Lowongan Kerja Februari 2026

Rumah Sakit JIH pada awalnya bernama Jogja International Hospital. Rumah Sakit “JIH” didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Unisia Medika Farma (PT UMF). PT UMF didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT UMF No: 33 tanggal 24 Februari 2005, dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI No C-17298 HT.01.01.TH 2005 tanggal 22 Juni 2005, dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No 84 tahun 2005 Tambahan Lembaran No 11273, termasuk didalamnya Jogja International Hospital sebagai Unit Usaha PT UMF.

Baca selengkapnya

Yayasan Badak Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang berdedikasi sepenuhnya untuk perlindungan dan pelestarian badak serta habitatnya di Indonesia. Didirikan dengan tujuan utama untuk mengatasi ancaman terhadap populasi badak yang terus menurun, Yayasan Badak Indonesia menjalankan berbagai program konservasi yang meliputi pemantauan, pemulihan habitat, penangkaran, serta edukasi masyarakat. Dengan fokus yang tajam dan kerja keras yang berkelanjutan, yayasan ini telah menjadi salah satu penggerak utama dalam upaya pelestarian badak di Indonesia, menggandeng pemerintah, lembaga konservasi, serta masyarakat lokal untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keberlangsungan spesies yang terancam punah ini. Yayasan Badak Indonesia atau The Rhino Foundation of Indonesia adalah gabungan dari dua yayasan dan satu program, yaitu Yayasan Mitra Rhino (YMR), Yayasan Suaka Rhino Sumatera (YSRS), dan Program Konservasi Badak Indonesia (PKBI). Institusi yang bertanggung jawab utama atas konservasi keanekaragaman hayati, termasuk badak di Indonesia, adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Baca selengkapnya

Dinas Kebudayaan adalah instansi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang bertanggung jawab merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis, serta membina pelestarian dan pengembangan kebudayaan, kesenian, sejarah, cagar budaya, dan tradisi lokal. Dinas ini berfungsi melindungi kekayaan budaya serta mengelola permuseuman dan kelembagaan seni daerah. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) melalui Sekretaris Daerah. Seringkali dinas ini digabungkan dengan pariwisata atau pendidikan.

Baca selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Bapenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Baca selengkapnya

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinas PPKUKM) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas PPKUKM mempunya misi meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas. Pembangunan Kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Serta menjadikan Jakarta kota yag memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkaun kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Baca selengkapnya

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya

Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh dan berkualitas.

Baca selengkapnya

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintahan Provinsi Jakarta adalah Dinas yang berkaitan dengan penataan/penertiban kota di DKI Jakarta dan Pengawasan Bangunan Dinas Penataan Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.

Baca selengkapnya

PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Baca selengkapnya

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Baca selengkapnya

Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Dinkes melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan fasilitas kesehatan, dan program kesehatan masyarakat, termasuk penanganan wabah dan penyakit menular. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Kesehatan : Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya