Kementrian PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air antara lain menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air termasuk air tanah, serta pengendalian daya rusak air termasuk air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air.
Baca selengkapnya
Kementerian agama atau Kemenag merupakan salah satu kementerian di republik Indonesia yang membidangi urusan Agama di negara Indonesia, dalam pembentukaannya kementerian ini diawali karena bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama. Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945.
Baca selengkapnya
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Puan Maharani.
Baca selengkapnyaPT Bank Raya Indonesia Tbk dulunya PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk adalah anak usaha BRI yang bergerak di bidang perbankan mikro. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 18 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank BRI Agroniaga atau biasa disebut BRI Agro merupakan perusahaan keuangan berjenis Jasa Perbankan di Indonesia. perusahaan ini diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia dan puncaknya pada tahun 2012, perusahaan berganti nama menjadi BRI Agroniaga dan bulan September 2021, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk, pada mulanya didirikan atas pemahaman sepenuhnya dari Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) sebagai pengelola dana pensiun karyawan seluruh PT Perkebunan Nusantara, bahwa agrobisnis di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan.
Baca selengkapnya
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
Baca selengkapnya
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, mempunyai tugas utama mencari sumber minyak dan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah resmi mengambil alih Blok Rokan di Riau dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada tanggal 9 Agustus 2021. Sejak pertama kali diproduksikan pada tahun 1951 hingga tahun 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 Miliar barel minyak.
Baca selengkapnya
Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup.
Baca selengkapnyaRumah Sakit Universitas Indonesia atau disingkat RS UI adalah rumah sakit umum pendidikan kelas B yang terletak area kampus Universitas Indonesia. RS UI yang dibangun sejak tahun 2009 dan direncanakan beroperasi pada Oktober 2016. Memiliki pelayanan unggulan dibidang neurokardiovaskular, geriatri, dan pelayanan ibu dan anak. Rumah sakit ini memiliki desain bangunan tahan gempa hingga 9.0 skala richter. Selain itu, RS UI menjadi penyelenggara BPJS dan menerapkan pola rujukan dan rujuk balik.
Baca selengkapnya
PT Boma Bisma Indra merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang Manufacturing Dies Part Casting, perusahaan pembuatan kapal, konsedor, penukar panas, struktur, dan pipa. PT Boma Bisma Indra berdiri pada tahun 1971 oleh pemerintah Indonesia, di mana perusahaan ini merupakan hasil merger tiga badan usaha milik negara, yakni : PN. PT Boma Bisma Indra, kemudian PN Boma, kemudian PN Bisma Indra. PT Boma Bisma Indra berkantor pusat di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, alamat di Surabaya itu lengkapnya di Jl KH M Mansyur 229 Surabaya.
Baca selengkapnya
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak adalah Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang pada bulan April Tahun 2022 telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan menjadi kelas A. RSUD Dokter Soedarso terletak di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan Luas Lahan 26,6318 Ha. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan lingkup tugasnya yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Baca selengkapnya
Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang sifatnya mandiri. BB Binomika melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang biomedis dan genomika kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan lainnya. BB Binomika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Kepala BB Binomika menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BB Binomika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Baca selengkapnya
Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta atau BPD DIY merupakan Bank Pembangunan Daerah milik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Baca selengkapnya
