Lowongan Kerja Juli 2025

Perum Bulog merupakan perusahaan umm milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya Perum Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas perusahaan dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas.

Baca selengkapnya

PT Indra Karya (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang bergerak di bidang usaha jasa konsultansi Teknik dan Manajemen. PT. Indra Karya (Persero) memiliki beberapa Kantor Wilayah di Jakarta, Semarang, dan Malang serta Kantor Perwakilan di Denpasar, Mataram, Kupang, Gorontalo, Samarinda dan Menado. Bidang kegiatan PT. Indra Karya (Persero) adalah Study, Desain, Manajemen Konstruksi, Supervisi dan Lain lain. Sedangkan sektor pekerjaan yang ditangani oleh PT. Indra Karya (Persero) adalah Sipil-Pengairan, Energi, Jalan dan Jembatan, serta Bangunan Gedung.

Baca selengkapnya

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN. Saat ini, BRIN memiliki Ketua Dewan Pengarah dari BPIP yaitu Megawati Soekarnoputri. Pada 28 April 2021, BRIN terpisah dari Kemenristek dan berdiri sendiri, berada di bawah presiden.

Baca selengkapnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang banyak disebut Kemenkeu merupakan kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini.

Baca selengkapnya

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah adalah mewujudkan manajemen kepegawaian Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bagsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

Baca selengkapnya

LPDP merupakan salah satu Badan Layanan Umum atau BLU yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendirian badan layanan umum ini dimulai melalui Peraturan Menteri Keuangan menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Mensteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

Baca selengkapnya

PT Pertamina EP merupakan anak perusahaan PT Pertamina (PERSERO) yang bergerak di sektor hulu, Perusahaan menyadari peran penting yang dijalani serta tantangan besar yang dihadapinya. Tantangan utama bagi perusahaan adalah keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Di sektor hulu migas, tantangan itu terletak pada keberhasilan perusahaan menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Penemuan cadangan baru menjadi suatu hal yang penting karena perusahaan harus dapat mengimbangi porsi minyak dan gas bumi yang diproduksikan dalam fase eksploitasi dan dijual untuk memasok kebutuhan energi Indonesia. Selain itu, keberlanjutan perusahaan juga sangat tergantung kepada faktor sosial dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, menerapkan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak demi terwujudnya kegiatan operasi yang efisien, andal, dan aman bagi lingkungan.

Baca selengkapnya

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga.

Baca selengkapnya

PT. KIMA atau disebut PT Kawasan Industri Makasar adalah kawasan industri milik pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan yang dalam kurun waktu selama ini mengalami perkembangan pesat dan mendapat pengakuan Internasional berupa sertifikat ISO 9001, menjadi perusahaan BUMN terbaik serta peringkat pertama dalam kawasan industri dalam lingkungan kementrian BUMN Versi INFOBANK tahun 2013. Hal ini menjadikan PT. KIMA sebagai pengelola Kawasan Industri di Kawasan Timur Indonesia yang terdepan. Kebijakan pembangunan Industri Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) 2005-2025 yang direncanakan secara nasional maupun melalui pendekatan industri berbasis produktivitas wilayah (Daerah) telah memberikan sumbangan berarti bagi Pembangunan Ekonomi Nasional dalam menciptakan Kesejahteraan dan Kemakmuran bagi masyarakat dan dunia usaha.

Baca selengkapnya

Alda Air (PT. Alda Trans Papua) adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan perintis berdiri sejak tahun 2013 dan mendapat sertifikat Air Operator Certificate (AOC) 135-056 pada Mei 2015 dari Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Udara sebagai ijin Alda Air dapat mengoperasikan layanan penerbangan perintis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal beroperasi Alda Air mengoperasikan 1 (satu) unit pesawat Cessna 208 Grand Caravan untuk melayani daerah pedalaman pegunungan tengah Papua dan sekitarnya. Hingga saat ini Alda Air sudah mengoperasikan unit 3 (tiga) pesawat Cessna 208B Grand Caravan EX yang beroperasi di wilayah Papua,.

Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya