Lowongan Kerja Desember 2021

PT Toyota AUTO2000 adalah salah satu perusahaan jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota. Perusahaan ini memiliki manajemen pemasaran yang ditangani penuh oleh PT Astra International Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi AUTO2000, saat ini perusahaan ini adalah main dealer Mobil Toyota terbesar di Indonesia, menguasai antara 70-80% total penjualan Toyota. Perusahaan ini berhubungan dengan PT Toyota Astra Motor menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota bersama dengan 4 dealer resmi Toyota yang lain.

Baca selengkapnya

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, provinsi Jawa Tengah dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya berupa dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI yang melayani rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Baca selengkapnya

PT Cheil Jedang Feed and Livestock Indonesia adalah PMA asal Korea Selatan yang berfokus pada dunia pakan dan perunggasan. Perusahaan ini adalah bagian dari Grup Cheil Jedang yang mengoperasikan enam pabrik pakan di Indonesia. Pabrik ini memproduksi pakan unggas dan pakan ikan di berbagai lokasi, yaitu Serang (Banten), Jombang (Jatim), Banjarmasin (Kalsel), Lampung, Medan (Sumut), dan Semarang (Jateng). Pada 2018, CJ Cheil Jedang Feed Indonesia membangun fasilitas baru yang dikhususkan untuk penyimpanan dan pengeringan jagung di Grobogan, Jateng. Jagungnya disalurkan ke semua pabrik pakan CJ Feed di Indonesia. Fasilitas ini mampu mengeringkan hingga 400 ton per hari dan mulai beroperasi secara komersial sejak Maret 2019. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Baca selengkapnya

PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) merupakan operator penyedia dan pelayanan air minum wilayah Barat DKI Jakarta sejak 1 Februari 1998, melalui 25 tahun kerjasama dengan PAM Jaya.

Baca selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Baca selengkapnya

PT Shell Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas (Migas) yang merupakan cabang perusahaan Shell asal belanda, PT Shell secara serius berkembang dalam bidang eksplorasi minyak dan gas dan berencana untuk dapat secara signifikan bekerja di sektor hulu dalam industri Migas. Perusahaan mencatat tonggak sejarah baru dengan diresmikannya SPBU Shell pertama di kota Tangerang. Shell merupakan perusahaan minyak internasional pertama dalam bisnis ritel BBM di Indonesia setelah 40 tahun. SPBU berkelas internasional dengan fasilitas lengkap ini merupakan perwujudan komitmen Shell untuk memberikan produk dengan kualitas teruji, kuantitas yang akurat dan layanan terbaik . Shell memiliki aspirasi untuk meningkatkan jumlah SPBU di Jakarta dan di wilayah lain di Indonesia. Melalui berbagai program investasi sosial, PT Shell Indonesia memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Baca selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Baca selengkapnya