Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Tugas pokok BATAN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di Indonesia hanya diarahkan untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek nuklir telah dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas /sarana penelitian yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kawasan Nuklir Serpong di Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Yogyakarta, Kawasan Nuklir Pasar Jumatdi Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan Meteorologi di ujung Watu dan Ujung Lemah Abang Jepara, dan unit Penelitian Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat. Baca selengkapnya
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Baca selengkapnya
Arsip Nasional Republik Indonesia (disingkat ANRI) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 43/2009 Tentang Kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ANRI mempunyai tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini karena Arsip sendiri memiliki fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa, selain itu ANRI juga berperan sebagai pembina Kearsipan Nasional sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.
Baca selengkapnya
Kementerian BUMN merupakan organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara / Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia.
Baca selengkapnya
PT Pertamina Training dan Consulting atau PTC merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina ( Persero ), yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital sebagai solusi. Didukung tenaga profesional yang kompeten dan dengan jaringan kemitraan domestik dan internasional, PTC siap memberikan SMART Solution dalam mengembangkan potensi Human Capital, dan memberikan solusi bisnis untuk kinerja dan hasil yang lebih optimal. Disamping itu sasaran dari PT Pertamina Training dan Consulting adalah Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan SDM dengan mengimplementasikan inovasi teknologi berfokus pada orientasi bisnis melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Perekrutan SDM.
Baca selengkapnya
LPEI merupakan singkatan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang biasa disebut sebagai
Indonesia Eximbank atau adalah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiyaaan Ekspor Indonesia. LPEI atau Indonesia Eximbank didirikan untuk melakukan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk perorangan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Badan usaha yang dimaksud dapat berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Indonesia Eximbank yang mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Baca selengkapnya
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau dikenal Kementerian EKON merupakan kementerian di Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang perekonomian. Awal mula didirikannya kementerian EKON pada jaman Orde Baru yakni tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora. Seiring dengan pergantian era Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Sebutan nama “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”itu sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015.
Baca selengkapnya
Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1998 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku saat ini yaitu di Bank Tabungan Negara setelah proklamasi kemerdekaan mendasari pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang. Bank BTN diprakarsai oleh bapak Darmosoetanto dan diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan beliau ditunjuk oleh pemerintah sebagai direktur utama dan mengemban tugas pertama yaitu menukar uang Jepang dengan ORI atau Oeang Republik Indonesia. Pada akhirnya pada tahun 1968 Bank Tabungan Pos dikukuhkan menjadi Bank Tabungan Negara hal ini di dasarkan pada UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968.
Baca selengkapnya
PT Barata Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang pengecoran, manufacturing dan EPC (Engineering, Procurement, Construction). PT Barata Indonesia (Persero) didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT. PT Barata Metalworks & Engineering yang merupakan merger dari PN. Barata yang dahulu bernama NV. Braat Machinefabriek, didirikan pada tahun 1901 untuk memberikan jasa pemugaran kepada pabrik – pabrik gula, manufaktur jembatan, dan konstruksi baja lainnya. Kemudian PN. Sabang Merauke yang dahulu Machinefabriek & Scheeepswerf dan NV. Molenvliet yang didirikan pada tahun 1920 untuk memberikan jasa pemugaran pada industri budidaya gunung dan perkapalan pantai dan PN. Peprida yaitu perusahaan milik pemerintah yang didirikan pada tahu 1962 untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek industri dasar.
Baca selengkapnya
PT Kereta Commuter Indonesia sebelumnya bernama PT KAI Commuter Jabodetabek yang sejak tanggal 19 September 2017 telah berganti nama merupakan salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya. KCJ dibentuk sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan nama menjadi KCI tertuang dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 September 2017 yang juga telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0019228.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017. Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para stakeholdernya untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks. Perseroan ini resmi menjadi anak perusahaan PT KERETA API INDONESIA (Persero) sejak tanggal 15 September 2008.
Baca selengkapnya 
Title :