Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.
Baca selengkapnya
Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.
Baca selengkapnya
PT Mandiri Sekuritas adalah anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang sekuritas. Mandiri Sekuritas didirikan tahun 2000 sebagai perusahaan efek yang menghadirkan solusi keuangan pasar modal yang komprehensif dan memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Mandiri Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-12/ PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang dan 21 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca selengkapnya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil. Di era kabinet kerja, Presiden Jokowi menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial.
Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.
Baca selengkapnya
Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.
Baca selengkapnya
PT Astra Agro Lestari Tbk (Perseroan) yang sebelumnya merupakan penggabungan (merger) dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984, dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, Perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2017, luas areal yang dikelola Perseroan mencapai 285.025 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, Perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti-plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat (Income Generating Activity/IGA) baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non kelapa sawit.
Baca selengkapnyaKejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Baca selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.
Baca selengkapnya
PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) adalah pengembang dan pengelola kawasan industri yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1973 untuk menggantikan Proyek Industrial Estate Pulogadung untuk menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri. Lokasi Pulogadung dipilih karena letaknya yang strategis dan mempunyai akses memadai bagi transportasi dan distribusi ke seluruh wilayah DKI Jakarta. PT. JIEP mempunyai visi yaitu menjadi pengembang kawasan modern terintegrasi bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan.
Baca selengkapnya
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) yang bertugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Balai P3KP juga bertanggung jawab atas koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Wilayah Kerja: Balai P3KP memiliki wilayah kerja yang biasanya mencakup beberapa provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan penugasan dari Kementerian PUPR. Misalnya, ada Balai P3KP Jawa II, Balai P3KP Sumatera III, dan lain-lain.
Baca selengkapnya
Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, provinsi Jawa Tengah dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya berupa dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.
Baca selengkapnya