PT Rekayasa Engineering (RE) didirikan pada tanggal 27 Agustus 2001 sebagai anak perusahaan PT Rekayasa Industri dan secara bertahap berkembang dari Profit Center of Detailed Engineering dengan hanya beberapa karyawan menjadi perusahaan multi-service engineering yang sekarang mempekerjakan ratusan dari orang-orang. Pendirian tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang engineering untuk melayani pasar industri yang lebih luas dan untuk memperluas prospek bisnis engineering di masa depan.
Baca selengkapnya
Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
Baca selengkapnya
Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia turut mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan Pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan MAKERFEST yang diadakan sejak bulan Maret 2018.
Baca selengkapnya
Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee.
Baca selengkapnya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Baca selengkapnya
PT Mitsubishi Chemical Indonesia adalah bisnis yang bergerak di bidang bahan kimia yang memproduksi resin Terionalat Teroralat (PTA) dan Polyethylene Terephthalate (PET) dibawah lisensi Mitsubishi Chemical Corporation. Saat ini Mitsubishi Chemical Indonesia merupakan produsen PTA terbesar di Indonesia.
Baca selengkapnya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
Baca selengkapnya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (
Kemlu RI), dahulu Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang dijabat oleh Abdurrahman Mohammad Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Oktober 2014 bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenanapabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan
Baca selengkapnyaKepolisian Negara Republik Indonesia (
Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunya moto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Did alam negeri, Kepolisian Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.
Baca selengkapnyaBadan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan institusi berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang resmi dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2019 dengan tugas dan fungsi terkait pendanaan lingkungan hidup yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana lingkungan hidup.
Terkait dengan penyaluran dana, BPDLH memberikan fasilitas pembiayaan antara lain untuk usaha di bidang kehutanan, energi, dan usaha lain terkait yang mendukung upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan mengurangi laju deforestasi melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB).
Baca selengkapnya

PT PG Rajawali I didirikan pada tahun 1996 merupakan penggabungan/Merger Company PT Pabrik Gula Rejo Agung ke dalam PT Pabrik Gula Krebet Baru . aham PT Pabrik Gula Rajawali I 99,9% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,001% dimiliki oleh PT Rajawali Nusindo berdasarkan Akta No. 03 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT PG Rajawali I dengan Akta nomor 02 tanggal 22 Juni 2005 yang juga dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan di Jakarta. Hingga saat ini PT PG Rajawali I yang memiliki Visi untuk menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global terus meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan efektivitas, yang berorientasi kualitas produk, pelayanan pelanggan prima serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu untuk menuju perusahaan yang berkelanjutan, PT PG Rajawali I akan terus melakukan langkah-langkah invoasi, diversifikasi dan ekspansi dalam berbagai lini disiplin ilmu utamanya dalam industri agro.
Baca selengkapnya
Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah.
Baca selengkapnya