Lowongan Kerja Juni 2025

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

PT Dahana (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis yang menawarkan layanan bahan peledak yang terpadu untuk sektor Migas, Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi. Dahana telah berpengalaman dari 40 tahun dan didukung oleh fasilitas lengkap, teknologi terkini dan SDM yang terbaik. Sejak 2002, Dahana melakukan reposisi usaha dengan menitikberatkan pada tiga lini usaha yaitu Pemboran dan Peledakan, produksi bahan peledak serta layanan terkait lainnya. Awal sejarah dan profil PT. Dahana ditandai dengan pembangunan pabrik dinamit (NG based) pada tahun 1966 di lingkungan pangkalan TNI-AU Tasikmalaya.

Baca selengkapnya

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Puan Maharani. Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, provinsi Jawa Tengah dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya berupa dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

PT Bank Raya Indonesia Tbk dulunya PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk adalah anak usaha BRI yang bergerak di bidang perbankan mikro. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 18 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank BRI Agroniaga atau biasa disebut BRI Agro merupakan perusahaan keuangan berjenis Jasa Perbankan di Indonesia. perusahaan ini diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia dan puncaknya pada tahun 2012, perusahaan berganti nama menjadi BRI Agroniaga dan bulan September 2021, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk, pada mulanya didirikan atas pemahaman sepenuhnya dari Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) sebagai pengelola dana pensiun karyawan seluruh PT Perkebunan Nusantara, bahwa agrobisnis di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan.

Baca selengkapnya

BPJS Kesehatan atau dahulu disebut PT Asuransi Kesehatan (Askes) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM).

Baca selengkapnya

Kemensos atau Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah pelayanan pemerintah di Indonesia mengawasi urusan sosial dengan tugas pokok dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial. Kementerian Sosial sebelumnya terdaftar sebagai Departemen Sosial (DEPSOS). Kemensos berbasis di Jakarta dan kantor pusatnya adalah Jl Salemba Raya No 28 Jakarta 10430. Departemen Sosial Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) sejak 22 Oktober 2009 dipimpin oleh Salim Assegaf Al Jufri. Menteri dibantu oleh 1 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal 1, 1 Badan dan 3 direktorat. Kementerian Sosial memiliki visi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia. Kementerian Sosial menjamin kesejahteraan kehidupan setiap warga negara Indonesia.

Baca selengkapnya

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Baca selengkapnya

Bank Indonesia atau yang biasa dikenal BI merupakan bank sentral milik pemerintah Republik Indonesia sebagai bank sentral, Bank Indonesia ( BI ) mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia – BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Baca selengkapnya