Lowongan Kerja Juni 2023

Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat PKHI adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, termasuk tenaga strategis yang ditugaskan oleh menteri kesehatan sebagai bagian dari tim kesehatan haji indonesia atau sebagai bagian dari panitia penyelenggara ibadah haji bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji. Kemudain tim kesehatan haji indonesia yang selanjutnya disebut TKHI adalah PKHI yang melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan dan perlindungan kesehatan pada kelompok terbang ( kloter ) jemaah haji, dan panitia penyelenggara ibadah haji bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat PPIH adalah PKHI yang diberangkatkan ke negara Arab saudi dan ditugasi memberikan perlindungan kesehatan menetap ( stasioner ) pada daerah kerja ( Daker ) dan sektor.

Baca selengkapnya

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan layanan logistik milik Pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 7 Mei 1947 dengan nama Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok. VTP diubah lagi bentuk badan hukumnya menjadi “Persero” yaitu P.T. Varuna Tirta Prakasya.

Baca selengkapnya

Bank Mega adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari CT Corp. Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama Bank Karman yang didirikan pada tanggal 15 April 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi Mega Bank dan melakukan relokasi kantor pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh CT Corp. Untuk lebih meningkatkan pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat dengan akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru berubah nama menjadi Bank Mega. Baca selengkapnya

PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) adalah anak perusahaan PERTAMINA yang memiliki ruang lingkup bisnis meliputi EPC, Commissioning & Startup, Operation & Maintenance, Plant Services and Training Services. PBAS didukung oleh sumber daya dan fasilitas Pertamina, Badak LNG, Arun LNG, dan jaringan lainnya dalam bisnis energi di Indonesia dan dunia.

Baca selengkapnya

Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta adalah Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet sebagai Wakil Sekretaris. Sekretariat Kebijakan Satu Peta berperan memberikan dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral, Menteri Pekerjaaan umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan implementasi kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP.

Baca selengkapnya

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah indonesia yang menyelenggarakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Baca selengkapnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi air tanah, energi, ketenagalistrikan, dan pertambangan. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi dan penguatan infrastruktur guna memperkuat kehidupan perekonomian rakyat.

Baca selengkapnya

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat Perum LKBN Antara merupakan kantor berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merupakan BUMN yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting, ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan perusahaan dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya. Selain itu, Antara juga mengadakan pertukaran berita secara bilateral. Pasar utama produk layanan ANTARA adalah media (business to business).

Baca selengkapnya

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Baca selengkapnya

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas sahamnya (80,65%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) – bagian dari Semen Indonesia Group, produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total kapasitas produksi 45 juta ton semen per tahun. Sebelumnya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bernama PT Holcim Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari LafargeHolcim Group yang beroperasi di lebih dari 90 negara di seluruh dunia dengan pengalaman lebih dari 180 tahun. Holcim Indonesia sendiri merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia, memiliki 4 pabrik semen masing-masing di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban di Jawa Timur dan Lhoknga, Aceh dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahun dan 30 fasilitas ready-mix. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat serta mempekerjakan lebih dari 2.500 orang. Baca selengkapnya