Lowongan Kerja Juli 2025

PT Citilink Indonesia atau yang biasa dikenal Citilink merupakan salah satu perushaaan penerbangan atau Airlines di Indonesia, perusahaan ini adalah subsidiari atau anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia Tbk untuk jasa penerbangan berbiaya murah (LCC) telah berkomitmen untuk menambah 10 unit pesawat Airbus A320 setiap tahunnya. Pada saat ini, Citilink telah mengoperasikan 29 pesawat yang terdiri dari 22 pesawat Airbus A320. Komitmen yang kuat ditunjukkan oleh Garuda Indonesia untuk selalu mendukung pertumbuhan bisnis Citilink di Indonesia, mulai dari pembelian 50 pesawat baru, warna logo baru, serta penyegaran dan pemberian merek baru; Citilink akan menjadi pemain andal baru dalam layanan penerbangan berbiaya murah di wilayah Asia. Sekarang Citilink mengoperasikan 29 pesawat yaitu 22 buah pesawat Airbus A320 dengan kapasitas 180 kursi, 6 buah pesawat Boeing 737-300 dengan kapasitas 148 kursi, dan 1 buah pesawat Boeing 737-400.

Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

PT Pelni atau yang biasa disebut PT Pelayaran Nasional Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bagian maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan beberapa 28 unit kapal penumpang dengan kemampuan semuanya 36. 913 penumpang serta 4 unit kapal barang. Pelni bermula dari Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA) yang didirikan berdasar pada Surat Ketentuan Berbarengan Menteri Perhubungan serta Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950. Yayasan PEPUSKA didirikan sesudah Pemerintah Belanda menampik keinginan Pemerintah Indonesia untuk merubah status NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) jadi perseroan terbatas.

Baca selengkapnya

Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 pasal 30, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Baca selengkapnya

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan ini yang didirikan pada 22 Juli 2005. Pada tahun 2020 PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 2,5 triliun pada tiga bidang yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR SMF untuk wilayah pasca bencana, serta program KPR SMF untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

Baca selengkapnya

Proyek Lintas Rel Terpadu Jakarta atau disingkat LRT Jakarta adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan (LRT) yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia. Ada 2 penggagas LRT di Jakarta, Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dengan nama LRT Jakarta dan PT Adhi Karya yang akan membangun LRT yang menghubungkan Jakarta dengan kota sekitarnya dengan nama LRT Jabodebek. LRT ini dioperasikan oleh PT LRT Jakarta (Anak perusahaan Jakpro).

Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya.

Baca selengkapnya