Lowongan Kerja November 2024

PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang bergerak di bidang pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja Offshore-North West Java (WK ONWJ). PT Migas Hulu Jabar bergerak di bidang hulu migas, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan jasa hulu migas. Perusahaan ini didirikan pada November 2014 dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Industri hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, produksi/ eksploitasi, dan lifting minyak bumi atau gas alam.

Baca selengkapnya

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Medan merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada zaman pemerintahan Belanda pada tanggal 23 September 1905 dengan nama NV Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik Cornelius Van Den Honert selaku Direktur Deli Maatschappij, Pieter Kolff selaku Direktur Deli Steenkolen Maatschappij dan Charles Marie Hernkenrath selaku Direktur Deli Spoorweg Maatschappij. Kantor Pusat dari perusahaan air bersih ini berada di Amsterdam Belanda. Meskipun telah melalui zaman penjajahan Belanda dan Jepang, dan selanjutnya memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, perusahaan masih mampu memberikan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Baca selengkapnya

PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) adalah pengembang dan pengelola kawasan industri yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1973 untuk menggantikan Proyek Industrial Estate Pulogadung untuk menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri. Lokasi Pulogadung dipilih karena letaknya yang strategis dan mempunyai akses memadai bagi transportasi dan distribusi ke seluruh wilayah DKI Jakarta. PT. JIEP mempunyai visi yaitu menjadi pengembang kawasan modern terintegrasi bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan.

Baca selengkapnya

Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh dan berkualitas.

Baca selengkapnya

Perum Jasa Tirta I merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Indonesia yang menyediakan pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, dan pemenuhan kebutuhan air lainnya, dan penyediaan tenaga listrik kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini juga menyediakan pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultansi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar, dan jasa laboratorium kualitas air, dan Pengembangan SPAM. Keberlanjutan fungsi prasarana pengairan yang diusahakan perusahaan menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya air, usaha tersebut guna mencapai keberlanjutan tersebut maka aspek operasi dan pemeliharaan (O&P) dari prasarana sumber daya air (SDA) sangat penting untuk menjamin manfaat pelayanan air dan melindungi masyarakat dari daya rusak air.

Baca selengkapnya

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Mulai resmi beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1965, diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur Bpk. A. Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Baca selengkapnya

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah adalah mewujudkan manajemen kepegawaian Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bagsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

Baca selengkapnya

PT. Kawasan Industri Terpadu Batang atau “Grand Batang City” merupakan Kawasan Industri terbesar di Indonesia dan berada tepat di tengah-tengah jalur tol Trans Jawa yaitu di Kabupaten Batang yang menghubungkan seluruh sentra industri dan jalur logistik di Pulau Jawa. Grand Batang City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki luas lahan mencapai 4.300 Ha dengan konsep “Smart, Green, and Modern ” dengan mengedepankan pengembangan Kawasan yang berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip “Sustainability dan ESG” yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia. PT Kawasan Industri Terpadu batang (Grand Batang City) ini merupakan Holding BUMN Danareka bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), serta PT Mlapamlapi Berkah Samiyan (Locarasa) melaksanakan penandatanganan Perjanian Sewa (PS) sebagai tenant ritel & komersial pertama di gedung pengelola Grand Batang City. Grand Batang City dipersiapkan menjadi kawasan industri yang kompetitif di Asia Tenggara dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2020.

Baca selengkapnya

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Baca selengkapnya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara di suatu negara.

Baca selengkapnya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Baca selengkapnya

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai tugas di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya