Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk. Sebagai perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, MIND ID senantiasa menjaga akuntabilitas perusahaan dengan menyediakan informasi yang akurat.
Baca selengkapnya
PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) bergerak di industri makanan dan minuman. Di bagian minuman, Perusahaan memproduksi berbagai minuman seperti susu, jus buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diproduksi dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature), dan dikemas dalam bahan kemasan aseptik. Di bagian makanan, Perusahaan memproduksi susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat jus buah tropis. Perusahaan memasarkan semua produknya dengan penjualan langsung, penjualan tidak langsung, dan perdagangan modern.
Baca selengkapnya
Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.
Baca selengkapnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca selengkapnya
Bank BTPN Syariah adalah sebuah bank BUMN Syariah didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958 dan dilakukan perubahan namanya oleh Manajemen menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1986. BTPN Syariah lahir dari ide 7 orang pegawai pensiunan di Bandung tentang sebuah usaha akan membantu para anggotanya dalam mengatur simpanan keuangan dan memberikan pinjaman. Berkat Kerja keras dan dukungan tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, maka Bapemil pun dirubah menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1986 dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbankan. Terhitung tanggal 12 Maret 2008 Bank BTPN telah listing di Bursa efek Jakarta (BEJ) (sekarang Bursa Efek Indonesia).
Baca selengkapnya
PT Cahaya Tirta Rasa (Tong Tji) adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman dengan brand Tong Tji.
Tong Tji adalah salah satu perusahaan teh ternama di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1938 di Tegal Jawa Tengah oleh alm. Tan See Giam. Tong Tji dibuat dengan resep teh asli untuk menjaga rasa otentiknya. Tong Tji merupakan nama Brand sedangkan nama perusahaannya adalah Perusahaan Teh Wangi Dua Burung.
Baca selengkapnya
PT. Sampoerna Agro Tbk (SGRO) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik kelapa sawit, pabrik penghancur karnel, produksi benih perkecambahan, pemanfaatan produk kehutanan non-kayu (sagu), kehutanan, dan lain-lain yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Riau.Selain pengembangan perkebunan mereka sendiri, Perusahaan dan beberapa anak perusahaan telah mengembangkan perkebunan plasma dan mengelola kerjasama dengan petani plasma. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 1998.
Baca selengkapnya
Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.
Baca selengkapnya
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara di suatu negara.
Baca selengkapnya
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk (IDX: SIDO) adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin mutakhir. PT SidoMuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahkmat Sulistio di Yogyakarta, dan dibantu oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis (serbuk), seiring dengan kepindahan beliau ke Semarang , maka pada tahun 1951 didirikan perusahan sederhana dengan nama SidoMuncul yang berarti “Impian yang terwujud” dengan lokasi di Jl. Mlaten Trenggulun.
Baca selengkapnyaPT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.
Baca selengkapnya
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Baca selengkapnya
