Lowongan Kerja Mei 2025

PT Pindad ( Persero ) adalah perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia dan memperkerjakan sekitar 3000 karyawan. Pada Tahun 1980-an pemerintah Indonesia semakin gencar menggalakan program alih teknologi, saat inilah muncul gagasan untuk mengubah status pindad menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan keputusan Presiden RI, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berdiri sejak tahun 1978, harus lebih memperhatikan proses transformasi teknologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia itu, termasuk pengadaan mesin-mesin untuk kebutuhan Industri. Perubahan status Pindad dilatar belakangi oleh keterbatasan ruang gerak Pindad sebagai sebuah industri.

Baca selengkapnya

PT Dirgantara Indonesia atau PTDI adalah sebuah badan usaha milik negara pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 1976. Lokasi pabrik berada di Bandung, Indonesia. Produk utama perusahaan adalah pesawat, komponen struktur pesawat, jasa pesawat terbang, dan rekayasa. PTDI Majelis Garis memproduksi berbagai jenis CN235 di bawah TC untuk transportasi sipil atau militer, patroli maritim, surveillance, dan penjaga pantai. Selain itu, Majelis Garis juga memproduksi di bawah lisensi yang NC212, NAS332 Super Puma dan NBell412. Berdasarkan Perjanjian Strategis dengan Airbus Military, Majelis Jalur perusahaan memproduksi NC212 dan PTDI Delivery Center akan segera mulai pengiriman dari CN295 dari Bandung Indonesia. Perusahaan telah produksi lebih dari 400 pesawat operator sipil dan militer. Kemduian pada tahun 2012 merupakan momen kebangkitan Dirgantara Indonesia. Pada awal 2012 Dirgantara Indonesia berhasil mengirimkan 4 pesawat CN235 pesanan Korea Selatan. Selain itu Dirgantara Indonesia juga sedang berusaha menyelesaikan 3 pesawat CN235 pesanan TNI AL, dan 24 Heli Super Puma dari EUROCOPTER.

Baca selengkapnya

Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya). Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan di Magelang.

Baca selengkapnya

Rabbani merupakan perusahaan garment yang bergerak dalam bidang retail busana muslim dengan tagline Professor Kerudung Indonesia. Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung instan dan produk lain yang juga telah dikembangkan yaitu busana muslim diantaranya kemko, tunik, kastun, kemko,tunik serta perlengkapan lain seperti ciput/inner kerudung dan aksesoris. Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu kurang modis. Untuk itu Rabbani ingin menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana muslim itu modern dan terhormat serta tampil gaya dan trendy yang syar’i.

Baca selengkapnya

Kementerian Kesehatan (disingkat Kemenkes) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 14 Juni 2012 dijabat oleh Nafsiah Mboi. Pada permulaan zaman kemerdekaan/revolusi (17-8-45) penyelenggaraan pemerintah dibidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Jawatan/Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Dr Purwosuwardjo sebagai Dokares di Bandung . Jawatan Kesehatan ini pertama kali berkantor di sebuah gedung di jalan Diponegoro kemudian pindah ke jalan Braga (sekarang dipakai toko Sarinah) karena Belanda terus menyerbu Dokares Priangan dengan Kantor Keresidenan mengungsi ke Garut menempati hotel melati pada bulan April 1946.

Baca selengkapnya

Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Kepala Batan saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto (sejak tahun 4 September 2012)[1] menggantikan Dr. Hudi Hastowo yang menggantikan Kepala BATAN periode sebelumnya yaitu Dr. Soedyartono Soentono, M.Sc.Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, maka dibangun beberapa fasilitas penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang tersebar di berbagai kawasan : Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta, Kawasan Nuklir Yogyakarta.

Baca selengkapnya