Lowongan Kerja Agustus 2025

PT Hutama Karya ( Persero ) merupakan satu dari beberapa perusahaan milik pemerintah Indonesia yang beroperasi di sektor konstruksi. Perusahaan ini bermula dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) punya Hindia-Belanda yang dinasionalisasi pada th. 1961 jadi PN Hutama Karya serta beralih nama jadi PT Hutama Karya pada th. 1973. Searah dengan pengembangan inovasi yang terus-terusan serta ikuti perkembangan tehnologi konstruksi yang berkembang cepat, PT. Hutama Karya sudah dapat membuahkan product dengan tehnologi tinggi berbentuk : Jembatan Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge, Cable Stayed). PT. Hutama Karya sudah penuhi standard internasional dalam soal kwalitas, keselamatan kerja serta lingkungan. Pada masa millennia di mana dinamika ekonomi makin cepat, PT. Hutama Karya sudah merevitalisasi diri dengan lakukan pengembangan usaha untuk bidang-sektor swasta dengan pembangunan seperti High Rise Building (Bakrie Tower, Apartemen), infrastruktur (Jalan TOL).

Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara VII atau sering dikenal PTPN VII adalah bekas Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 dengan berkantor pusat di Bandar Lampung, PTPN VII bergerak di dalam bidang Perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan teh. Memiliki wilayah beroprasi di Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. PT Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

Baca selengkapnya

PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang membidangi sektor usaha kelistrikan di negara Indonesia. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur utama yaitu Sofyan Basir. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. PT PLN merupakan sebuah perusahaan yang memiliki peranan vital di Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya.

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto merupakan RSUD kelas B milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Purwokerto dengan jangkauan pelayanan untuk masyarakat di wilayah Jawa Tengah bagian barat-selatan. RSMS mengembangkan pelayanan unggulan yang terdiri dari Pelayanan Bedah Saraf, Jantung, dan Maternal Perinatal. Pelayanan unggulan dikembangkan agar dalam pencapaian Visi dan Misi dapat dilakukan secara bertahap, fokus dan terukur.

Baca selengkapnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Kemendikbud atau Kemdikbud adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Mohammad Nuh. Perubahaan nama Kementerian ini menjadi “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” disetujui oleh DPR pada 18 Oktober 2011. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden SBY, Mendiknas dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.

Baca selengkapnya

Kementerian agama atau Kemenag merupakan salah satu kementerian di republik Indonesia yang membidangi urusan Agama di negara Indonesia, dalam pembentukaannya kementerian ini diawali karena bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama. Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945.

Baca selengkapnya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Amir Syamsuddin. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi.

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia atau biasa disingkat Dewan KEK RI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus. Baca selengkapnya

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. S Martono. UNNES sebelumnya merupakan sebuah perguruan tinggi keguruan (IKIP) dan telah ditingkatkan menjadi universitas. Kampus utamanya terletak di Sekaran (Gunungpati), di wilayah selatan kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kampus lain yang terletak di Ngaliyan, Kelud, Bendan Ngisor, dan Kemandungan, Tegal. Pada tanggal 20 Oktober 2022, UNNES menjadi universitas negeri badan hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2022, yang ditandatangani oleh Presiden Ir Joko Widodo.

Baca selengkapnya

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya