Lowongan Kerja Januari 2026

Balai Diklat Keuangan (BDK) adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. BDK bertujuan memastikan pegawai keuangan negara memiliki kompetensi dan etika yang tinggi untuk mendukung visi Kementerian Keuangan.

Baca selengkapnya

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, yang didirikan 01 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim tentunya dengan adanya Bank Syariah akan menjadi salah satu pilihan dan solusi. Karena Bank Syariah menggunakan akad yang diterapkan oleh bank syariah terdiri dari 3 macam yakni Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan Akad Mudharabah.

Baca selengkapnya

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas) adalah salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mengurusi bidang imigrasi dan bidang pemasyarakatan di Indonesia. Tugas dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Melaksanakan peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; serta. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Baca selengkapnya

PT Nindya Beton merupakan anak perusahaan dari PT Nindya Karya (Persero) & PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PT Nindya Beton adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang Beton pracetak, Readymix, Jasa konstruksi dan usaha lain yang berkaitan. Sebagai perusahaan nasional berpengalaman PT Nindya Beton berusaha keras dalam menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai standart dengan tetap memperhatikan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berkualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan berorientasi pada kerjasama saling menguntungkan untuk tumbuh bersama mitra kerja. Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha bisni dalam bidang komoditas Kelapa Sawit dan Teh, dengan hasil produk antara lain : Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (PK), Minyak Inti Sawit (PKO), Ampas Inti Sawit (PKM), Teh Hitam Crude Palm Oil. Bahan Baku Industri perusahaan adalah minyak kelapa sawit yang diekstraksi dari daging buah (Mesocarp) yang mempunyai titik beku pada suhu kamar dan mempunyai warna merah jingga, bahan baku ini diperoleh sebanyak 22 – 23 % dari Tandan Buah Segar (TBS) Fitur : Mengandung Beta Carotene yang tinggi, yang merupakan anti-oksidant dan provitamin A. Inti Sawit (Palm Kernel), sedangkan bahan baku industri pangan diperoleh dari biji sawit, melalui proses pemecahan biji yang diperoleh sebanyak 4 – 5 % dari Tandan Buah Segar (TBS).

Baca selengkapnya

PT Industri Kereta Api Indonesia atau biasa disebut PT INKA merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri di 19 Agustus 1981. Semenjak lokomotif uap sudah tidak dioperasikan lagi, maka balai yasa ini dialihfungsikan menjadi pabrik kereta api. Penentuan lokasi dan pendirian pabrik kereta ini berdasarkan hasil studi dari BPPT. PT INKA, sebagai salah satu BUMN terus mengalami perkembangan, diawali pada tahun 1981 dengan produk berupa lokomotif bertenaga uap kini menjadi industri manufaktur per-kereta apian yang modern. PT INKA merupakan pengembangan dari Balai Yasa Lokomotif Uap yang dimiliki PT Kereta Api (Persero) pada saat itu. Balai yasa ini berlokasi di Madiun. Aktivitas bisnis INKA yang ada kini berkembang mulai dari penghasil produk dasar. Kemudian menjadi penghasil produk dan jasa per-kereta apian dan transportasi yang bernilai tinggi

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, provinsi Jawa Tengah dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya berupa dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Perusahaan ini menjalankan fungsi strategis untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mendorong tercapainya swasembada energi melalui energi hijau atau energi baru terbarukan yang dihasilkan dari produk industri olahan kelapa sawit untuk menghasilkan produk biofuel/biodiesel sebagai energi alternatif ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Hutama Karya ( Persero ) merupakan satu dari beberapa perusahaan milik pemerintah Indonesia yang beroperasi di sektor konstruksi. Perusahaan ini bermula dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) punya Hindia-Belanda yang dinasionalisasi pada th. 1961 jadi PN Hutama Karya serta beralih nama jadi PT Hutama Karya pada th. 1973. Searah dengan pengembangan inovasi yang terus-terusan serta ikuti perkembangan tehnologi konstruksi yang berkembang cepat, PT. Hutama Karya sudah dapat membuahkan product dengan tehnologi tinggi berbentuk : Jembatan Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge, Cable Stayed). PT. Hutama Karya sudah penuhi standard internasional dalam soal kwalitas, keselamatan kerja serta lingkungan. Pada masa millennia di mana dinamika ekonomi makin cepat, PT. Hutama Karya sudah merevitalisasi diri dengan lakukan pengembangan usaha untuk bidang-sektor swasta dengan pembangunan seperti High Rise Building (Bakrie Tower, Apartemen), infrastruktur (Jalan TOL).

Baca selengkapnya

PT Pegadaian ( Persero ) merupakan salah satu perusahaa BUMN pemerintah republik Indonesia yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Baca selengkapnya