Lowongan Kerja Agustus 2025

PT Pertamina EP merupakan anak perusahaan PT Pertamina (PERSERO) yang bergerak di sektor hulu, Perusahaan menyadari peran penting yang dijalani serta tantangan besar yang dihadapinya. Tantangan utama bagi perusahaan adalah keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Di sektor hulu migas, tantangan itu terletak pada keberhasilan perusahaan menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Penemuan cadangan baru menjadi suatu hal yang penting karena perusahaan harus dapat mengimbangi porsi minyak dan gas bumi yang diproduksikan dalam fase eksploitasi dan dijual untuk memasok kebutuhan energi Indonesia. Selain itu, keberlanjutan perusahaan juga sangat tergantung kepada faktor sosial dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, menerapkan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak demi terwujudnya kegiatan operasi yang efisien, andal, dan aman bagi lingkungan.

Baca selengkapnya

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau dikenal Kementerian EKON merupakan kementerian di Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang perekonomian. Awal mula didirikannya kementerian EKON pada jaman Orde Baru yakni tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebutan nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015.

Baca selengkapnya

PT. KIMA atau disebut PT Kawasan Industri Makasar adalah kawasan industri milik pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan yang dalam kurun waktu selama ini mengalami perkembangan pesat dan mendapat pengakuan Internasional berupa sertifikat ISO 9001, menjadi perusahaan BUMN terbaik serta peringkat pertama dalam kawasan industri dalam lingkungan kementrian BUMN Versi INFOBANK tahun 2013. Hal ini menjadikan PT. KIMA sebagai pengelola Kawasan Industri di Kawasan Timur Indonesia yang terdepan. Kebijakan pembangunan Industri Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) 2005-2025 yang direncanakan secara nasional maupun melalui pendekatan industri berbasis produktivitas wilayah (Daerah) telah memberikan sumbangan berarti bagi Pembangunan Ekonomi Nasional dalam menciptakan Kesejahteraan dan Kemakmuran bagi masyarakat dan dunia usaha.

Baca selengkapnya

PT Nindya Karya merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. PT Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa Konstruksi terbaik yang memberikan layanan inovatif, kokoh, berkelas dunia dan selain itu juga usaha perumahan. PT Nindya Karya secara dramatis meningkatkan fungsi dan melayani semua permintaan pemilik proyek, tepat waktu dan mengatur dana proyek sebaik mungkin. PT Nindya Karya juga menawarkan fitur nilai tambah yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi PT Nindya Karya meliputi prasarana bangunan di layanan yang professional.

Baca selengkapnya

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT Asabri (Persero) , adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.Semula prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri menjadi peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai.

Baca selengkapnya

PT. Kawasan Industri Terpadu Batang atau “Grand Batang City” merupakan Kawasan Industri terbesar di Indonesia dan berada tepat di tengah-tengah jalur tol Trans Jawa yaitu di Kabupaten Batang yang menghubungkan seluruh sentra industri dan jalur logistik di Pulau Jawa. Grand Batang City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki luas lahan mencapai 4.300 Ha dengan konsep “Smart, Green, and Modern ” dengan mengedepankan pengembangan Kawasan yang berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip “Sustainability dan ESG” yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia. PT Kawasan Industri Terpadu batang (Grand Batang City) ini merupakan Holding BUMN Danareka bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), serta PT Mlapamlapi Berkah Samiyan (Locarasa) melaksanakan penandatanganan Perjanian Sewa (PS) sebagai tenant ritel & komersial pertama di gedung pengelola Grand Batang City. Grand Batang City dipersiapkan menjadi kawasan industri yang kompetitif di Asia Tenggara dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2020.

Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau BPD Jateng merupakan Bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah yang pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat. Tujuan utama pendirian bank BPD Jateng adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Baca selengkapnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca selengkapnya