Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Baca selengkapnya
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA RI dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise. Pada tahun 2017 ini kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat masih tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dalam kegiatan tersebut, Kemen PPPA mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, upaya penerapan perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui gerakan PATBM.
Baca selengkapnyaKementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (disingkat
Kemenpora) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi. Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Baca selengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disingkat KESDM (dahulu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten dikenal dengan nama Dinas Pertambangan dan Energi) adalah Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Jero Wacik yang membawahi beberapa Badan dan Direktorat Jenderal. Tahun 1966 : Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi.
Baca selengkapnya
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi. Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum di bidang transportasi mempunyai peran strategis dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil dan daerah terpencil sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menambah kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
Baca selengkapnyaKementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Arief Yahya. Menyambut tahun baru 2017, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sudah merumuskan tiga program prioritas pariwisata Indonesia untuk tahun 2017. Tiga program prioritas Kemenpar tersebut adalah pariwisata digital (digital tourism), pondok wisata (homestay) dan konektivitas udara. Untuk program prioritas pertama yaitu program digital tourism akan dilakukan dengan meluncurkan Indonesia Tourism Exchange (ITX), yaitu digital market place platform atau platform pasar digital yang akan mempertemukan pembeli dan penjual di sektor pariwisata.
Baca selengkapnyaKementerian Perumahan Rakyat (dahulu Kementerian Negara Perumahan Rakyat, disingkat Kemenegpera) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Djan Faridz. Faridz dilahirkan di Jakarta dari pasangan Mohammad Djan dan Aisha Djan. Dia menempuh pendidikan pada sekolah SD St. Fransiskus (1957-1963), lalu SMP Kanisius (1963-1966) dan SMA Negeri 2 Jakarta (1966-1969). Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Tarumanagara.
Baca selengkapnya
Kementerian BUMN merupakan organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara / Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia.
Baca selengkapnya
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau KemenkopUKM adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kementerian Koperasi, dan UKM dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop, dan UKM) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh AAGN Puspayoga. Pada tahun 2017 ini Guna meningkatkan kontribusi UKM dalam ekspor non migas, Kemenkop dan UKM meluncurkan sejumlah program secara simultan mulai dari memperbanyak tenaga pendampingan/fasilitator agar UKM bisa melek ekspor, bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Produk) memberikan sertifikasi ekspor dengan menerapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), dan memberikan pelatihan ekspor melalui e-commerce (digital). Baca selengkapnya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), dahulu Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang dijabat oleh Abdurrahman Mohammad Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Oktober 2014 bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenanapabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan Baca selengkapnya
Kementerian Perdagangan (dahulu Departemen Perdagangan, disingkat Depdag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementrian Perdagangan merupakan kementria yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas pemerintah dalam bidang perdagangan. Kementerian ini pada intinya mengurus bagian komersil yang telah diatur oleh negara Indonesia. Kementerian perdagangan Indonesia berfokus pada urusan perdagangan Internasional serta telah dirancang untuk memberikan bantuan pada peserta industri.
Baca selengkapnya
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Airlangga Hartarto. Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia. Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Baca selengkapnya
