Lowongan Kerja Februari 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca selengkapnya

Bank BTPN Syariah adalah sebuah bank BUMN Syariah didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958 dan dilakukan perubahan namanya oleh Manajemen menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1986. BTPN Syariah lahir dari ide 7 orang pegawai pensiunan di Bandung tentang sebuah usaha akan membantu para anggotanya dalam mengatur simpanan keuangan dan memberikan pinjaman. Berkat Kerja keras dan dukungan tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, maka Bapemil pun dirubah menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1986 dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbankan. Terhitung tanggal 12 Maret 2008 Bank BTPN telah listing di Bursa efek Jakarta (BEJ) (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Baca selengkapnya

PT Cahaya Tirta Rasa (Tong Tji) adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman dengan brand Tong Tji.
Tong Tji adalah salah satu perusahaan teh ternama di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1938 di Tegal Jawa Tengah oleh alm. Tan See Giam. Tong Tji dibuat dengan resep teh asli untuk menjaga rasa otentiknya. Tong Tji merupakan nama Brand sedangkan nama perusahaannya adalah Perusahaan Teh Wangi Dua Burung.

Baca selengkapnya

PT. Sampoerna Agro Tbk (SGRO) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik kelapa sawit, pabrik penghancur karnel, produksi benih perkecambahan, pemanfaatan produk kehutanan non-kayu (sagu), kehutanan, dan lain-lain yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Riau.Selain pengembangan perkebunan mereka sendiri, Perusahaan dan beberapa anak perusahaan telah mengembangkan perkebunan plasma dan mengelola kerjasama dengan petani plasma. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 1998.

Baca selengkapnya

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Baca selengkapnya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara di suatu negara.

Baca selengkapnya

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk (IDX: SIDO) adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin mutakhir. PT SidoMuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahkmat Sulistio di Yogyakarta, dan dibantu oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis (serbuk), seiring dengan kepindahan beliau ke Semarang , maka pada tahun 1951 didirikan perusahan sederhana dengan nama SidoMuncul yang berarti “Impian yang terwujud” dengan lokasi di Jl. Mlaten Trenggulun.
Baca selengkapnya

PT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.

Baca selengkapnya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Baca selengkapnya

PT. Lintas Samudra Borneo Line pada awal mulanya berdiri sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi laut di daerah kalimantan dan luar kalimantan. PT. Lintas Samudra Borneo Line sendiri berdiri pada tahun 2008. PT. Lintas Samudra Borneo Line juga bergerak dibidang pencharteran kapal-kapal yang bekerja sama antara lain dengan PT. Pertamina dan SHEEL. PT. Lintas Samudra Borneo Line memiliki 8 armada kapal tanker yang aktif beroprasi didalam kalimantan maupun luar kalimantan dengan DWT 2000 sampai DWT 4000. PT. Lintas Samudra Borneo Line juga memiliki armada kapal tug boat yang menarik tonkang minyak untuk ikut menunjang roda permintaan minyak yang semakin banyak di Indonesia.

Baca selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama. Baca selengkapnya