Lowongan Kerja Juli 2026

PT. Kimia Farma salah satu badan usaha milik negara (BUMN) pemerintah Indonesia yang bergerak dalam indutri farmasi, perusahaan ini merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 badan hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Baca selengkapnya

PT PP Presisi yang semula dikenal dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA), mulai bulan Juni 2014, PT PP Presisi menjadi anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk. PT PP Presisi adalah perusahaan jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk yaitu : jasa konstruksi sipil dan gedung sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama yaitu pekerjaan sipil, ready mix, pekerjaan pondasi, erector, formwork, dan rental alat berat. PT PP Presisi berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan dalam satu tempat (one stop service), mengetahui kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi. Transformasi bisnis utama PT PP Peralatan Presisi dengan mengembangkan diferensiasi produk yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi Sipil dan Gedung, Penjualan Beton Ready Mix, Pondasi, Erector, dan tetap menyewakan peralatan alat berat berupa tower crane dan passenger hoist.

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. TAPERA dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Baca selengkapnya

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang sekuritas. Didirikan pada tahun 1992, PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, penatalaksana atau arranger, dan penasihat keuangan. Pada akhir Desember 2018, mayoritas saham BRIDS dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), bank terbesar di Indonesia. BRIDS merupakan perusahaan efek terlama yang terafiliasi dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 10 kantor cabang, 36 galeri investasi, dan 3 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang berperan strategis dalam mengkoordinasikan, menyikronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan lintas kementrian/lembaga dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Baca selengkapnya

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 5 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Korps Marinir Republik Indonesia (Kormar RI), dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral).

Baca selengkapnya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. DPUPR mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.

Baca selengkapnya

PT Citilink Indonesia atau yang biasa dikenal Citilink merupakan salah satu perushaaan penerbangan atau Airlines di Indonesia, perusahaan ini adalah subsidiari atau anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia Tbk untuk jasa penerbangan berbiaya murah (LCC) telah berkomitmen untuk menambah 10 unit pesawat Airbus A320 setiap tahunnya. Pada saat ini, Citilink telah mengoperasikan 29 pesawat yang terdiri dari 22 pesawat Airbus A320. Komitmen yang kuat ditunjukkan oleh Garuda Indonesia untuk selalu mendukung pertumbuhan bisnis Citilink di Indonesia, mulai dari pembelian 50 pesawat baru, warna logo baru, serta penyegaran dan pemberian merek baru; Citilink akan menjadi pemain andal baru dalam layanan penerbangan berbiaya murah di wilayah Asia. Sekarang Citilink mengoperasikan 29 pesawat yaitu 22 buah pesawat Airbus A320 dengan kapasitas 180 kursi, 6 buah pesawat Boeing 737-300 dengan kapasitas 148 kursi, dan 1 buah pesawat Boeing 737-400.

Baca selengkapnya

PT Sarinah (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan. PT Sarinah (Persero) didirikan pada tahun 1962 oleh Bapak Proklamator Indonesi yaitu Bapak Presiden Soekarno. Sarinah hadir sebagai wadah bagi segenap pegiat industri kreatif tanah air untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka kepada khalayak luas.

Baca selengkapnya

Kementerian Koperasi yang memiliki nama lengkap Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu kementerian di republik Indonesia yang bergerak dalam bidang urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, kemudian untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir Kementerian Negara Koperasi dan UKM membentuk lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM sebelum dibentuknya LPDB-KUMKM, pengelolaan dana bergulir untuk kopersi dan UMKM dilaksanakan oleh Deputi-deputi di lingkungan kementerian dibentuk dengan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia . Baca selengkapnya

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Baca selengkapnya