Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.
Baca selengkapnya
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam
The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.
Baca selengkapnyaPT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).
Baca selengkapnya

PT Pertamina Patra Drilling Contractor didirikan pada tanggal 11 September 1981 sebagai perusahaan nasional pertama yang berfokus pada penyediaan jasa pemboran lepas pantai di Indonesia dengan prioritas utama dengan menggunakan peralatan dalam negeri dan mempromosikan transfer teknologi pemboran lepas pantai kepada personel nasional. Karena perubahan lingkungan bisnis eksternal, Perusahan ini mengalihkan lini bisnisnya dari pengeboran lepas pantai ke penyedia layanan Accommodation Work Barge (AWB) dan Catering. PT Pertamina Drilling Contractor sahamnya sebagian besar dimiliki oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) sebagai salah satu anak perusahaan Pertamina (Persero) sejak Januari 2013. Pada tahun 2014, perusahaan melakukan diversifikasi bisnis terkait dengan layanan pendukung pengeboran darat untuk mendukung operasional Rig PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) seperti Pasokan Tenaga Kerja, Alat Berat Truk (HTE), Katering dan Kendaraan Ringan untuk Penumpang. Baca selengkapnya
PT Mitra Utama Madani (PT MUM) merupakan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 2008 di Jakarta. PT MUM didirikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional serta dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga alih daya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.
Baca selengkapnya
PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.
Baca selengkapnya
PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991. Pada awalnya misi perusahaan adalah untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional. Sejak bulan April 1997, perusahaan telah merumuskan misi sebagai perusahaan jasa surveyor dalam arti luas. Dengan rumusan misi yang baru, perusahaan memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultasi. Perusahaan melayani pasar mencakup berbagai bidang jasa termasuk industri, pemerintah, pengembangan wilayah, minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian serta manajemen outsourcing.
Baca selengkapnya
Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, BGN menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis yang mencakup sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. BGN juga bertanggung jawab atas koordinasi dan pembinaan administrasi seluruh unsur organisasi, pengelolaan barang milik negara, pemberian dukungan substantif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan lembaga. Selain itu, BGN dapat melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.
Baca selengkapnya
Ecogreen Oleochemicals adalah salah satu produsen alkohol berlemak alami terkemuka di dunia. Perusahaan ini berkomitmen untuk memasok produk berkualitas tinggi dan membangun hubungan pelanggan yang kuat sambil berinvestasi dalam sumber daya manusia kami. Untuk melayani pelanggan kami secara global, Ecogreen Oleochemicals mendirikan kantor pemasaran di Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat. Ecogreen Oleochemicals telah mendirikan fasilitas manufaktur di Indonesia (PT Ecogreen Oleochemicals Batam), Singapura (Ethoxylates Manufacturing Pte Ltd), Jerman (Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben) dan Prancis (Ecogreen Oleochemicals Chimie).
Baca selengkapnya
Pelita Air atau PAS adalah maskapai penerbangan nasional di Indonesia. PT PAS memiliki basis udara (air base) di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma dan memiliki Bandar Udara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).
Berdiri pada tahun 1970 dengan nama Permina Air Service, semula Pelita Air difokuskan pada layanan penyewaan pesawat (air charter). Selama beberapa dekade, Pelita Air melayani jasa penerbangan bagi beberapa perusahaan minyak di Indonesia, baik perusahaan asing maupun domestik.
Baca selengkapnya
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998, KSEI merupakan salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.
Baca selengkapnya