Lowongan Kerja September 2026

PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Baca selengkapnya

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang sekuritas. Didirikan pada tahun 1992, PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, penatalaksana atau arranger, dan penasihat keuangan. Pada akhir Desember 2018, mayoritas saham BRIDS dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), bank terbesar di Indonesia. BRIDS merupakan perusahaan efek terlama yang terafiliasi dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 10 kantor cabang, 36 galeri investasi, dan 3 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) adalah anak perusahaan Perseroan yang didirikan pada tanggal 4 Januari 2003, bergerak di bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan dan memiliki wilayah layanan yang luas mencakup 34 Propinsi dan 511 Kabupaten atau Kota.

Baca selengkapnya

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau dikenal dengan nama Bank Muamalat didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat. Kemudian sSelanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen kepercayaan dari masyarakat Jawa Barat ke Bank Muamalat.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kemen PU RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama “Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah” (1999-2000) dan “Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah” (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Pelni adalah rumah sakit umum yang berada dibawah otoritas BUMN Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rumah Sakit Pelni juga menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melayani pasien hingga saat ini. Tak ayal, Rumah Sakit PELNI menjadi referensi best practice bagi Rumah Sakit di Indonesia dalam mengelola Rumah Sakit di era JKN. Beberapa layanan unggulan saat ini yang telah mewarnai perjalanan Rumah Sakit PELNI adalah Layanan Jantung, Hemodialisa, Mata, Endokrin, Hati, Medical Check Up, Klinik Eksekutif Heritage, dan Diagnostic Center. Di mana seluruh aktivitas pelayanan di Rumah Sakit PELNI sudah terintegrasi secara menyeluruh dengan teknologi informasi buatan sendiri.

Baca selengkapnya

PT Tempuran Emas (TEMAS ) Tbk merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang merintis pelayanan pengiriman barang dalam peti kemas melalui jalur laut yang dididrikan pada 17 september 1987. Perseroan sangat unggul dan mumpuni dalam pelayanan transportasi peti kemas dan jasa bongkar muat peti kemas serta pengelolaannya dalam skala nasional.

Baca selengkapnya

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Baca selengkapnya

Perusahaan Umum DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Transportasi nasional berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibawa pengelolaan Kementrian Perhoeboengan RI, JAWA UNYU ZIGYOSHA berubah nama menjadi “Djawatan Pengangkoetan” untuk angkutan barang dan beralih menjadi “Djawatan Angkutan Darat” untuk angkutan penumpang. 25 November 1946, kedua djawatan itu digabungkan berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan dibentuklah “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia”, disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat berupa angkutan bus untuk masyarakat Indonesia.

Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.

Baca selengkapnya