RSUD Johar Baru sebelumnya adalah Puskesmas Kecamatan Johar Baru, hingga pada tahun 2015 dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D yang didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi warga Johar Baru, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Bervisi untuk menjadi rumah sakit pilihan masyarakat DKI Jakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru ditunjang oleh tim dokter ahli dan peralatan medis modern untuk menghadirkan layanan-layanan unggulannya, yang meliputi Anak, Kebidanan & Kandungan, Penyakit Dalam, Bedah, dan lain-lain.
Baca selengkapnya
Bank Pembangunan Daerah Kaltim atau BPD Kaltim merupakan perusahaan perbankan daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan BPD Kaltim didirikan adalah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta sebagal salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Sejalan waktu, BPD Kaltim makin berkembang. Sejumlah sektor usaha mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada, membatasi ruang gerak Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk berkembang dinamis.
Baca selengkapnya
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdiri sejak tahun 1995, sebelumnya lokasinya berada di dekat kantor Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Pasar Minggu. Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu merupakan Puskesmas Pusat Kecamatan yang membawahi 10 Puskesmas Kelurahan, diantaranya adalah Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu 1, Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu 2, Puskesmas Kelurahan Pejaten Barat 1, Puskesmas Kelurahan Pejaten Barat 2, Puskesmas Kelurahan Pejaten Barat 3, Puskesmas Kelurahan Kebagusan, Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur, Puskesmas Kelurahan Ragunan, Puskesmas Kelurahan Jati Padang dan Puskesmas Kelurahan Cilandak Timur. Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu melayani pasien dengan menyediakan Poliklinik BPJS, Poli Umum, Poli KB, Poli MTBS, Poli Mata, Poli THT, Poli Fisioterapi, Poli Gigi, Poli Spesialis Anak, Poli Spesialis Neurologi, Poli Spesialis Mata, Poli Akupuntur, Poli Diabetes Militus (DM), Poli Jiwa, Poli Tindakan Medis, Poli Kulit, Poli TB Paru, Poli Gizi, Poli Haji, Poli IMS dan Laboratorium Umum/BPJS/MTBS.
Baca selengkapnya
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.
Baca selengkapnya
RSUD Tanah Abang merupakan RSUD Kelas D yang berdiri sejak tanggal 4 Juni 2016. RSUD Tanah Abang berdiri di atas lahan seluas 2.581 meter persegi dan hadir untuk melayani warga Tanah Abang dengan layanan-layanan kesehatan unggulannya, seperti Penyakit Dalam, Saraf (Neruologi), Rehabilitasi Medik, dan lain-lain. Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan merupakan daerah pemukiman padat penduduk dan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara.
Baca selengkapnya
Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai tugas di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Baca selengkapnya
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Mulai resmi beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1965, diresmikan oleh Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur Bpk. A. Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.
Baca selengkapnya

Rumah Sakit Nasional Diponegoro (National Diponegoro Hospital) merupakan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri milik Universitas Diponegoro Semarang yang merupakan Rumah Sakit tipe C dan terakreditasi KARS, namun memiliki karakteristik seperti Rumah Sakit tipe B karena didukung oleh fasilitas, peralatan yang canggih serta tenaga medis yang berkualitas dan terlatih. Rumah Sakit Nasional Diponegoro saat ini memiliki lebih dari 100 orang dokter yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis juga konsultan. Memiliki 19 klinik rawat jalan dan mengoperasikan 100 tempat tidur dari total 300 tempat tidur yang dimiliki. Melayani gawat darurat, rawat inap, ICU, klinik rawat jalan, apotek, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, kateterisasi jantung, cuci darah serta Ambulans 24 Jam. Terletak di kampus Universitas Diponegoro, kecamatan Tembalang Semarang, RSND diharapkan dapat melayani mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan Universitas Diponegoro dan warga sekitar yaitu warga kecamatan Tembalang, Semarang Selatan dan Semarang Timur, juga daerah kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal dalam waktu dekat.
Baca selengkapnyaPT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel adalah sebuah bank pembangunan daerah yang berfokus pada pengembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menyediakan berbagai layanan perbankan termasuk simpanan dan pinjaman, serta solusi keuangan berbasis digital. Didirikan pada tahun 1964, bank ini telah bertransformasi menjadi bank yang kompetitif dan inklusif, memberdayakan UMKM dan memperluas akses keuangan hingga ke pelosok daerah.
Baca selengkapnya
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, mulai dari pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran, sampai dengan penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana alam lain yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue/(Penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional. Para Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boot/sepatu khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaianya dilengkapi dengan scotlight reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat pada saat pelaksanaan tugas.
Baca selengkapnya
Bank BPD Sumsel Babel adalah salah satu bank di Indonesia dengan nama perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bank ini didirikan pada tanggal 6 November 1957 (umur 58) dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1962 tentang “Bank Pembangunan Daerah”, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central/Gubernur Bank Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke 58 Bank Sumsel Babel, menyelenggarakan acara Tali Kasih dengan ahli waris dan pensiunan serta Kunjungan ke Makam mantan Direksi dan mantan pegawai Bank Sumsel Babel.
Baca selengkapnya
PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan perusahaan milik pemda DKI Jakarta yang menangani proyek pembangunan Taman Impian Ancol, daerah ini sudah ditujukan sebagai sebuah kawasan wisata terpadu oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemda DKI menunjuk PT Pembangunan Jaya sebagai Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perekonomian nasional serta daya beli masyarakat. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat di tahun 1992 status Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol diubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan akta perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992 sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan prosentase kepemilikan saham, yakni 20% dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 80% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta.
Baca selengkapnya