Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau disingkat PNRI atau biasa disebut Perum PNRI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang percetakan. Percetakan Negara Republik Indonesia telah berdiri sejak zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1809 dengan nama “Lands Drukkerij”. Seperti halnya dinegara-negara lain maksud didirikannnya Perum Percetakan Negara (Government Printing Office) adalah untuk mencetak dokumen negara yang pada waktu itu tugas adalah mencetak “State Gazette”. Di Indonesia State Gazette disebut Berita Negara dan Lembaran Negara beserta tambahannya. Hampir semua Negara mempunyai institusi pencetakan negara yang tugas utamanya adalah mencetak dokumen negara khususnya Berita Negara.Perum Percetakan Negara pada awal kemerdekaan Republik Indonesia mendapatkan tugas antara lain untuk mencetak ORI (Oeang Republik Indonesia), dan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pembuatan Berira Negara (State Gazeete) Republik Indonesia yang pertama kalinya dan sekarang disebut dengan nama Berita Negara.
Baca selengkapnyaPT Pelindo I atau PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah perusahaan milik pemerintaha atau BUMN yang bergerak dalam bidang pengelolaan pelabuhan di Indonesia, perusahaan ini memulai usahanya melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhanan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis.
Baca selengkapnya
PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) merupakan anak perusahaan dari patungan antar perusahaan BUMN. Patungan tersebut berbentuk penyertaan saham PTPN VI di perkebunan kelapa sawit (PKS) Tomata, Kecamatan Mori Atas, sebesar 71,28%, yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh PTPN XIV. Dari penyertaan saham ini, lahirlah PT SPN, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan dan Akta Pendirian di Jakarta pada 14 Desember 2011. SPN bergerak di bidang agro bisnis dan agro industri. Kegiatan utamanya adalah pengusahaan tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan sawit. Selain itu, SPN juga melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman. Mereka juga membangun pabrik crude palm oil (CPO) dan pengembangan usaha di seluruh aspek yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit.
Baca selengkapnyaPT. Adhi Persada Beton merupakan anak perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang berdiri pada tahun 2014 dengan visi menjadi perusahaan penyedia dan pemasang precast concrete tiga besar di Indonesia. ADHI Beton telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen K3 OHSAS 18001:2007, sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 sehingga ADHI Beton dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan beton precast pada proyek-proyek yang ditangani, ADHI Beton telah membangun pabrik beton precast di Sadang-Purwakarta dan Mojokerto. Kedua pabrik ini akan memenuhi baik kebutuhan precast internal ADHI maupun kebutuhan beton precast proyek nasional secara external lainnya. Berbekal pengalaman saat ini, PT Adhi Persada Beton terus berbenah untuk lebih dekat dengan pelanggan dan terus memberikan service engineering yang terbaik Baca selengkapnya
PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan BUMN yang dimilik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Perusahaan secara berkesinambungan terus mengembangkan produk dan layanannya sehingga selalu up to date dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keseriusan penanganan produknya dilakukan dengan mengefektifkan fungsi research and development (R&D) yang melibatkan tim ahli berpengalaman dalam proses perancangan produk-produknya. PT Jiwasraya berkerja secara cermat mengkaji produk yang sudah ada dan emnguji relevansinya dengan kebutuhan terkini masyarakat.Berdasarkan pengelompokkan bisnis, jiwasraya membagi produk-produknya ke dalam dua kategori, yaitu: produk individu dan produk kumpulan. Dalam sejarah pendirian perusahaan dibangun dari sejarah teramat panjang.
Baca selengkapnya
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), atau Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), adalah sebuah institusi penting yang dirancang untuk mendukung pengembangan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) infrastruktur di Indonesia. Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menkumham pada 27 Januari 2010 tersebut telah siap beroperasi penuh untuk menyediakan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang telah diamandemen dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010. PT PII merupakan Guarantee Fund yang akan menangani proses penjaminan bagi kewajiban finansial sektor publik dalam kontrak kerjasama/konsesi dengan sektor swasta. Sektor publik yang disebut sebagai Contracting Agency yaitu Kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah. Baca selengkapnya
PT XL Axiata Tbk atau yang lebih secara umum dikenal sebagai operator telekomunikasi XL, merupakan sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober 1996 XL mulai beroperasi secara komersial sekaligus merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL memiliki dua lini produk GSM, yaitu XL Prabayar dan XL Pascabayar. Selain itu XL juga menyediakan layanan korporasi yang termasuk Internet Service Provider (ISP) dan VoIP. Semenjak beroperasional XL Axiata terus maju dan berkembang, Axiata Group merupakan pemilik perusahaan secara mayoritas dengan komposisi saham sebesar 66,55% yang dimilikinya dan selebihnya menjadi milik publik dengan saham sebesar 33,45%. Disamping itu, Axiata Group bersama-sama dengan Aktel (Bangladesh), HELLO (Cambodia), Idea (India), MTCE (Iran), Celcom (Malaysia), Multinet (Pakistan), M1 (Singapore), Samart (Thailand) dan Dialog (Sri Lanka), untuk menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik di wilayah Asia.
Baca selengkapnya
PT Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah perusahaan galangan kapal milik Pemerintahan Indonesia yang berkantor pusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah telah memutuskan bahwa PT IKI sebagai Pusat Industri Maritim bagi Indonesia timur terutama untuk Kapal Perikanan, Kapal Penumpang, Ferry (Ro-Ro), Cargo dan setiap industri proyek industri terkait. Salah satu dari empat Harbours utama di Indonesia untuk mendukung Pelabuhan Makassar adalah Yard Makassar. Sementara halaman Bitung adalah untuk mendukung pengembangan sektor perikanan untuk di bagian utara kepulauan Indonesia Timur (KTI). Galangan Kapal Makasaar tahap pertama diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian yang pada wakti itu diwakili Departemen Pertambangan tepat pada tanggal 7 Maret 1970. Galangan Kapal Makassar ini mempunyai slipway horizontal yang terletak di pantai Paotere kecamatan Tallo bagian utara kota Makassar dengan areal 250.000 m persegi. Baca selengkapnya
PT SCG Indonesia merupakan cabang dari perusahaan besar SCG (Siam Cement Group) dari thailand, SCG sendiri merupakan sebuah perusahaan yang memiliki bisnis inti 3 yaitu SCG Cement – bahan bangunan, SCG kimia, SCG kertas. SCG telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995 dan memiliki total 18 diIndonesia misalnya. Jayamix, Kia Keramic, akuisisi, pipa dan Precast dll. SCG melakukan usahanya sesuai dengan good corporate governance dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Grup berkomitmen diri untuk yang sudah lama memeluk budaya organisasi dan pengembangan karyawan, yang menciptakan nilai yang lebih tinggi untuk semua pihak yang berkepentingan dan berjanji untuk berkontribusi pada kemajuan berkelanjutan masyarakat operasinya.
Baca selengkapnya
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah.
Baca selengkapnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama,tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda. Baca selengkapnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertam kali dijabat oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. yang digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.
Baca selengkapnya
Title :
Bursa Lowongan Kerja Terbaru Januari Tahun 2026 DEPNAKER | Page 108
Updated : Kamis, Januari 1, 2026
Posted by :
Bursakerja Depnaker
Summary :
Bursa Informasi Lowongan Kerja BANK BUMN CPNS Terbaru Januari Lulusan SMA SMK D3 S1 Semua Jurusan Tahun 2026 DEPNAKER