PT Pelindo IV (Persero) merupakan salah satu yang bergerak dibidang kepelabuhan dan beroperasi di 25 cabang yang tersebar dari Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Ternate, hingga Papua dan Papua Barat. Menilik perkembangan kebelakang di masa awal pengelolaannya, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju. Sebagai Persero, pemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia IV yang berkantor pusat di jalan Soekarno No. 1 Makassar sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan pada saat ini telah di alihkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca selengkapnya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau seing disingkat KemenPAN & RBadalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua. Asman Abnur telah menetapkan sejumlah quick wins atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya untuk masa mendatang. Quick wins yang pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya merupakan e-performance base budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting. Baca selengkapnya
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau dapat disebut Kemkominfo RI merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama “Departemen Penerangan” (1945-1999), “Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi” (2001-2005), dan Departemen Komunikasi, dan Informatika (2005-2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo sejak tanggal 27 Oktober 2014 lalu dijabat oleh Rudiantara. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Baca selengkapnya
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 23 Oktober 2019.
Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Baca selengkapnya
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Fungsi BPOM diantaranya, Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan., Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM, Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
Baca selengkapnya
Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.
Baca selengkapnya
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Nila Moeloek. Pada tahun 2017 ini Pemerintah melalui kementerian kesehatan berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella (Congenital Rubella Syndrome) di Indonesia pada tahun 2020.
Baca selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memiliki slogan dua anak lebih baik. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan dua anak cukup. Optimalisasi program KB masih terdapat banyak kendala, yakni sulitnya mencapai sinergisitas dan kemitraan antara pusat dan daerah untuk mensosialisasikan KB di daerah-daerah pasca adanya desentralisasi. Baca selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP (dahulu bernama Departemen Eksplorasi Laut (26 Oktober-1 Desember 1999) disingkat DEL; Departemen Eksplorasi Lautdan Perikanan (1 Desember 1999-23 Nopember 2000) disingkat DELP; dan Departemen Kelautan dan Perikanan (23 Nopember 2000-3 November 2009), disingkat DKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Susi Pudjiasturi.
Baca selengkapnya
Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.
Baca selengkapnya
Rumah Sakit Islam Wonosobo (RSI Wonosobo atau RSI Mendolo) merupakan salah satu Rumah Sakit umum swasta tertua di Kabupaten Wonosobo milik Yayasan Rumah Sakit Islam Wonosobo yang berdiri pada tahun 1994 dan diresmikan serta memulai operasional pada tahun 1995. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1/319/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Wonosobo ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C. Selain melayani pasien umum, Rumah Sakit Islam Wonosobo juga melayani pasien peserta BPJS Kesehatan dan peserta asuransi lainnya. Pada akhir tahun 2019 Rumah Sakit Islam Wonosobo telah melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit dan memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS edisi 1) dengan predikat Lulus Tingkat PARIPURNA dengan Nomor Sertifikat: KARS-SERT/1156/XI/2019.
Baca selengkapnya
PT Pengerukan Indonesia atau disingkat PT Rukindo merupakan BUMN yang khusus bergerak di spesialis pengerukan alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi pantai, khususnya menyangkut alur-alur pelayaran utama di Indonesia. Pada tahun 60-an, kegiatan pengerukan dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pengerukan dibawah Instansi Ditjen Perhubungan Laut. Kemudian pada tahun 1964, Dinas Pengerukan beralih menjadi bagian dari PN Pelabuhan Badan Pengusahaan Pelabuhan/Administrator Pelabuhan (BPP/ ADPEL). Pada tanggal 30 April 1983, semua Divisi Pengerukan dibawah BPP digabung/dirubah status menjadi Perum Pengerukan yang pembinaannya dibawah Departemen Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, pada tanggal 1 oktober 1991 maka bentuk Perum dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) atau PT Rukindo.
Baca selengkapnya
Title :
Bursakerja Depnaker, Pengarang di Bursa Lowongan Kerja Terbaru Mei Tahun 2025 DEPNAKER - Laman 66 dari 115 | Page 66
Updated : Rabu, Desember 1, 1999
Posted by :
Bursakerja Depnaker
Summary :
| Page 66