Kemenko Perekonomian atau biasa dikenal sebagai EKON atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia adalah pelayanan dalam pemerintahan Indonesia bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. Kementerian didirikan pada tahun 1966 dan sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Utama Kepemilikan Modal Ekonomi, Keuangan, Dan Industri (EKUIN) atau Departemen Primer Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Nama Kementerian Koordinator Perekonomian Kepemilikan Modal diluncurkan pada tahun 2000. Saat ini, EKON koordinat 15 kementerian dan instansi terkait lainnya di bidang ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010.
Baca selengkapnya
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Wiranto. Pada tahun 2017 ini Kemenkopolhukam sangat gencar pada isu isu terorisme. Akaksi Terorisme harus dilawan secara total. Hal itu menjadi salah satu alasan perlu dilibatkannya militer dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo ingin TNI diberikan kewenangan dalam pembahasan RUU Antiterorisme. Jokowi berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM sudah menyiapkan skema tersebut. Baca selengkapnya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik atau Kemendespdtt Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo. Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Baca selengkapnya
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard Ryacudu. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenanapabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Baca selengkapnya
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Baca selengkapnya
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA RI dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise. Pada tahun 2017 ini kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat masih tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dalam kegiatan tersebut, Kemen PPPA mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, upaya penerapan perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui gerakan PATBM.
Baca selengkapnya
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (disingkat
Kemenpora) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi. Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Baca selengkapnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disingkat KESDM (dahulu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten dikenal dengan nama Dinas Pertambangan dan Energi) adalah Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Jero Wacik yang membawahi beberapa Badan dan Direktorat Jenderal. Tahun 1966 : Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi.
Baca selengkapnya
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi. Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum di bidang transportasi mempunyai peran strategis dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil dan daerah terpencil sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menambah kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
Baca selengkapnya
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Arief Yahya. Menyambut tahun baru 2017, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sudah merumuskan tiga program prioritas pariwisata Indonesia untuk tahun 2017. Tiga program prioritas Kemenpar tersebut adalah pariwisata digital (digital tourism), pondok wisata (homestay) dan konektivitas udara. Untuk program prioritas pertama yaitu program digital tourism akan dilakukan dengan meluncurkan Indonesia Tourism Exchange (ITX), yaitu digital market place platform atau platform pasar digital yang akan mempertemukan pembeli dan penjual di sektor pariwisata.
Baca selengkapnya
Kementerian Perumahan Rakyat (dahulu Kementerian Negara Perumahan Rakyat, disingkat Kemenegpera) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Djan Faridz. Faridz dilahirkan di Jakarta dari pasangan Mohammad Djan dan Aisha Djan. Dia menempuh pendidikan pada sekolah SD St. Fransiskus (1957-1963), lalu SMP Kanisius (1963-1966) dan SMA Negeri 2 Jakarta (1966-1969). Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Tarumanagara.
Baca selengkapnya
Kementerian BUMN merupakan organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara / Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia.
Baca selengkapnya
Title :
Bursa Lowongan Kerja Terbaru Februari DEPNAKER Tahun 2025 | Page 102
Updated : Sabtu, Februari 1, 2025
Posted by :
Bursakerja Depnaker
Summary :
Bursa Informasi Lowongan Kerja BANK BUMN CPNS Terbaru Februari DEPNAKER Lulusan SMA SMK D3 S1 Semua Jurusan Tahun 2025