Lowongan Kerja Agustus 2026

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Emas Antam Indonesia atau PT EAI merupakan anak perusahaan ANTAM yang bergerak di bidang bisnis emas retail. PT EAI juga merupakan distributor resmi ANTAM, pemegang lisensi merek ANTAM serta pemilik dari brand EmasKITA dan Kencana. EAI bertujuan untuk masuk dan menjadi reputable player di bisnis emas ritel, perhiasan dan microbar domestik. EAI memulai bisnis sebagai distributor produk goldbar ANTAM dan merupakan pemegang lisensi merek ANTAM yang saat ini bekerjasama dengan mitra strategis PT Hartadinata Abadi Tbk (“HRTA”) dalam memproduksi dan memasarkan emas batangan dengan merek Emaskita dan Kencana.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

Baca selengkapnya

Perum Peruri atau dapat disebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk mencetakan kertas berharga non uang dan logam non uang. Awal mula Perum Peruri didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PN. Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.

Baca selengkapnya

PT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Baca selengkapnya

PT Mitra Utama Madani (PT MUM) merupakan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 2008 di Jakarta. PT MUM didirikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional serta dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga alih daya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya