Lowongan Kerja Juli 2024

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat Perum LKBN Antara merupakan kantor berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merupakan BUMN yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting, ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan perusahaan dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya. Selain itu, Antara juga mengadakan pertukaran berita secara bilateral. Pasar utama produk layanan ANTARA adalah media (business to business).

Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Baca selengkapnya

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia atau PT GMF AeroAsia ialah anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia, yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan Perbaikan Organisasi (MRO) bisnis. GMF AeroAsia dimulai pada tahun 1949 sebagai divisi teknis Garuda Indonesia Airlines, bertindak sebagai penyedia perawatan pesawat tunggal Garuda. Seperti yang kita tumbuh dan berkembang, Garuda Indonesia berubah divisi kami ke Garuda Maintenance Facility Support Center pada tahun 1984 untuk memaksimalkan peran dan kontribusi.Kegiatan operasionalnya berbasi di Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng. Pada tahun 1984, berbagi fasilitas mulai didirikan, yang dapat mendukung perbaikan lengkap. Dan merombak jasa pesawat udara, pada tahun 1984, berbagi fasilitas mulai didirikan, yang dapat mendukung perbaikan lengkap dan merombak jasa pesawat udara, mesin dan komponen meliputi area seluas 115 Ha.

Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Baca selengkapnya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 pasal 30, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Baca selengkapnya

PT Pupuk Indonesia atau biasa disebut Pupuk Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dahulu dikenal dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau PUSRI sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sejarah PT Pupuk Indonesia atau PT Pupuk Indonesia Holding Company disingkat PIHC, yang terbentang selama lebih dari lima dekade terbagi menjadi dua fase utama. Pada periode 1959-1997, perusahaan ini hanya menjadi produsen pupuk urea di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Akan tetapi pada pertengahan tahun 1997, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1997, Pemerintah secara tidak langsung menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja menjadi holding company. Atau perusahaan induk/pengendali untuk BUMN pupuk di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tanggal 7 Agustus 1997.

Baca selengkapnya

PT Berdikari (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis ayam yang dimulai dengan melakukan impor GPS (Grand Parent Stock). Sampai saat ini, PT Berdikari (Persero) masih fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi, berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia. kemudian pada tanggal 7 April 2000, PT Pilot Proyek Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero).

Baca selengkapnya

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Baca selengkapnya

PT. Jawa Satu Power merupakan salah satu perusahaan join venture antara PT Pertamina Power Indonesia, Garuda Power Holdings B.V. dan Sojitz Global Investment B.V. yang didirikan pada tanggal 05 Desember 2016 sebagai Perusahaan Tujuan Khusus dalam menjalankan, mengendalikan, dan mengelola aset kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Kerja Jawa-1. PT. Jawa Satu Powe berfungsi sebagai pembangkit listrik berbahan bakar gas terbesar dengan teknologi CCGT di Asia Tenggara.

Baca selengkapnya

PT Pegadaian ( Persero ) merupakan salah satu perusahaa BUMN pemerintah republik Indonesia yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Baca selengkapnya