Bursa Lowongan Kerja DEPNAKER Terbaru Januari 2019 | Page 2

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya.

Baca selengkapnya

PT Wijaya Karya Tbk ( Persero ) atau yang biasa disebut PT WIKA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan di Indonesia, perusahaan ini merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co atau NV Vis en Co, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960, WIKA lahir dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Dimulai sebagai sub-kontraktor, di akhir 1960-an WIKA berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972. Perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya (Persero).

Baca selengkapnya

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan jalan raya udara serta bisnis bandar udara di Indonesia yang mengutamakan service pada lokasi Indonesia sisi tengah serta lokasi Indonesia sisi timur. Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 21 th. 1965 Pemerintah merubah nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran jadi Perusahaan Negara Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di lokasi Indonesia. Dalam rencana pembagian lokasi pengelolaan bandar udara, berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 25 th. 1987 tanggal 19 Mei 1987 nama Perusahan Umum Angkasa Pura dirubah jadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Perihal seperti yang telah dijelaskan diatas dengan searah dengan dibuatnya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang dengan cara spesial di beri pekerjaan untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Baca selengkapnya

PT Pembangunan Perumahan ( Persero ) atau yang disingkat PT PP namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Perusahaan ini berdiri tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya berganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 39 tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Pembangunan Perumahan. Sebagai suatu BUMN, mayoritas (51%) kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya (49%) dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usaha utama BUMN ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Untuk mendukung pengembangan bisnis pada tahun 2013, perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional.

Baca selengkapnya

PT Berdikari (Persero) berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 01/EK/KEP/1966 tanggal 12 Agustus 1966. Pendirian Perusahaan tersebut tertuang dalam Akte Pendirian No. 24 tanggal 15 Agustus 1966 oleh Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH serta disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J. A. 5/75/9 tanggal 27 Agustus 1988. Pada tanggal 7 April 2000, PT PP Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero). Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta no 64 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-69425.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 25 September 2008.

Baca selengkapnya

PAL atau PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri perkapalan, perusahaan ini bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment (ME) dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.

Baca selengkapnya

PT ANTAM ( Persero ) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. sebagai salah satu badan usaha milik Negara pada tahun 1968 melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997 perusahaan menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, perusahaan mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. PT ANTAM merupakan perusahaan pertambangan memiliki wilayah operasi di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 Syariah merupakan salah satu bank pemerintah indonesia yang menerapkan prinsip syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Baca selengkapnya

PT. Istaka Karya merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menyediakan Jasa Konstruksi yang handal dan profesional untuk skala nasional dan regional. Kreteria handal dan profesional meliputi perusahaan tumbuh dan berkembang (Growth), sehat dan bercitra baik (Imaged & Branded) dengan cara memberi pelayanan prima (mutu produk, mutu biaya dan mutu waktu) bagi pemakai jasa/ pelanggan guna memberi hasil maksimal kepada shareholder dan stakeholder. Perusahaan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif diantara perusahaan sejenis, berdaya saing tinggi yang dimotori oleh Modal Sumber Daya Manusia dan penguasaan teknologi sekaligus sebagai penentu kesiapan perusahaan bersaing di pasar bebas baik ditingkat nasional maupun regional serta siap melaksanakan privatisasi.Perusahaan masuk katagori sangat sehat, berdasarkan kriteria Menteri Negara Pembinaan BUMN.

Baca selengkapnya

PT Pelindo I atau PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah perusahaan milik pemerintaha atau BUMN yang bergerak dalam bidang pengelolaan pelabuhan di Indonesia, perusahaan ini memulai usahanya melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhanan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis.

Baca selengkapnya