Lowongan Kerja Agustus 2026

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Baca selengkapnya

Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan yang sifatnya mandiri. BB Binomika melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang biomedis dan genomika kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan lainnya. BB Binomika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Kepala BB Binomika menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BB Binomika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991. Pada awalnya misi perusahaan adalah untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional. Sejak bulan April 1997, perusahaan telah merumuskan misi sebagai perusahaan jasa surveyor dalam arti luas. Dengan rumusan misi yang baru, perusahaan memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultasi. Perusahaan melayani pasar mencakup berbagai bidang jasa termasuk industri, pemerintah, pengembangan wilayah, minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian serta manajemen outsourcing.

Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.

Baca selengkapnya

PT Pegadaian Galeri Dua Empat atau Galeri 24 adalah anak usaha dari Pegadaian yang terutama bergerak di bidang produksi dan perdagangan emas batangan yaitu logam mulia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2019, perusahaan ini memiliki 59 unit distro dan 9 unit J-store yang tersebar di seantero Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group yang bergerak di bidang jasa Perawatan Pesawat Terbang meliputi perawatan Airframe, Engine, Component, Industrial Gas Turbine Engine (IGTE) dan Industri Pertahanan. PT GMF AeroAsia Tbk adalah perusahaan internasional yang mempekerjakan lebih dari 5000 karyawan yang berbasis di Tangerang, Indonesia. Perusahaan ini memberikan layanan pesawat dari berbagai jenis dan merupakan salah satu fasilitas perawatan pesawat terbesar di Asia.

Baca selengkapnya

Bank Indonesia atau yang biasa dikenal BI merupakan bank sentral milik pemerintah Republik Indonesia sebagai bank sentral, Bank Indonesia ( BI ) mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia – BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Baca selengkapnya