Lowongan Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lowongan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Posisi :

Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2026

Persyaratan Umum :

• Warga Negara Indonesia;
• Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Usia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran;
• Sehat secara jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika dan psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan milik pemerintah yang diterbitkan pada bulan Februari 2026;
• Tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik;
• Berpengalaman di bidang hukum, hak asasi manusia, dan/atau keahlian lain yang dibutuhkan paling sedikit 7 (tujuh) tahun;
• Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) yang memiliki relevansi dengan isu dibidang perlindungan saksi dan korban, diantaranya;
  • Hukum;
  • Psikologi;
  • Kriminologi;
  • Kesejahteraan Sosial; atau
  • Sosial Politik;
• Atau pernah berprofesi sebagai:
  • Advokat;
  • Psikolog;
  • Pekerja Sosial Profesional;
  • Peneliti; atau
  • Aktivis CSO, dll;
• Tidak merangkap pekerjaan atau jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya;
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan pada bulan Februari 2026;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Pegawai Swasta;
• Berintegritas dan bersedia menjaga rahasia jabatan serta rahasia LPSK;
• Bersedia bekerja selama minimal 5 (lima) tahun setelah terpilih menjadi Tenaga Ahli LPSK;
• Memiliki kemampuan komunikasi bahasa inggris aktif baik verbal dan tulisan;
• Tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Pegawai LPSK;
• Bersedia mengikuti seleksi secara terbuka dan kompetitif, dengan tahapan sebagai berikut:
  • Seleksi Administrasi (sistem gugur);
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi;
• Pembuatan Makalah dengan tema proyek perubahan LPSK (sistem gugur) dengan ketentuan:
  • waktu pengerjaan 5 (lima) hari kerja;
  • spasi 1,5 minimal 5 (lima) halaman;
  • topik disesuaikan dengan keahlian peserta); dan
  • wajib mencantumkan referensi.
• Pengumuman Hasil Seleksi Makalah;
• Tes Psikologi dan Rekam Jejak (sistem gugur);
• Pengumuman Tes Psikologi dan Rekam Jejak;
• Dialog terbatas dan Wawancara; dan
• Pengumuman Hasil Akhir Seleksi;
• Peserta Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli mengajukan Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli LPSK Tahun 2026 dengan lampiran dokumen:
  • Asli Surat Lamaran diketik dengan menggunakan komputer ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli LPSK Tahun 2026, bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ditanda tangani menggunakan pena hitam;
  • Asli Daftar Riwayat Hidup diketik dengan menggunakan komputer dan ditanda tangani menggunakan pena hitam;
  • Asli Kartu Tanda Penduduk;
  • Asli Kartu Keluarga;
  • Salinan sah legalisir ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
  • Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Asli Surat Keterangan Pengiriman Lamaran Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan pada bulan Februari 2026;
  • Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah yang diterbitkan pada bulan Februari 2026;
  • Asli Surat Keterangan Sehat Rohani Kesehatan Jiwa (Tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory/MMPI) dari dokter pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah yang diterbitkan pada bulan Februari 2026;
  • Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah yang diterbitkan pada bulan Februari 2026;
  • Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 latar belakang berwarna merah;
  • Asli Sertifikat TOEFL ITP Bappenas yang masih berlaku dengan minimal skor 450 (empat ratus lima puluh);
  • Asli Surat referensi kerja dari 3 (tiga) orang yang relevan;
  • Asli Surat keterangan bekerja dan/atau dokumen bukti bekerja; dan
  • Bukti portofolio kompetensi;
  • Format surat lamaran, Daftar Riwayat Hidup, surat referensi kerja, dan portofolio kerja dapat diunduh pada laman: https://limo.lpsk.go.id/s/6p7RRM6AjpjtM5P;
  • Surat lamaran beserta lampiran dokumen lamaran disampaikan melalui e-mail [email protected] paling lambat tanggal 3 Maret 2026 Pukul 23.59 Wib;
  • Seluruh salinan dokumen fisik lamaran wajib disampaikan kepada LPSK setelah dinyatakan lulus seleksi akhir.

Persyaratan Kompetensi :

• Memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai bidang kerja yang dibutuhkan;
• Memiliki pengalaman bekerja dengan instansi pemerintah dan/atau pemangku kepentingan (misalnya institusi penegak hukum, pendamping korban, lembaga bantuan hukum dan bidang lainnya yang relevan);
• Memiliki pengalaman dalam mengelola manajemen program (sekurangkurangnya pernah menduduki jabatan setara manajer program);
• Memiliki kemampuan komunikasi bahasa inggris aktif baik verbal dan tulisan;
• Memiliki kemampuan yang baik di bidang komunikasi dan menuangkan pemikiran secara tertulis;
• Memiliki kemampuan menulis tulisan ilmiah/populer yang terkait dengan isu sesuai dengan disiplin ilmunya/ isu perlindungan saksi dan korban/ hukum (dibuktikan dengan terbitan buku, laporan penelitian, jurnal, surat kabar, dll);
• Memahami dan/atau mengetahui beberapa isu yang berhubungan dengan perkembangan hukum nasional (hukum pidana);
• Memiliki wawasan yang baik mengenai isu perlindungan saksi dan korban, dan isu terkait lainnya, diantaranya:
  • isu hak asasi manusia;
  • isu kesetaraan gender; dan/atau
  • isu mengenai konsep dan praktik-praktik advokasi
• Mampu melakukan pengembangan terhadap diri maupun orang lain;
• Mampu mengelola dan menciptakan perubahan pada bidang kerja;
• Memiliki pengalaman beracara di lingkup peradilan, praktik konseling psikologi, pendampingan masyarakat atau korban tindak pidana, dan/atau advokasi kebijakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.