PT Angkasa Pura Retail adalah anak perusahaan PT Angkasa Pura I atau PT Angkasa Pura Airport yang didirikan pada 23 September 2014. Pendiriannya bertujuan untuk menggenjot pendapatan PT Angkasa Pura I dari usaha non aeronautika dengan cara memanfaatkan lahan ritel di bandara. PT Angkasa Pura Retail bergerak di bidang usaha penjualan dan pemasaran, dengan usaha penjualan berbentuk Duty free, Duty Paid, Food & Beverage (F&B), sedangkan untuk jasa pemasaran berupa komunikasi pemasaran, desain grafis, media placement & buying, dan event activation. Salah satu produk Angkasa Pura Retail adalah gerai F&B berupa coffee corner yang diberi nama REPUBLIK, Selain menggandeng brand ternama sebagai partner bisnis, Angkasa Pura Retail juga sedang mengembangkan 11 original in-house brand. Dengan misi mengelola 15% area komersial bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura Airports melalui diversifikasi usaha serta memiliki brand yang mandiri dalam kurun waktu 2 tahun, PT Angkasa Pura Retail akan menjadi perusahaan travel retail terbesar di Indonesia.
Baca selengkapnya PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia didirikan pada tanggal 5 November 2012 sebagai salah satu anak perusahaan BUMN PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan pembagian saham 99% milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan 1% milik PT. Multi Terminal Indonesia. PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dibentuk khusus untuk menangani perawatan dan perbaikan alat bongkar muat, dengan tugas utama menjamin efisiensi dan availability alat bongkar muat di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan diharapkan dimasa yang akan datang dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dalam jasa Port Equipment Engineering Services di Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) mulai mengembangkan sayapnya di bidang alat bongkar muat pelabuhan melalui pelayanan lain yang dikerjakannya yaitu Port Equipment Engineering Services berupa Jasa Konsultasi Alat Bongkar Muat dan Jasa Konsultan Pengawas.
Baca selengkapnya
Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Saat ini lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Baca selengkapnya
PT Barata Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang pengecoran, manufacturing dan EPC (Engineering, Procurement, Construction). PT Barata Indonesia (Persero) didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT. PT Barata Metalworks & Engineering yang merupakan merger dari PN. Barata yang dahulu bernama NV. Braat Machinefabriek, didirikan pada tahun 1901 untuk memberikan jasa pemugaran kepada pabrik – pabrik gula, manufaktur jembatan, dan konstruksi baja lainnya. Kemudian PN. Sabang Merauke yang dahulu Machinefabriek & Scheeepswerf dan NV. Molenvliet yang didirikan pada tahun 1920 untuk memberikan jasa pemugaran pada industri budidaya gunung dan perkapalan pantai dan PN. Peprida yaitu perusahaan milik pemerintah yang didirikan pada tahu 1962 untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek industri dasar.
Baca selengkapnya
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau biasa disingkat PT Jamkrindo Syariah terlahir dari Divisi Penjaminan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (PERUM JAMKRINDO). Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dan merupakan pelopor penjaminan syariah di Indonesia. Perum Jamkrindo memulai kegiatan penjaminan atas pembiayaan lembaga keuangan syariah pada tahun 1997, melalui kerjasama dengan Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Kerjasama tersebut menjadi yang pertama di bidang kafâlah sekaligus menjadi inspirasi terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafâlah yang diperbarui dengan fatwa nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
Baca selengkapnya PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau yang biasa disebut Indonesia Re pada awalnya didirikan dengan nama “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia”, pendirian perusahaan ini dalam rangka peningkatan kapasitas reasuransi yang didapat dari penggabungan ekuitas menjadi satu entitas yang lebih besar sehingga mengurangi ketergantungan Perseroan kepada kebutuhan retrosesi/impor kapasitas reasuransi dari luar negeri, Pemerintah (Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan) dan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) menyusun suatu kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dengan membentuk Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) melalui penggabungan Perusahaan reasuransi di Indonesia.
Baca selengkapnya
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau disingkat Perum Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perumahan dan pemukiman. Perusahaan yang didirikan pada 18 Juli 1974 ini telah melaksanakan pembangunan perumahan dan pemukiman lebih kurang 400 lokasi di Indonesia dengan total 500.000 unit rumah. PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Perusahan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004.
Baca selengkapnya
Bank Nagari merupakan sebutan untuk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat / BPD Sumbar yang mana merupakan satu-satunya bank milik pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakaat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sampai saat sekarang ini Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat bahkan telah ada di kota luar Sumatera Barat, yaitu Jakarta, Bandung dan Pekanbaru.
Baca selengkapnya
PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau disingkat PT. SPJT merupakan salah satu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 serta akte pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SPJT bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan. Pada awal tahun 2009 PT SPJT memulai membangun proyek tol semarang – solo, Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT. SPJT bekerjasama dengan PT. Jasa Marga, dimana pada tgl. 7 Juli 2007 telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama PT. Trans Marga Jateng (TMJ), dengan porsi kepemilikan saham PT. SPJT (40%) dan PT. Jasa Marga (60%).
Baca selengkapnya
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau biasa disebut PPA didirikan pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 sebagai sebuah perseroan yang mengemban tugas utama untuk mengelola aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”), baik aset kredit, saham maupun properti. Setelah empat tahun berjalan, melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru menjadi sebagai berikut: pengelolaan aset eks BPPN; restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara; kegiatan investasi; serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara. Optimalisasi kinerja PPA juga terus diupayakan melalui penyempurnaan strategi dan usaha guna mencapai kinerja terbaik. Lima belas tahun telah berlalu, PPA masih tetap konsisten dalam menjalankan amanat untuk memberikan kontribusi yang signifikan terutama dalam pembangunan ekonomi negeri, sebuah sumbangsih bagi Indonesia.
Baca selengkapnya 
Title : Lowongan Kerja BUMN Terbaru DEPNAKER Juli 2019 Updated : Senin, Juli 1, 2019 Posted by : Bursakerja Depnaker Summary : Lowongan Kerja BUMN Terbaru DEPNAKER Juli 2019 Lulusan SMA SMK D3 S1 Semua Jurusan