Lowongan Kerja November 2026

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM (dahulu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten dikenal dengan nama Dinas Pertambangan dan Energi) adalah Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Jero Wacik yang membawahi beberapa Badan dan Direktorat Jenderal. Tahun 1966 : Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi.

Baca selengkapnya

Public Safety Center (PSC) 119 merupakan layanan kegawatdaruratan medis nasional yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia sebagai pusat komando terintegrasi untuk penanganan cepat kasus darurat kesehatan pra-rumah sakit. Layanan ini diluncurkan pada 2016 melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2016, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan, serta agenda Nawa Cita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca selengkapnya

PT Pindad ( Persero ) adalah perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial di Indonesia dan memperkerjakan sekitar 3000 karyawan. Pada Tahun 1980-an pemerintah Indonesia semakin gencar menggalakan program alih teknologi, saat inilah muncul gagasan untuk mengubah status pindad menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan keputusan Presiden RI, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berdiri sejak tahun 1978, harus lebih memperhatikan proses transformasi teknologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia itu, termasuk pengadaan mesin-mesin untuk kebutuhan Industri. Perubahan status Pindad dilatar belakangi oleh keterbatasan ruang gerak Pindad sebagai sebuah industri.

Baca selengkapnya

PT ASDP Indonesia Ferry merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis). PT Indonesia Ferry (Persero) bernama Proyek ASD Ferry (PASDF) kemudian berubah menjadi Perum ASDP pada tahun 1986 dan selanjutnya tahun 1993 menjadi PT ASDP (Persero).

Baca selengkapnya

PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Baca selengkapnya

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Training dan Consulting atau PTC merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina ( Persero ), yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital sebagai solusi. Didukung tenaga profesional yang kompeten dan dengan jaringan kemitraan domestik dan internasional, PTC siap memberikan SMART Solution dalam mengembangkan potensi Human Capital, dan memberikan solusi bisnis untuk kinerja dan hasil yang lebih optimal. Disamping itu sasaran dari PT Pertamina Training dan Consulting adalah Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan SDM dengan mengimplementasikan inovasi teknologi berfokus pada orientasi bisnis melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Perekrutan SDM.

Baca selengkapnya

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Baca selengkapnya

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Sebelumnya BP Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam.

Baca selengkapnya