Lowongan Kerja Oktober 2025

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

Bank Pembangunan Daerah Kaltim atau BPD Kaltim merupakan perusahaan perbankan daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan BPD Kaltim didirikan adalah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta sebagal salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Sejalan waktu, BPD Kaltim makin berkembang. Sejumlah sektor usaha mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada, membatasi ruang gerak Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk berkembang dinamis.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

PT Reska Multi Usaha merupakan salah satu anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang berdiri pada 2003, fokus bisnis perusahaan ini adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia (persero) selaku perusahaan induk khususnya usaha restoran kereta api serta usaha lainnya. Bidang usaha pelayanan diatas kereta api meliputi, service on train (SOT), perparkiran, restorasi, Loko Cafe, Loko Kiosk, dan Cathering. Awal mula hadirnya PT Reska Multi Usaha, dimulai dari perjalanan sang induk PT Kereta Api Indonesia (persero) mengalami berbagai perubahan dan perbaikan baik dalam status perusahaan maupun kegiatan operasional selama 67 tahun keberadaannya di Indonesia.

Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebuah perusahaan elektronik Jepang yang memproduksi alat-alat elektornika seperti Lampu, Mesin Cuci, Kulkas sampai dengan semikonduktor seperti IC dan Discreate. Di negara Indonesia sendiri Panasonic digawangi oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan melekat di hati semua rakyat Indonesia. Sampai saat ini Panasonic di Indonesia tetap merupakan brand elektronik yang paling terkemuka dengan sederet produknya yang inovatif, mulai dari TV Plasma, Kamera, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Produk kecantikan dan lainnya.

Baca selengkapnya

PT. Multi Daya Mitra merupakan perusahaan kontraktor yang bergeral di bidang listrik, otomasi, dan mekanikal. Perusahaan kami didirikan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk menyediakan efisiensi dan optimasi energi listrik pada sektor industri. Beberapa sektor industri yang telah kami tangani contohnya adalah pabrik/manufaktur, petrokimia, bangunan, rumah sakit, perusahaan minyak dan gas, farmasi, dan sebagainya.

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. TAPERA dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Baca selengkapnya

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berawal dari Pluit, Jakarta Utara adalah perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada awalnya perusahaan berstatus Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada 1960 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 didirikan PT. Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit. Kemudian setelah merger dengan PT. Pembangunan Pantai Utara Jakarta, PT. Pembangunan Pluit Jaya berubah menjadi PT. Jakarta Propertindo pada 15 Desember 2000 sebagai subholding bagi Badan Usaha Milik Daerah bidang properti milik Pemerintah DKI Jakarta. Jakarta Propertindo telah membukukan portofolio cemerlang seperti pengembangan kawasan modern Pluit, kawasan terpadu Pulo Mas, reklamasi pantai, pembangunan gedung perkantoran, hunian, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas publik lain. Baca selengkapnya

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang sekuritas. Didirikan pada tahun 1992, PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, penatalaksana atau arranger, dan penasihat keuangan. Pada akhir Desember 2018, mayoritas saham BRIDS dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), bank terbesar di Indonesia. BRIDS merupakan perusahaan efek terlama yang terafiliasi dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 10 kantor cabang, 36 galeri investasi, dan 3 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Pelni adalah rumah sakit umum yang berada dibawah otoritas BUMN Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rumah Sakit Pelni juga menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melayani pasien hingga saat ini. Tak ayal, Rumah Sakit PELNI menjadi referensi best practice bagi Rumah Sakit di Indonesia dalam mengelola Rumah Sakit di era JKN. Beberapa layanan unggulan saat ini yang telah mewarnai perjalanan Rumah Sakit PELNI adalah Layanan Jantung, Hemodialisa, Mata, Endokrin, Hati, Medical Check Up, Klinik Eksekutif Heritage, dan Diagnostic Center. Di mana seluruh aktivitas pelayanan di Rumah Sakit PELNI sudah terintegrasi secara menyeluruh dengan teknologi informasi buatan sendiri.

Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya