Lowongan Kerja April 2026

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional, dan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, informasi geospasial, pertanahan, dan penanganan bencana.

Baca selengkapnya

PT Pamapersada Nusantara sebuah perseroan, yang lebih dikenal dengan sebutan PAMA, merupakan anak perusahaan dari PT United Tractors Tbk. Pamapersada Nusantara merupakan distributor kendaraan kontruksi berat Komatsu di Indonesia. Sementara itu induk perusahaan dari Pamapersada Nusantara yaitu PT United Tractors ialah anak perusahaan dari PT Astra Internasional Tbk, dan PT Astra Internasional Tbk adalah salah satu perusahaan yang ternama dan mempunyai reputasi yang tinggi di Indonesia. Pamapersada Nusantara berdiri tidak terlepas dari divisi rental PT United Tractors Tbk, di mana ketika itu diawali pada tahun 1974, PT United Tractors Tbk mengerjakan proyek-proyek pertambangan dan minyak, proyek-proyek konstruksi.

Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

Balai Diklat Keuangan (BDK) adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. BDK bertujuan memastikan pegawai keuangan negara memiliki kompetensi dan etika yang tinggi untuk mendukung visi Kementerian Keuangan.

Baca selengkapnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil. Di era kabinet kerja, Presiden Jokowi menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial.

Baca selengkapnya

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Perusahaan”) adalah produsen pakan unggas terbesar di Indonesia, anak ayam usia sehari (day-old chicks/DOC) dan ayam olahan. Perusahaan didirikan pada tahun 1972 sebagai pabrik pakan volume tinggi pertama di Jakarta yang memproduksi pakan unggas berkualitas premium. Saat ini, Perusahaan berfokus pada kegiatan agro-bisnis yang mencakup seluruh spektrum bisnis perunggasan, dari produksi produk pakan unggul, hingga pembiakan stok unggas yang tahan penyakit dan cepat berkembang hingga penciptaan olahan berkualitas tinggi produk unggas. Inti dari pertumbuhan kegiatan agrobisnis Perusahaan adalah komitmen untuk terlibat dalam semua aspek dari seluruh rantai produksi, dari formulasi pakan hingga stok unggas hingga produk unggas olahan bernilai tambah. Pendekatan ini telah terbukti sangat berhasil dalam memastikan keandalan pasokan untuk produksi kami sendiri dan persyaratan industri serta kualitas pakan unggas dan produk unggas yang konsisten di seluruh Indonesia Baca selengkapnya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP, Disperakim, atau Disperkim. Singkatan ini merujuk pada instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan, sarana prasarana, dan kawasan pemukiman, seperti DPRKP DKI Jakarta atau Disperakim Jateng. Tujuannya untuk membantu kepala daerah (Bupati/Wali Kota/Gubernur) dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan urusan pemerintahan terkait penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan tempat tinggal layak huni serta infrastruktur pendukungnya.

Baca selengkapnya

Balai Besar Wilayah Sungai merupakan lembaga yang berdiri dibawah naungan kementrian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Baca selengkapnya

Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang sifatnya mandiri. BB Binomika melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang biomedis dan genomika kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan lainnya. BB Binomika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Kepala BB Binomika menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BB Binomika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya