PT Reska Multi Usaha merupakan salah satu anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang berdiri pada 2003, fokus bisnis perusahaan ini adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia (persero) selaku perusahaan induk khususnya usaha restoran kereta api serta usaha lainnya. Bidang usaha pelayanan diatas kereta api meliputi, service on train (SOT), perparkiran, restorasi, Loko Cafe, Loko Kiosk, dan Cathering. Awal mula hadirnya PT Reska Multi Usaha, dimulai dari perjalanan sang induk PT Kereta Api Indonesia (persero) mengalami berbagai perubahan dan perbaikan baik dalam status perusahaan maupun kegiatan operasional selama 67 tahun keberadaannya di Indonesia.
Baca selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.
Baca selengkapnya
PT Southeast Asia Pipe Industries (SEAPI) merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie Pipe Industries (BPI) dan dimiliki oleh PT Bakrie & Brother Tbk yang didirikan pada 11 Desember 1995. (BNBR) yang telah memulai bisnis pipa baja sejak 1959. PT Southeast Asia Pipe Industries (SEAPI) memperoleh lisensi API 5L dari American Petroleum Institute untuk industri minyak dan gas.PT Southeast Asia Pipe Industries (SEAPI) mampu memproduksi pipa baja dengan metode Longitudinal Submerged Arc Welding (LSAW) dengan kapasitas 120.000 MT per tahun dari diameter 24 inci hingga 48 inci, dan pipa spiral atau yang dikenal dengan nama Helical Submerged Arc Welding (HSAW) dari diameter 16 inci hingga 140 inci, dengan kapasitas 100.000 MT per tahun.
Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.
Baca selengkapnya
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 pasal 30, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.
Baca selengkapnya
PT Kalimantan Prima Persada (KPP) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pama persada Nusantara (PAMA), salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Asia Tenggara. PT Kalimantan Prima Persada didirikan pada tahun 2003, dan terus menunjukkan kinerja dan kontribusi yang besar di dunia bisnis, khususnya pertambangan batubara. Bisnis KPP lebih dari sekadar eksplorasi dan eksploitasi (pengembang pertambangan), pihaknya juga melakukan layanan ke pelabuhan profesional dan berkualitas tinggi yang didukung oleh staf dan karyawan manajemen yang potensial dan kredibel, ditambah dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai cara terbaik untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan.
Baca selengkapnya
BPJS Kesehatan atau dahulu disebut PT Asuransi Kesehatan (Askes) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM).
Baca selengkapnya
PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Baca selengkapnya
PT ASDP Indonesia Ferry merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis). PT Indonesia Ferry (Persero) bernama Proyek ASD Ferry (PASDF) kemudian berubah menjadi Perum ASDP pada tahun 1986 dan selanjutnya tahun 1993 menjadi PT ASDP (Persero).
Baca selengkapnya
Bank Indonesia atau yang biasa dikenal BI merupakan bank sentral milik pemerintah Republik Indonesia sebagai bank sentral, Bank Indonesia ( BI ) mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia – BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Baca selengkapnya
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha bisni dalam bidang komoditas Kelapa Sawit dan Teh, dengan hasil produk antara lain : Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (PK), Minyak Inti Sawit (PKO), Ampas Inti Sawit (PKM), Teh Hitam Crude Palm Oil. Bahan Baku Industri perusahaan adalah minyak kelapa sawit yang diekstraksi dari daging buah (Mesocarp) yang mempunyai titik beku pada suhu kamar dan mempunyai warna merah jingga, bahan baku ini diperoleh sebanyak 22 – 23 % dari Tandan Buah Segar (TBS) Fitur : Mengandung Beta Carotene yang tinggi, yang merupakan anti-oksidant dan provitamin A. Inti Sawit (Palm Kernel), sedangkan bahan baku industri pangan diperoleh dari biji sawit, melalui proses pemecahan biji yang diperoleh sebanyak 4 – 5 % dari Tandan Buah Segar (TBS).
Baca selengkapnya
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) adalah lembaga pendidikan perbankan yang memiliki hubungan dengan Bank Indonesia, didirikan pada 18 Desember 1958. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) didirikan dengan nama Yayasan Akademi Bank pada tanggal 18 Desember 1958. Dalam perkembangannya LPPI mengalami pergantian nama beberapa kali. Setelah sekitar lima tahun Yayasan Akademi Bank berganti nama menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), yang mana PTIKP berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia. Tidak lama kemudian PTIKP diganti lagi dengan nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang dengan status di bawah Urusan Bank Sentral (UBS).
Baca selengkapnya