Lowongan Kerja Juli 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau BPD Jateng merupakan Bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah yang pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat. Tujuan utama pendirian bank BPD Jateng adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

PT Pelni atau yang biasa disebut PT Pelayaran Nasional Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bagian maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan beberapa 28 unit kapal penumpang dengan kemampuan semuanya 36. 913 penumpang serta 4 unit kapal barang. Pelni bermula dari Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA) yang didirikan berdasar pada Surat Ketentuan Berbarengan Menteri Perhubungan serta Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950. Yayasan PEPUSKA didirikan sesudah Pemerintah Belanda menampik keinginan Pemerintah Indonesia untuk merubah status NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) jadi perseroan terbatas.

Baca selengkapnya

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Baca selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, provinsi Jawa Tengah dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya berupa dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Training dan Consulting atau PTC merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina ( Persero ), yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital sebagai solusi. Didukung tenaga profesional yang kompeten dan dengan jaringan kemitraan domestik dan internasional, PTC siap memberikan SMART Solution dalam mengembangkan potensi Human Capital, dan memberikan solusi bisnis untuk kinerja dan hasil yang lebih optimal. Disamping itu sasaran dari PT Pertamina Training dan Consulting adalah Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan SDM dengan mengimplementasikan inovasi teknologi berfokus pada orientasi bisnis melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Perekrutan SDM.

Baca selengkapnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca selengkapnya

PT. Pertamina Marine Solutions adalah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen kru dan kapal. PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) berdiri pada tahun 1988 yang dahulu dengan nama PT Peteka Karya Gapura dengan kepemilikan saham 99,98% PT Pertamina Trans Kontinental dan 0,02% PT Pertamina Marine Engineering yang berfokus pada kegiatan general trading dan freight forwarding. Sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina Trans Kontinental yang merupakan salah satu pemimpin pasar industri jasa maritim, PMSol memperluas kegiatan usahanya di bidang general service meliputi supply manpower dan jasa konsultasi sebagai bentuk sinergi antar Pertamina Group.

Baca selengkapnya

PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) sebagai pengembang properti didirikan pada tahun 1975 oleh Bapak Soetjipto Nagaria dan rekanannya untuk melakukan pembangunan dan pengembangan real estate. Dimulai dengan lahan rawa seluas 10 hektar di daerah terpencil Jakarta, para pendiri berhasil mengubah Kelapa Gading menjadi salah satu kawasan hunian dan komersial paling makmur di Jakarta.

Baca selengkapnya