Lowongan Kerja Agustus 2025

PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang membidangi sektor usaha kelistrikan di negara Indonesia. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur utama yaitu Sofyan Basir. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. PT PLN merupakan sebuah perusahaan yang memiliki peranan vital di Indonesia.

Baca selengkapnya

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan jalan raya udara serta bisnis bandar udara di Indonesia yang mengutamakan service pada lokasi Indonesia sisi tengah serta lokasi Indonesia sisi timur. Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 21 th. 1965 Pemerintah merubah nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran jadi Perusahaan Negara Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di lokasi Indonesia. Dalam rencana pembagian lokasi pengelolaan bandar udara, berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 25 th. 1987 tanggal 19 Mei 1987 nama Perusahan Umum Angkasa Pura dirubah jadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Perihal seperti yang telah dijelaskan diatas dengan searah dengan dibuatnya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang dengan cara spesial di beri pekerjaan untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Baca selengkapnya

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP) merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pada saat ini Dirjen Pajak dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi, beliau mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP).

Baca selengkapnya

PAL atau PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri perkapalan, perusahaan ini bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment (ME) dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.

Baca selengkapnya

Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan. Jaksa Agung (Jakgung) merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Indonesia.

Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

PT Sarinah (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan. PT Sarinah (Persero) didirikan pada tahun 1962 oleh Bapak Proklamator Indonesi yaitu Bapak Presiden Soekarno. Sarinah hadir sebagai wadah bagi segenap pegiat industri kreatif tanah air untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka kepada khalayak luas.

Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Baca selengkapnya

Perum Jamkrindo atau Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia pada jaman dahulu disebut Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, disingkat Perum Sarana merupakan perusahaan penjaminan kredit di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini mengambil fokus bisnis penjaminan kredit pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) yang dilandasi dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Baca selengkapnya

PT Rajawali Nusindo merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan, PT Rajawali Nusindo terus berupaya menyalurkan produk konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan. Guna mendukung pelayanan prima kepada seluruh pelanggan, Pelayanan PT Rajawali Nusindo sudah tersebar diseluruh wilayah Indonesia di 43 Kantor Representatif di 34 Provinsi mulai dari Aceh hingga Papua.

Baca selengkapnya