Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertam kali dijabat oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. yang digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP. Pada tahun 2017 ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) fokus pada pengelolaan transaksi pengadaan Pemerintah yang hingga bulan Juli ini mencapai angka Rp 295 triliun. Angka ini terdiri dari e-tendering yang lebih dari Rp 270 triliun dan e-purchasing senilai lebih dari Rp 25 triliun. Baca selengkapnya
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan, diangkat menjadi Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani. BKPM didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinas antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi Baca selengkapnya
Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Tugas pokok BATAN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di Indonesia hanya diarahkan untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek nuklir telah dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas /sarana penelitian yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kawasan Nuklir Serpong di Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Yogyakarta, Kawasan Nuklir Pasar Jumatdi Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan Meteorologi di ujung Watu dan Ujung Lemah Abang Jepara, dan unit Penelitian Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat. Baca selengkapnya
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat SETJEN dan BK DPR RI adalah unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR. DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Baca selengkapnya 
Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memangkas alur layanan kepegawaian. Penyederhanaan rangkaian prosedur layanan PNS ini sudah diawali dengan pemberlakuan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) sejak tahun 2016. Penyederhanaan prosedur ini merupakan salah satu dari 7 prioritas langkah yang harus tercapai di 2017 ini. Hal itu juga dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan praktik-praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan kepegawaian di Indonesia. Pengembangan layanan berbasis sistem digital ini akan didukung dengan program prioritas kedua BKN, yakni melalui implementasi Information & Communication Technologies Development (ICT Master Plan) yang juga ditargetkan untuk mencegah tindak kecurangan pelaksanaan manajemen kepegawaian yang masih marak terjadi Baca selengkapnya
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (disingkat LIPI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. LIPI merupakan lembaga riset negara Berkelas dunia dalam penelitian,pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. LIPI telah menjalin lebih dari 50 kerjasama internasional di hampir semua bidang keilmuan meliputi joint research, workshop, pertukaran peneliti dan program PhD. Sampai saat ini LIPI memiliki lebih dari 80 mitra kerjasama antara lain dengan universitas, lembaga penelitian dan pemerintah daerah. LIPI terdiri dari SDM peneliti yang berkualitas dengan disiplin ilmu yang beragam. Data pada bulan Desember tahun 2014, peneliti LIPI berjumlah 1.541 orang yang terdiri atas 423 peneliti pertama, 494 peneliti muda, 377 peneliti madya, dan 247 peneliti utama serta disokong 45 Pusat Penelitian dan Unit Pelaksana Teknis. LIPI berperan dalam proses kelahiran berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah terkait aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya seperti penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pemilu, dan juga dalam melahirkan Rekomendasi Penanganan Konflik di Papua, Aceh dan Maluku. Baca selengkapnya
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat
BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Fungsi BPOM diantaranya, Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan., Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM, Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003.
Baca selengkapnya
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sekarang BNP2TKI diketuai oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014. Tugas pokok BNP2TKI adalah : melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan serta memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai : dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah. Baca selengkapnya
Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 9 September 2016 adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan. Peran dan fungsi intelijen saat ini dan ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks baik secara global, regional, dan nasional yang berjalan sangat cepat sehingga harus terus menerus dicermati dan diantisipasi oleh segenap jajaran intelijen Negara. Performa BIN akan terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika situasi global dan regional, seperti ancaman terorisme, radikalisme, fundamentalisme, proxy war dan cyber war. Baca selengkapnya
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat BPPT, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT berperan dalam pengkajian teknologi, yakni melakukan studi multidimensi yang sistematis tentang suatu teknologi untuk menghasilkan pemahaman tentang tingkat kesiapan/kematangan suatu teknologi (TRL-technology readiness level), perkiraan nilai (value) dari suatu teknologi sebagai suatu asset intelektual (knowledge / intellectual asset) beserta peluang dan tantangan / risikonya, perkiraan dampak teknologi yang telah diterapkan /apabila (yang akan) diterapkan. Baca selengkapnya
Title :