Lowongan Kerja Januari 2026

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah adalah mewujudkan manajemen kepegawaian Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bagsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

Baca selengkapnya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau seing disingkat KemenPAN & RBadalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua. Asman Abnur telah menetapkan sejumlah quick wins atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya untuk masa mendatang. Quick wins yang pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya merupakan e-performance base budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting.  Baca selengkapnya

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memangkas alur layanan kepegawaian. Penyederhanaan rangkaian prosedur layanan PNS ini sudah diawali dengan pemberlakuan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) sejak tahun 2016. Penyederhanaan prosedur ini merupakan salah satu dari 7 prioritas langkah yang harus tercapai di 2017 ini. Hal itu juga dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan praktik-praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan kepegawaian di Indonesia. Pengembangan layanan berbasis sistem digital ini akan didukung dengan program prioritas kedua BKN, yakni melalui implementasi Information & Communication Technologies Development (ICT Master Plan) yang juga ditargetkan untuk mencegah tindak kecurangan pelaksanaan manajemen kepegawaian yang masih marak terjadi. Baca selengkapnya

Kementerian KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Susi Pudjiasturi. Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang.

Baca selengkapnya

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PKH atau Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial adalah program dalam upaya perlindungan sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial Pemerintah Republik Indonesia melalui pemberian uang tunai untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM), pemberian ini selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Dengan adanya PKH dari Kemensos diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Kemudian dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

Baca selengkapnya

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya

KFC (Kentucky Fried Chicken) adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng. KFC didirikan oleh Kolonel Harland Sanders (1890–1980), seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia (diukur berdasarkan penjualan) setelah McDonald’s, dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum! Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell, dan WingStreet.

Baca selengkapnya

Dinas Bina Marga adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dalam menyediakan infrastruktur Bina Marga. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas (Eselon II) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Dengan dibentuknya Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, diharapkan konsentrasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkapnya di Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi lebih baik.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Baca selengkapnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta atau DPMTSP Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah penyelenggara Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik; dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1856 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik. Pembentukan Mal Pelayanan Publik, sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

Baca selengkapnya

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau PT BGR merupakan perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang memiliki fokus usaha dalam bidang perusahaan pergudangan yang berdiri pada tahun 1977, sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara PT BGR turut mengemban misi menunjang kebijaksanaan pemerintah dan membantu pelaku bisnis dan industri, khususnya dibidang penyelenggara jasa penyewaan dan pengelolaan ruangan serta proses pengiriman barang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan undang-undang perseroan terbatas.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi atau PIEP, adalah anak usaha Pertamina Hulu Energi yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas di luar Indonesia. Hingga tahun 2019, perusahaan ini beroperasi di 13 negara di seluruh dunia. PIEP mempunyai misi mengembangkan potensi minyak, gas bumi dan energi di luar negeri secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Baca selengkapnya