Lowongan Kerja Agustus 2025

PT Pertamina (Persero) dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Direktur utama (Dirut) yang menjabat saat ini adalah Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri sebagai Dirut pada 1 Oktober 2014 dan menjadi dosen guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat.

Baca selengkapnya

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. merupakan perusahaan milik negara atau BUMN berupa perusahaan umum yang beroperasi di sektor konstruksi yang memiliki kantor pusat di ibukota Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada th. 1960 (berbarengan dengan berdirinya Wijaya Karya). Terkecuali hal itu, ADHI juga melihat bisnis transportasi moda monorel, sangat cocok serta relevan penuhi tuntutan umum atas moda transportasi perkotaan yang bebas macet, pas saat serta efesien. Perseroan dalam skala mempersiapkan semua sesuatunya, termasuk juga keselarasan dengan perundangan yang berlaku, yaitu dengan menaikkan sektor bisnis penyedia layanan transportasi berbasis rel dengan monorel ke Biaya Basic Perseroan yang sudah di setujui oleh beberapa Pemegang Saham lewat RUPS pada April 2014. Sekarang ini, Perseroan juga mempersiapkan program komprehensif perihal monorel ini.

Baca selengkapnya

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Tugas Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu dengan menganut asas personalitas keislaman.

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia atau biasa disingkat Dewan KEK RI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus. Baca selengkapnya

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau disingkat BKI adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengkelaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Baca selengkapnya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau seing disingkat KemenPAN & RB adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua. Asman Abnur telah menetapkan sejumlah quick wins atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya untuk masa mendatang. Quick wins yang pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya merupakan e-performance base budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting.  Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) adalah anak usaha PTPN III yang bergerak di bidang perkebunan dengan fokus khusus pada budidaya kelapa sawit. Berlokasi di Kalimantan PTPN XIII mengelola kebun inti kelapa sawit seluas 55.440,49 ha (48,91%), dan plasma seluas 57.908,60 ha (51,09%), dengan didukung oleh 9 Pabrik Minyak Sawit (PMS) berkapasitas 440 Ton Tbs/Jam dan 2 Unit Pengolahan Biodiesel (UPB) berkapasitas 6.000 liter per hari. PTPN XIII juga mengelola kebun inti karet seluas 14.487,46 ha (32,86%), dan plasma seluas 29.595,04 ha (67,14%), dengan didukung oleh 2 Pabrik Pengolahan Karet (PKR) berkapasitas 63 ton/KK/hari, dan 1 Pabrik Karet Sheet berkapasitas 10 ton/KK/hari. PT Perkebunan Nusantara XIII mengawali perjalanannya pada tahun 1996. Perusahaan yang merupakan satu-satunya BUMN perkebunan di wilayah Kalimantan ini adalah hasil penggabungan dari Proyek Pengembangan 8 (delapan) PTP yaitu: PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX.

Baca selengkapnya

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. S Martono. UNNES sebelumnya merupakan sebuah perguruan tinggi keguruan (IKIP) dan telah ditingkatkan menjadi universitas. Kampus utamanya terletak di Sekaran (Gunungpati), di wilayah selatan kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kampus lain yang terletak di Ngaliyan, Kelud, Bendan Ngisor, dan Kemandungan, Tegal. Pada tanggal 20 Oktober 2022, UNNES menjadi universitas negeri badan hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2022, yang ditandatangani oleh Presiden Ir Joko Widodo.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya