Lowongan Kerja Februari 2023

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Baca selengkapnya

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Training dan Consulting atau PTC merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina ( Persero ), yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital sebagai solusi. Didukung tenaga profesional yang kompeten dan dengan jaringan kemitraan domestik dan internasional, PTC siap memberikan SMART Solution dalam mengembangkan potensi Human Capital, dan memberikan solusi bisnis untuk kinerja dan hasil yang lebih optimal. Disamping itu sasaran dari PT Pertamina Training dan Consulting adalah Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan SDM dengan mengimplementasikan inovasi teknologi berfokus pada orientasi bisnis melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Perekrutan SDM.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama. Baca selengkapnya

Balai Besar Wilayah Sungai merupakan lembaga yang berdiri dibawah naungan kementrian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Baca selengkapnya

PT Kompas Gramedia atau dapat disingkat KG, merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang media massa yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1965 Oleh P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Pada tahun 1980-an perusahaan ini mulai berkembang pesat, terutama dalam bidang komunikasi. Saat ini, KG memiliki beberapa anak perusahaan/bisnis unit yang bervariatif dari media massa, toko buku, percetakan, radio, hotel, lembaga pendidikan, event organizer, stasiun TV hingga universitas. Pada tahun 2005, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 12.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, yang didirikan 01 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim tentunya dengan adanya Bank Syariah akan menjadi salah satu pilihan dan solusi. Karena Bank Syariah menggunakan akad yang diterapkan oleh bank syariah terdiri dari 3 macam yakni Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan Akad Mudharabah.

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

PT Mandiri Utama Finance merupakan anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bergerak di sektor pembiayaan multiguna untuk melayani masyarakat Indonesia dengan cara pembayaran secara cicilan (angsuran) per bulan. MUF berdiri secara resmi pada tanggal 21 Januari 2015 dan telah terdaftar serta diawasi oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2014.
Mandiri Utama Finance (MUF) merupakan perusahaan pembiayaan dimana merupakan salah satu anak perusahaan bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Tbk. Orientasi bisnis MUF adalah peningkatan volume nasabah beserta pembiayaan yang signifikan, dengan dukungan otomatisasi sistem yang terintegrasi.

Baca selengkapnya

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah disingkat Distanbun Jateng adalah bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Misi dari Distanbun Jateng adalah Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Komoditas Unggulan yang ada di Jawa Tengah diantaranya Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Cabai Merah Besar, Kentang, Mangga, Salak, Durian, Tebu, Kelapa, Kopi, Cengkeh, Teh, Karet dan Nilam.

Baca selengkapnya