Lowongan Kerja September 2026

PT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.

Baca selengkapnya

PT Merdeka Mining Indonesia adalah anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan, penyewaan alat berat, serta sewa-guna alat dan mesin untuk mendukung sektor energi dan pertambangan di berbagai wilayah operasional grup.

Baca selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Baca selengkapnya

PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Baca selengkapnya

PT Mitra Utama Madani (PT MUM) merupakan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 2008 di Jakarta. PT MUM didirikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional serta dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga alih daya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Baca selengkapnya

Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan yang sifatnya mandiri. BB Binomika melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang biomedis dan genomika kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan lainnya. BB Binomika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Kepala BB Binomika menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BB Binomika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, BGN menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis yang mencakup sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. BGN juga bertanggung jawab atas koordinasi dan pembinaan administrasi seluruh unsur organisasi, pengelolaan barang milik negara, pemberian dukungan substantif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan lembaga. Selain itu, BGN dapat melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Baca selengkapnya

Pelita Air atau PAS adalah maskapai penerbangan nasional di Indonesia. PT PAS memiliki basis udara (air base) di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma dan memiliki Bandar Udara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).
Berdiri pada tahun 1970 dengan nama Permina Air Service, semula Pelita Air difokuskan pada layanan penyewaan pesawat (air charter). Selama beberapa dekade, Pelita Air melayani jasa penerbangan bagi beberapa perusahaan minyak di Indonesia, baik perusahaan asing maupun domestik.

Baca selengkapnya

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998, KSEI merupakan salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.

Baca selengkapnya