Bursa Lowongan Kerja 2020

PT Angkasa Pura Retail adalah anak perusahaan PT Angkasa Pura I atau PT Angkasa Pura Airport yang didirikan pada 23 September 2014. Pendiriannya bertujuan untuk menggenjot pendapatan PT Angkasa Pura I dari usaha non aeronautika dengan cara memanfaatkan lahan ritel di bandara. PT Angkasa Pura Retail bergerak di bidang usaha penjualan dan pemasaran, dengan usaha penjualan berbentuk Duty free, Duty Paid, Food & Beverage (F&B), sedangkan untuk jasa pemasaran berupa komunikasi pemasaran, desain grafis, media placement & buying, dan event activation. Salah satu produk Angkasa Pura Retail adalah gerai F&B berupa coffee corner yang diberi nama REPUBLIK, Selain menggandeng brand ternama sebagai partner bisnis, Angkasa Pura Retail juga sedang mengembangkan 11 original in-house brand. Dengan misi mengelola 15% area komersial bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura Airports melalui diversifikasi usaha serta memiliki brand yang mandiri dalam kurun waktu 2 tahun, PT Angkasa Pura Retail akan menjadi perusahaan travel retail terbesar di Indonesia. Baca selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Baca selengkapnya

PT Pegadaian ( Persero ) merupakan salah satu perusahaa BUMN pemerintah republik Indonesia yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi Panduan GCG dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi panduan dan dikaitkan dengan sistem reward and punishment yang dikembangkan oleh Perseroan bagi satuan kerja maupun individu Karyawan.

Baca selengkapnya

BAZNAS Microfinance (BMFi) adalah lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan. Proses penyaluran BAZNAS Microfinance didasari pada Peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta Lembaga BAZNAS Microfinance beroperasi berdaskan SK Ketua BAZNAS No. 20 tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS Microfinance sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang bertugas melakukan pendayagunaan. Bantuan ekonomi yang dikembangkan BAZNAS untuk membantu mustahik bukan hanya mewujudkan modal untuk berusaha, namun juga pembelajaran dan pendampingan produksi berbagai sektor ekonomi mustahik serta menguatkan pemasaran berbagai produk mustahik secara berkelanjutan.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi pada penciptaan layanan perbankan. Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Baca selengkapnya

Perusahaan Umum DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Transportasi nasional berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibawa pengelolaan Kementrian Perhoeboengan RI, JAWA UNYU ZIGYOSHA berubah nama menjadi “Djawatan Pengangkoetan” untuk angkutan barang dan beralih menjadi “Djawatan Angkutan Darat” untuk angkutan penumpang. 25 November 1946, kedua djawatan itu digabungkan berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan dibentuklah “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia”, disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat berupa angkutan bus untuk masyarakat Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas sahamnya (80,65%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) – bagian dari Semen Indonesia Group, produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total kapasitas produksi 45 juta ton semen per tahun. Sebelumnya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bernama PT Holcim Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari LafargeHolcim Group yang beroperasi di lebih dari 90 negara di seluruh dunia dengan pengalaman lebih dari 180 tahun. Holcim Indonesia sendiri merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia, memiliki 4 pabrik semen masing-masing di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban di Jawa Timur dan Lhoknga, Aceh dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahun dan 30 fasilitas ready-mix. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat serta mempekerjakan lebih dari 2.500 orang. Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau dikenal Kementerian EKON merupakan kementerian di Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang perekonomian. Awal mula didirikannya kementerian EKON pada jaman Orde Baru yakni tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora. Seiring dengan pergantian era Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Sebutan nama “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”itu sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015.

Baca selengkapnya

PT Virama Karya (Persero) merupakan sebuah perusahaan konsultan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan spesialisasi pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen bidang transportasi jalan dan jembatan serta bidang teknik sipil lainnya. Awal mula perusahaan ini adalah sebuah perusahaan Swasta Belanda yang bernama NV. Architecten Ingenieurs Bureau Fermon Cuypers yang didirikan pada tahun 1961. Perusahaan ini dinasionalisasi melalui peraturan pemerintah (PP) No. 56/1961, dan beroperasi di bawah Binaan Kementerian Tenaga Listrik dan Pekerjaan Umum. Kemudian pada tahun 1970, menjadi Persero PT Virama Karya berdasarkan PP No. 38/1970, dengan pembinaan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan. Dari tahun 1971 sampai sekarang telah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada PT Virama Karya baik untuk pekerjaan tata ruang, pemetaan, jalan dan jembatan maupun pekerjaan bendungan dan irigasi.

Baca selengkapnya