Lowongan Kerja Mei 2025

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat Perum LKBN Antara merupakan kantor berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merupakan BUMN yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting, ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan perusahaan dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya. Selain itu, Antara juga mengadakan pertukaran berita secara bilateral. Pasar utama produk layanan ANTARA adalah media (business to business).

Baca selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Baca selengkapnya

PT Pupuk Indonesia atau biasa disebut Pupuk Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dahulu dikenal dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau PUSRI sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sejarah PT Pupuk Indonesia atau PT Pupuk Indonesia Holding Company disingkat PIHC, yang terbentang selama lebih dari lima dekade terbagi menjadi dua fase utama. Pada periode 1959-1997, perusahaan ini hanya menjadi produsen pupuk urea di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Akan tetapi pada pertengahan tahun 1997, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1997, Pemerintah secara tidak langsung menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja menjadi holding company. Atau perusahaan induk/pengendali untuk BUMN pupuk di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tanggal 7 Agustus 1997.

Baca selengkapnya

PT Berdikari (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis ayam yang dimulai dengan melakukan impor GPS (Grand Parent Stock). Sampai saat ini, PT Berdikari (Persero) masih fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi, berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia. kemudian pada tanggal 7 April 2000, PT Pilot Proyek Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero).

Baca selengkapnya

PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau yang disingkat PT PP namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Perusahaan ini berdiri tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya berganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 39 tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Pembangunan Perumahan. Sebagai suatu BUMN, mayoritas (51%) kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya (49%) dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usaha utama BUMN ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Untuk mendukung pengembangan bisnis pada tahun 2013, perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional.

Baca selengkapnya

PT Hutama Karya ( Persero ) merupakan satu dari beberapa perusahaan milik pemerintah Indonesia yang beroperasi di sektor konstruksi. Perusahaan ini bermula dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) punya Hindia-Belanda yang dinasionalisasi pada th. 1961 jadi PN Hutama Karya serta beralih nama jadi PT Hutama Karya pada th. 1973. Searah dengan pengembangan inovasi yang terus-terusan serta ikuti perkembangan tehnologi konstruksi yang berkembang cepat, PT. Hutama Karya sudah dapat membuahkan product dengan tehnologi tinggi berbentuk : Jembatan Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge, Cable Stayed). PT. Hutama Karya sudah penuhi standard internasional dalam soal kwalitas, keselamatan kerja serta lingkungan. Pada masa millennia di mana dinamika ekonomi makin cepat, PT. Hutama Karya sudah merevitalisasi diri dengan lakukan pengembangan usaha untuk bidang-sektor swasta dengan pembangunan seperti High Rise Building (Bakrie Tower, Apartemen), infrastruktur (Jalan TOL).

Baca selengkapnya

PT Berdikari (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis ayam yang dimulai dengan melakukan impor GPS (Grand Parent Stock). Sampai saat ini, PT Berdikari (Persero) masih fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi, berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia. kemudian pada tanggal 7 April 2000, PT Pilot Proyek Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero).

Baca selengkapnya

PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Keuangan Haji – BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama. Baca selengkapnya