Lowongan Kerja Juli 2024

Kemenko Perekonomian atau biasa dikenal sebagai EKON atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia adalah pelayanan dalam pemerintahan Indonesia bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. Kementerian didirikan pada tahun 1966 dan sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Utama Kepemilikan Modal Ekonomi, Keuangan, Dan Industri (EKUIN) atau Departemen Primer Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Nama Kementerian Koordinator Perekonomian Kepemilikan Modal diluncurkan pada tahun 2000. Saat ini, EKON koordinat 15 kementerian dan instansi terkait lainnya di bidang ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010.

Baca selengkapnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang banyak disebut Kemenkeu merupakan kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini.

Baca selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disingkat KESDM (dahulu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten dikenal dengan nama Dinas Pertambangan dan Energi) adalah Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Jero Wacik yang membawahi beberapa Badan dan Direktorat Jenderal. Tahun 1966 : Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi.

Baca selengkapnya

Kementerian Perdagangan (dahulu Departemen Perdagangan, disingkat Depdag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementrian Perdagangan merupakan kementria yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas pemerintah dalam bidang perdagangan. Kementerian ini pada intinya mengurus bagian komersil yang telah diatur oleh negara Indonesia. Kementerian perdagangan Indonesia berfokus pada urusan perdagangan Internasional serta telah dirancang untuk memberikan bantuan pada peserta industri.

Baca selengkapnya

PT Holcim Indonesia merupakan salah satu perusahaan semen terbesar di dunia. Holcim merupakan produsen semen, beton segar (readymix) dan batu pecah (agregat) yang terkemuka serta terintegrasi dengan keunikan dan perluasan usaha waralaba yang menawarkan solusi menyeluruh untuk pembangunan rumah (Solusi Rumah), dari penyediaan bahan material sampai rancangan yang cepat serta konstruksi yang aman. Perusahaan ini pertama kali berdiri di Swiss pada tahun 1912 Holcim telah menjadi perusahaan global yang tersebar di 5 benua dan lebih dari 70 negara. PT Holcim Indonesia Tbk ( sebelumnya bernama PT Semen Cibinong Tbk; IDX:SMCB ) adalah sebuah perusahaan pembuat semen di Indonesia. Presiden direkturnya saat ini adalah Eamon Ginley.

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama “Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan”, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin dalam struktur organisasi.

Baca selengkapnya