Lowongan Kerja Juli 2026

Proyek Lintas Rel Terpadu Jakarta atau disingkat LRT Jakarta adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan (LRT) yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia. Ada 2 penggagas LRT di Jakarta, Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dengan nama LRT Jakarta dan PT Adhi Karya yang akan membangun LRT yang menghubungkan Jakarta dengan kota sekitarnya dengan nama LRT Jabodebek. LRT ini dioperasikan oleh PT LRT Jakarta (Anak perusahaan Jakpro).

Baca selengkapnya

Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Masa masa pemerintahan presiden Joko Widodo Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan. Salah satu pekerjaan berat Kemenkes pada tahun 202o yaitu Indonesia diguncang oleh serangan virus Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) yang telah menelan angka kematian hingga 30.000 korban jiwa. Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Baca selengkapnya

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Baca selengkapnya

BPN atau Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah kelembagaan pertanahan, instansi ini pada dasarnya adalah sejarah pencarian format penataan pertanahan nasional, yang merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria hingga fungsinya yang diemban sekarang ini.

Baca selengkapnya

BPJS Kesehatan atau dahulu disebut PT Asuransi Kesehatan (Askes) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM).

Baca selengkapnya

Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Masa masa pemerintahan presiden Joko Widodo Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan. Salah satu pekerjaan berat Kemenkes pada tahun 202o yaitu Indonesia diguncang oleh serangan virus Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) yang telah menelan angka kematian hingga 30.000 korban jiwa. Baca selengkapnya

PT Pegadaian ( Persero ) merupakan salah satu perusahaa BUMN pemerintah republik Indonesia yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Baca selengkapnya

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian dan konsultansi konstruksi, berfokus pada sektor pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, hasil transformasi dari PT Yodya Karya (Persero). Perusahaan ini berperan strategis, diresmikan pada 2025, dan mengelola lahan sawah luas serta bekerja sama dengan koperasi desa untuk kemandirian pangan. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.

Baca selengkapnya

Balai Prasarana Permukiman merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Prasarana Permukiman Wilayah mempunyai tugas perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset serta infrastruktur lainnya.

Baca selengkapnya