Lowongan Kerja Agustus 2024

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau biasa disingkat PTPN III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki wilayah kerja di Sumatera Utara, bergerak dalam bidang usaha Agro Bisnis dan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet. Perusahaan ini merupakan penggabungan kebun-kebun di Wilayah Sumatera Utara dari eks PTP III, PTP IV dan PTP V. PTPN III mengusahakan komoditi kelapa sawit, karet, kakao dengan areal konsesi seluas 166.909,94 hektar. Budidaya kelapa sawit diusahakan pada areal seluas 88.287 ha, karet 45.327 ha dan kakao seluas 8.761 ha. Selain penanaman komoditi pada areal sendiri dan inti, PTPN III juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 19.553,94 ha untuk tanaman kelapa sawit seluas 10.403,14 ha dan tanaman karet 9.150,80 ha. Baca selengkapnya

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) merupakan wadah pengelola dan praktisi SDM di BUMN Indonesian Human Capital Forum (FHCI) resmi diluncurkan pada 8 Januari 2007. Forum ini telah memberikan ide-ide untuk mendukung Kementerian BUMN, antara lain konsep Remunerasi Direktur, Model Generik Human Capital, Executive Development System, Human Capital Competency Directory dan Sinergi Human Capital Management.

Baca selengkapnya

LPDP merupakan salah satu Badan Layanan Umum atau BLU yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendirian badan layanan umum ini dimulai melalui Peraturan Menteri Keuangan menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Mensteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

Baca selengkapnya

Hotel Indonesia Group atau HIG merupakan BUMN yang bergerak di bidang management jaringan hotel milik pemerintah. Saat ini Hotel Indonesia telah mengelola 20 hotel, di antaranya adalah Inaya Putri Bali, Grand Inna Kuta, Grand Inna Padang, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Tunjungan, Grand Inna Samudra Beach, Grand Inna Medan, Grand Inna Bali Beach, Inna Bali Beach Resort, Inna Bali Beach Garden, Inna Tretes, Inna Parapat, Inna Sindhu Beach,Inna Bali Heritage, Grand Inna Daira Palembang, Inaya Bay Komodo, Inna Ombilin Heritage, Jatiluhur Valley Resort, Wanasekar, dan Saka Tanjung Enim.

Baca selengkapnya

Balai Pengelola Kereta Api dibawah naungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelola Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

• Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan
• Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan
• Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan
• Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan
• Penyusunan rencana program dan anggaran
• Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Baca selengkapnya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

Universitas Padjadjaran atau Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Pemilihan nama “Padjadjaran” yang digunakan diambil dari nama ibukota Kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat Sunda, karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda pada masa itu. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.

Baca selengkapnya

PT Merdeka Copper Gold Tbk (Merdeka) adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya serta layanan pertambangan. Sebagai perusahaan pertambangan Indonesia kelas dunia, Merdeka dimiliki oleh pemegang saham terkemuka termasuk PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., PT Provident Capital Indonesia, dan Bapak Garibaldi Thohir. Ketiga pemegang saham utama Merdeka itu memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam kesuksesan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengoperasikan beberapa perusahaan publik di Indonesia.

Baca selengkapnya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.

Baca selengkapnya

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. PPKK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengusahaan pemanfaatan Komplek Kemayoran. Pada saat ini Komplek Kemayoran sudah berkembang pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya gedung-gedung perkantoran, apartemen, rumah susun, kompleks perumahan, pusat perbelanjaan, rumah-rumah ibadah, rumah sakit, bahkan sekolah bertaraf internasional. Pembangunan didalam Komplek Kemayoran tentunya karena adanya kerjasama antara PPKK dengan pihak-pihak swasta. Ada beberapa hal yang membuat pihak swasta berminat untuk berinvestasi di dalam Komplek Kemayoran, selain dapat turut serta melakukan pembangunan di Indonesia tentunya adalah karena letaknya yang strategis dan masih banyak terdapat lahan kosong yang belum dibangun. Baca selengkapnya

PT Pertamina International Shipping (PIS) merupakan perusahaan subholding Pertamina. PT Pertamina International Shipping bergerak dalam bidang pelayaran nasional bertaraf internasional, PIS menangkap peluang dengan memberikan keuntungan berupa pengelolaan bisnis pelayaran secara profesional, sesuai praktik pelayaran Indonesia dan memberikan keuntungan finansial dengan adanya insentif pajak, sehingga PIS akan mampu memberikan harga yang lebih kompetitif, tentunya dengan komitmen pelayanan yang baik. PIS memasok kebutuhan energi ke berbagai tempat di tanah air. Terutama dengan adanya Tol Laut sebagai program Pemerintah Indonesia, kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok Indonesia juga turut menjadi kontribusi PIS, di mana tentunya dapat berdampak positif pada pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) adalah anak perusahaan Perseroan yang didirikan pada tanggal 4 Januari 2003, bergerak di bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan dan memiliki wilayah layanan yang luas mencakup 34 Propinsi dan 511 Kabupaten atau Kota.

Baca selengkapnya