Lowongan CPNS Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Lowongan CPNS Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Posisi :

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Formasi :

Rencana Penempatan Formasi CPNS :

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat:

1. Inspektorat;
2. Biro Perencanaan dan Keuangan;
3. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
5. Biro Administrasi Kepaniteraan;
6. Biro Umum;
7. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kriteria Pencaker :

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria
   1. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (Cumlaude I dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus Cumlaude / pujian pada ijasah atau transkrip nilai
   2. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disable/kebutuhan khusus
   3. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, dan huruf b di atas
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini

Syarat Umum Pencaker :

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Syarat Khusus Pencaker :

1. Khusus Ijazah perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan persamaan ijazah dari Instansi yang berwenang
2. Khusus pelamar kualifikasi pendidikan S2 Hukum harus linier dengan Ijazah S1 (Sarjana Hukum)
3. Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) :
   1. D3 minimal 2.75
   2. S1 minimal 3.00
   3. S2 minimal 3.25
4. Perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B, atau perguruan tinggi terakreditasi B dan Program studi terakreditasi A
5. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun per tanggal 1 September 2017

Tata Cara Pendaftaran :

1. Dokumen persyaratan terdiri dari :
   1. Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman : https://sscn.bkn.go.id
   2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pengiriman Lamaran Sipil (Dukcapil).
   3. Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah Asli.
   4. Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,-dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : https://sscn.bkn.go.id
   5. Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 (1 lembar)
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK)
3. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 11 s.d. 25 September 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB)
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman : https://sscn.bkn.go.id dimulai pada tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2017

Tahapan Seleksi :

Tahapan Seleksi yaitu sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
   1. Untuk D3
      • Substansi Institusi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 35%.
      • Psikotes dengan bobot 40%
      • Wawancara dengan bobot 25%
   2. Untuk S1/S2
      • Substansi Institusi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 20%.
      • TOEFL skor minimal 525 dengan bobot 25%
      • Psikotes dengan bobot 30%
      • Wawancara dengan bobot 25%.

Sistem Kelulusan :

1. Kelulusan seleksi administrasi :
   Hasil Verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumurnkan oleh panitia pada laman http://www.mahkarnahkonstitusi.go.id
   Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscn.bkn.go.id
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan
4. Penentuan kelulusan bagi pelamar Cumlaude didasarkan pada ranking IPK Ijazah yang yang dipergunakan untuk melamar setelah persyaratan lainnya terpenuhi
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Info Lain – Lain :

1. Pengumuman kelulusan dilakukan melalui website pada tanggal 20 November 2017
2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi dilaksanakan di Jakarta
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keivarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait peiaksanaan seieksi CPNS Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang beriaku dan digugurkan keluiusannya
6. Apabila dalam peiaksanaan tahapan seieksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan
7. Pendaftaran dan seluruh proses seieksi tidak dipungut biaya
8. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat
9. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id
10. Pelayanan dan penjeiasan informasi terkait peiaksanaan seieksi CPNS Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 dapat menghubungi : Telephone (021) 3863452 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, dan di Nomor HP 081323864887 (hanya menerima WhatsApp dan SMS).