Lowongan Kerja Juli 2026

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Amir Syamsuddin. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi.

Baca selengkapnya

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia atau biasa disingkat Dewan KEK RI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus. Baca selengkapnya

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri pada 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta. Awalnya, UMS merupakan sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Surakarta yang berdiri pada tahun 1958. Saat itu, beberapa jurusan yang dibuka adalah Pendidikan Umum, Ekonomi Umum dan Pendidikan Agama Islam tingkat Sarjana Muda. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan satu dari 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan satu di antara 1.890 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. UMS terletak di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Universitas ini memiliki tujuan dan berfokus dalam bidang pendidikan budaya Islami dan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman.

Baca selengkapnya

PT. Marga Mandalasakti merupakan salah satu perusahaan bagian dari Grup Astra yang bergerak dalam bidang infrastruktur. Bisnis utama PT. Marga Mandalasakti adalah penyelenggaraan Jalan Tol Tangerang – Merak di Provinsi Banten. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 4 Oktober 1989 di Jakarta dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 April 1990. Perseroan mengoperasikan ruas jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72,45 km yang menghubungkan Tangerang Barat sampai Merak, ujung barat Pulau Jawa. Jalan tol ini melalui 3 wilayah yaitu Tangerang, Serang, dan Cilegon. Baca selengkapnya

Universitas Padjadjaran atau Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Pemilihan nama “Padjadjaran” yang digunakan diambil dari nama ibukota Kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat Sunda, karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda pada masa itu. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.

Baca selengkapnya

Universitas Diponegoro Semarang yang lebih dikenal dengan singkatan Undip Semarang, adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang didirikan pada tahun 1956 sebagai Perguruan Tinggi Swasta dan baru mendapat status sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 1961. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip.Universitas Diponegoro mempunyai lambang yang digambarkan dalam bentuk dasar segi lima berbingkai lengku dan sisi lima yang berisi kuncup bunga melati yang sedang berkembang, berkelopak 10 helai, berdaun bunga 15 helai. Dalam kuncup bunga melati terdapat keris dan siluet Pangeran Diponegoro.

Baca selengkapnya

PT Saka Energi Indonesia adalah suatu perusahaan di Indonesia yang memproduksi gas bumi, perusahaan ini adalah merupakan salah satu anak perusahaan sebuah perusahaan BUMN dalam sektor hulu migas yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ( PGN ) yang PT PGN sendiri adalah perusahaan transportasi dan distribusi gas bumi perusahaan terbesar di Indonesia, yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek (BEI). PT Saka Energi Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 27 Juni 2011 dengan pemegang saham PT Saka adalah PGN dan PGAS SOLUSI (anak perusahaan PGN lain). Kemudian Berdasarkan kinerjanya yang terus mengalami peningkatan, maka pada tahun 1984 PT PGN berubah status menjadi Perusahaan Umum Gas Negara Perum.

Baca selengkapnya

PT BPUI (Persero) atau dikenal sebagai PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau yang sekarang dengan Indonesia Financial Group (IFG) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun 1973, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Misi awal dan utama PT Bahana adalah mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Pencapaian yang diperoleh perusahaan selama ini adalah semata-mata dari kinerja sumber daya manusia di perusahaan, dimana karyawan adalah aset kami yang paling berharga. Dengan pergerakan industri finansial di Indonesia yang dinamis, kami memiliki orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing yang bekerja sebagai sebuah tim yang solid.

Baca selengkapnya

LPEI merupakan singkatan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Indonesia Eximbank atau adalah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiyaaan Ekspor Indonesia. LPEI atau Indonesia Eximbank didirikan untuk melakukan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk perorangan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Baca selengkapnya

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Fungsi BPOM diantaranya, Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan., Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM, Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Baca selengkapnya

Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.

Baca selengkapnya