Lowongan Kerja April 2026

Badan Pengelola Keuangan Haji – BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Baca selengkapnya

PT. Kimia Farma salah satu badan usaha milik negara (BUMN) pemerintah Indonesia yang bergerak dalam indutri farmasi, perusahaan ini merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 badan hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Baca selengkapnya

PT Pro Energi adalah penyedia bahan bakar yang didirikan pada tahun 2006 dan berpusat di Jakarta. Sebagai perusahaan yang berkembang, Pro Energi terus menerus berusaha untuk menjadi penyedia bahan bakar komersial unggulan yang selalu dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya, terutama untuk segmen manufaktur, pertambangan, komersial, perkebunan, transportasi, konstruksi, serta kelautan dan perikanan.

Baca selengkapnya

PT PP Presisi yang semula dikenal dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA), mulai bulan Juni 2014, PT PP Presisi menjadi anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk. PT PP Presisi adalah perusahaan jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk yaitu : jasa konstruksi sipil dan gedung sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama yaitu pekerjaan sipil, ready mix, pekerjaan pondasi, erector, formwork, dan rental alat berat. PT PP Presisi berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan dalam satu tempat (one stop service), mengetahui kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi. Transformasi bisnis utama PT PP Peralatan Presisi dengan mengembangkan diferensiasi produk yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi Sipil dan Gedung, Penjualan Beton Ready Mix, Pondasi, Erector, dan tetap menyewakan peralatan alat berat berupa tower crane dan passenger hoist.

Baca selengkapnya

PT Hillconjaya Sakti berdiri pada tahun 1995. Sejak berdiri perusahaan ini telah menyelesaikan ratusan proyek baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam setiap aktivitas proyek perusahaan menggunakan System Keselamatan “SHAKTI” yang sudah terintegrasi dengan System Management Keselamatan Pertambangan (SMKP) serta mengacu pada ISO 9001:2008 dan OSHAS 18001:2007. Prioritas penyelesaikan proyek dilaksanakan dengan menjaga Kualitas dan Kecepatan kerja yang baik, serta dikerjakan secara profesional dengan dukungan alat berat serta staf yang berpengalaman dalam bidangnya. PT Hillconjaya Sakti unggul dalam kemampuan teknis lapangan yang didukung penguasaan teknik perencanaan yang matang, sehingga mampu memberikan masukan alternatif yang terbaik bagi pemberi tugas, seandainya terjadi perbedaan perencanaan dengan kenyataan di lapangan.

Baca selengkapnya

BCA atau Bank Central Asia merupakan Bank swasta terbesar di Indonesia. Bank BCA berdiri tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Grup. Bank BCA termasuk Bank berhasil melewati krisis moneter terjadi pada tahun 1997. Krisis cukup berpengaruh di setiap sistem perbankan di Indonesia. Bahkan, situasi ini mempengaruhi perputaran dana di Bank BCA dan bahkan sempat mengancam keberlangsungan Bank BCA. Beberapa nasabah bahkan mengalami kepanikan dan akhirnya menarik dana mereka. Akibat hal tersebut, Bank Bank BCA dengan terpaksa meminta bantuan pemerintah Indonesia.

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja. Memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah: Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. Di Indonesia, Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, produk-produk kosmetik, dan produk rumah tangga. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever.

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. TAPERA dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Baca selengkapnya

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berawal dari Pluit, Jakarta Utara adalah perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada awalnya perusahaan berstatus Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada 1960 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 didirikan PT. Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit. Kemudian setelah merger dengan PT. Pembangunan Pantai Utara Jakarta, PT. Pembangunan Pluit Jaya berubah menjadi PT. Jakarta Propertindo pada 15 Desember 2000 sebagai subholding bagi Badan Usaha Milik Daerah bidang properti milik Pemerintah DKI Jakarta. Jakarta Propertindo telah membukukan portofolio cemerlang seperti pengembangan kawasan modern Pluit, kawasan terpadu Pulo Mas, reklamasi pantai, pembangunan gedung perkantoran, hunian, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas publik lain. Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang berperan strategis dalam mengkoordinasikan, menyikronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan lintas kementrian/lembaga dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Baca selengkapnya