Lowongan Kerja September 2026

PT Pos Logistik Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang layanan pos, perusahaan sebagai pengambangan dari proyek bisnis di tahun 2004 hingga menjadi Strategic Business Unit (SBU) Pos Logistik di tahun 2007. Perkembangan SBU Pos Logistik mengalami dinamika organisasi dan bisnis sampai tahun 2008. Sejak tahun 2009 SBU Pos Logistik direvitalisasi menjadi SBU yang lebih berorientasi pada peningkatan keunggulan bersaing di industri logistik dan fokus dalam penggarapan bisnisnya melalui peningkatan kompetensi pengelolaan bisnis logistik. Upaya yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk merevitalisasi SBU ini melalui perekrutan profesional di bidang bisnis logistik serta pendampingan konsultan dalam merumuskan strategi dan positioning bisnis Mencermati bahwa aktivitas logistik merupakan supporting business activities yang sangat penting bagi penciptaan nilai tambah dan keunggulan kompetitif, maka PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang memiliki kompetensi di bidang pendistribusian barang membentuk subsidiary company yaitu PT. Pos Logistik Indonesia atau Pos Logistics.

Baca selengkapnya

Balai Diklat Keuangan (BDK) adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. BDK bertujuan memastikan pegawai keuangan negara memiliki kompetensi dan etika yang tinggi untuk mendukung visi Kementerian Keuangan.

Baca selengkapnya

PT PGAS Solution adalah anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang menyediakan berbagai layanan di bidang Energi dan Infrastruktur.

Baca selengkapnya

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya). Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan di Magelang.

Baca selengkapnya