PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.
Baca selengkapnya
Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.
Baca selengkapnya
PT Mandiri Sekuritas adalah anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang sekuritas. Mandiri Sekuritas didirikan tahun 2000 sebagai perusahaan efek yang menghadirkan solusi keuangan pasar modal yang komprehensif dan memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Mandiri Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-12/ PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang dan 21 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca selengkapnya
PT Dian Abadi Perkasa merupakan anak usaha atau bagian dari grup Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, yang bergerak di bidang distribusi semen dan agregat, serta Perusahaan ini berfungsi sebagai distributor resmi produk semen Indocement dan berperan strategis dalam akuisisi perusahaan seperti PT Semen Grobogan.
Baca selengkapnya
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan induk yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, jasa pengangkutan barang khusus, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, dengan wilayah operasional antara lain di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Model bisnis Perseroan dan perusahaan-perusahaan anaknya (“Grup”) meliputi rantai pasokan dengan tambang batu bara sebagai titik awal operasi hingga ke pembangkit listrik sebagai titik akhir dari integrasi vertikalnya.
Baca selengkapnya
Mulia Sawit Agro Lestari adalah sebuah perusahaan Perkebunan kelapa sawit swasta yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. MSAL Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Yang mempunyai misi yaitu Turut serta bersama pemerintah dalam penyediaan CPO sebagai salah satu komoditas minyak nabati unggulan yang dibutuhkan untuk mendukung industri ekspor di dunia, membangun perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan peran masyarakat lokal di kawasan perkebunan sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dengan melibatkan perusahaan dalam program Roundtable on Sustainable Paim Oil (RSPO).
Baca selengkapnya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil. Di era kabinet kerja, Presiden Jokowi menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial.
Baca selengkapnya
PT. Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) berdiri sebagai perusahaan jasa penyedia dan pengelola tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi di bidang Aviasi. Saat ini GDPS bertansformasi menjadi perusahaan Business Processing Outsourcing berbasis teknologi 4.0 yang tidak hanya melayani kebutuhan aviasi namun juga merambah ke bisnis lain. Karena GDPS lahir dan merupakan bagian dari Industri Aviasi, sehingga produk dan jasa inovatif yang kami tawarkan berbasis 3 aspek utama yaitu Kompetensi dan Teknologi serta memperhatikan aspek HSSE. PT. GDPS berdiri dengan kepemilikan saham mayoritas dari PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (Anak Perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk) dan kepemilikan saham minoritas dari koperasi Karyawan GMF.
Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.
Baca selengkapnya
Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.
Baca selengkapnya
PT Astra Agro Lestari Tbk (Perseroan) yang sebelumnya merupakan penggabungan (merger) dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984, dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, Perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2017, luas areal yang dikelola Perseroan mencapai 285.025 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, Perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti-plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat (Income Generating Activity/IGA) baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non kelapa sawit.
Baca selengkapnyaKejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Baca selengkapnya