Lowongan Kerja September 2025

PT PP Presisi yang semula dikenal dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA), mulai bulan Juni 2014, PT PP Presisi menjadi anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk. PT PP Presisi adalah perusahaan jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk yaitu : jasa konstruksi sipil dan gedung sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama yaitu pekerjaan sipil, ready mix, pekerjaan pondasi, erector, formwork, dan rental alat berat. PT PP Presisi berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan dalam satu tempat (one stop service), mengetahui kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi. Transformasi bisnis utama PT PP Peralatan Presisi dengan mengembangkan diferensiasi produk yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi Sipil dan Gedung, Penjualan Beton Ready Mix, Pondasi, Erector, dan tetap menyewakan peralatan alat berat berupa tower crane dan passenger hoist.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca selengkapnya

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

Balai Besar Wilayah Sungai merupakan lembaga yang berdiri dibawah naungan kementrian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Baca selengkapnya