Bursa Lowongan Kerja 2020

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Saat ini lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama “Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan”, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

PT Bringin Karya Sejahtera atau biasa disebut BRIKS adalah salah satu Anak Perusahaan Dana Pensiun BRI yang bergerak dalam Bidang Konstruksi, Pengelolaan Gedung (Building Management), Persewaan dan Pengelolaan Arsip / Investasi serta usaha lainnya yang berdiri sejak tahun 1986. BRIKS memiliki 14 kantor cabang yang tersebar di seluruh indonesia. BRIKS berpengalaman dalam bidang Property Management Services, Housekeeping (Tata Graha) den Construction (Konstruksi) berstandar Management Mutu LSO 9001, bersertifikasi OHSAS. BRIKS memiliki aspirasi untuk menjadi yang terbaik, memberi layanan solutif kepada mitra bisnis dan di dukung oleh tenaga ahli berpengalaman, team-work berdedikasi dan profesiona serta berperan aktif menghasilkan imbal balik saling menguntungkan, Kenyamanan dan Kesuksesan bagi mitra bisnisnya. Baca selengkapnya

PT Nindya Karya merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Indonesia ( BUMN ) yang bergerak di bidang konstruksi. PT Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa Konstruksi terbaik yang memberikan layanan inovatif, kokoh, berkelas dunia dan selain itu juga usaha perumahan. PT Nindya Karya secara dramatis meningkatkan fungsi dan melayani semua permintaan pemilik proyek, tepat waktu dan mengatur dana proyek sebaik mungkin. PT Nindya Karya juga menawarkan fitur nilai tambah yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi PT Nindya Karya meliputi prasarana bangunan di layanan yang professional.Wilayah operasi perusahaan ini dibagi menjadi Enam Divisi yang meliputi Divisi I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) kemudian Divisi V (Sulawesi, Maluku, Gorontalo, Papua, & Papua Barat), Divisi VI (Jabar, DKI, Banten, EPC, Oil & Gas).

Baca selengkapnya

Baca selengkapnya

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atau disingkat Perum LKBN Antara merupakan kantor berita di Indonesia, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini merupakan BUMN yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting, ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Agar menjadi perusahaan yang sehat, LKBN ANTARA mulai menyusun Neraca Pembuka yang diselesaikan selama dua tahun setelah terbitnya SK Menteri Keuangan pada akhir September 2009. Sejak terbitnya Neraca Pembuka tersebut, kinerja keuangan perusahaan dapat dimonitor oleh para pemegang sahamnya. Selain itu, Antara juga mengadakan pertukaran berita secara bilateral. Pasar utama produk layanan ANTARA adalah media (business to business).

Baca selengkapnya

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia atau biasa disingkat Dewan KEK RI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus. Baca selengkapnya

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah perubahan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang resmi berdiri berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020. Lembaga non-struktural ini merupakan penguatan dari KNKS, [penambahan kata “ekonomi” dalam nama lembaga telah memberikan perluasan tugas. Ada empat fokus yang menjadi target operasi KNEKS yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial zakat dan wakaf, dan bisnis yang berbasis syariah. KNEKS bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia bersamaan dengan diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019. Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1998 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku saat ini yaitu di Bank Tabungan Negara setelah proklamasi kemerdekaan mendasari pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang. Bank BTN diprakarsai oleh bapak Darmosoetanto dan diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan beliau ditunjuk oleh pemerintah sebagai direktur utama dan mengemban tugas pertama yaitu menukar uang Jepang dengan ORI atau Oeang Republik Indonesia. Pada akhirnya pada tahun 1968 Bank Tabungan Pos dikukuhkan menjadi Bank Tabungan Negara hal ini di dasarkan pada UU No. 20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968.

Baca selengkapnya

Bank SBI Indonesia mulai dikenal pada saat State Bank of India (SBI) yang merupakan Bank terbesar di India mengakuisisi 76% saham PT Bank IndoMonex pada 14 Desember 2006, yang selanjutnya mengambil alih kendali manajemen pada bulan Juni 2007 dan beroperasi di Indonesia sebagai anak perusahaan dari SBI. Pada bulan Juni 2009, Bank SBI Indonesia memperoleh status sebagai Bank Devisa yang mana berhak untuk menjalankan bisnis dalam transaksi valuta asing. Kemudian, pada tahun 2009 itu pula nama Bank berubah menjadi Bank SBI Indonesia untuk merefleksikan kepemilikan yang baru dari SBI.Pada bulan Agustus 2013, SBI kembali mengakuisisi 23% saham dari PT Ravindo Jaya, sehingga menambah kepemilikan sahamnya menjadi 99%. Dalam rangka menuju Bank dalam kategori BUKU 2, para pemegang saham Bank SBI Indonesia telah melakukan penambahan modal dalam 3 (tiga) tahap, dimana tahap ke-3 disetorkan pada bulan November 2015 Baca selengkapnya