Lowongan Kerja Mei 2022

PT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.

Baca selengkapnya

PT Hotel Indonesia Natour (Persero) / HIN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa perhotelan dan kini memiliki nama bisnis/komersial Inna Hotels & Resorts yang didirikan pada tahun 5 Agustus 1962. PT HIN (Persero) merupakan hasil penggabungan dari PT Hotel Indonesia International dan PT Natour berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, Akta Notaris Batsail Untajana SH. No. 17 tanggal 30 Januari 2001 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C.264.2 / HIT.01.01 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4521 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 13 Juli 2001. Penggabungan kedua perusahaan tersebut makin memperkuat dan memperluas jaringan hotel, yang semula berada di lima provinsi menjadi tujuh provinsi. Baca selengkapnya

PT Angkasa Pura Kargo merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN terkemuka yaitu PT Angkasa Pura II (Persero) yang bergerak dibidang layanan jasa kargo meliputi operator terminal kargo, pelayanan kargo dan pos udara serta pengembangan prasarana dan sarana terminal kargo yang dimulai pada tahun 2007. PT. Angkasa Pura II (Persero) mengoperasikan terminal kargo untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Seiring perkembangan infrastuktur bandara di Indonesia dan perbaikan atas layanan bandara yang mengedepankan keamanan dan keselamatan atas pengiriman dan pengelolaan kargo. PT. Angkasa Pura Kargo beroperasi di sejumlah bandara Indonesia yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Angkasa Pura Kargo memastikan aspek penting seperti keberlanjutan, keselamatan dan keamanan pengelolaan rantai pasokan di bandara. Pengiriman kargo dari gudang dengan transportasi udara seperti pesawat terbang komersial atau pesawat kargo sesuai dengan prosedur serta standarisasi keselamatan dan kemananan yang diakui dan terakreditasi oleh lembaga dalam negeri dan internasional.

Baca selengkapnya

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Empat bidang utama LAPAN yakni penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Pada 31 Mei 1962, atas arahan Presiden RI Soekarno, dibentuk Panitia Austronautika oleh Perdana Menteri Ir. H. Juanda (selaku Ketua Dewan Penerbangan RI) dan R.J. Salatun (selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI). Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962 dibentuklah Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) afiliasi AURI dan Institut Teknologi Bandung. Proyek PRIMA berhasil membuat dan meluncurkan dua roket seri Kartika berikut telemetrinya pada tahun 1964. Pada 27 November 1963, dibentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 236 Tahun 1963 tentang LAPAN, untuk melembagakan penyelenggaraan program-program pembangunan kedirgantaraan nasional. Dalam hal penyempurnaan organisasi LAPAN, telah dikeluarkan beberapa Keppres, dengan yang terkini yakni Keppres Nomor 9 Tahun 2004 tentang Lembaga Non-Kementerian. Baca selengkapnya

Baca selengkapnya

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial.

Baca selengkapnya