Lowongan Kerja Juni 2026

PT Pupuk Indonesia atau biasa disebut Pupuk Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dahulu dikenal dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau PUSRI sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sejarah PT Pupuk Indonesia atau PT Pupuk Indonesia Holding Company disingkat PIHC, yang terbentang selama lebih dari lima dekade terbagi menjadi dua fase utama. Pada periode 1959-1997, perusahaan ini hanya menjadi produsen pupuk urea di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Akan tetapi pada pertengahan tahun 1997, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1997, Pemerintah secara tidak langsung menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja menjadi holding company. Atau perusahaan induk/pengendali untuk BUMN pupuk di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tanggal 7 Agustus 1997.

Baca selengkapnya

PT Berdikari (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis ayam yang dimulai dengan melakukan impor GPS (Grand Parent Stock). Sampai saat ini, PT Berdikari (Persero) masih fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi, berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia. kemudian pada tanggal 7 April 2000, PT Pilot Proyek Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero).

Baca selengkapnya

PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau yang disingkat PT PP namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Perusahaan ini berdiri tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya berganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 39 tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Pembangunan Perumahan. Sebagai suatu BUMN, mayoritas (51%) kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya (49%) dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usaha utama BUMN ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Untuk mendukung pengembangan bisnis pada tahun 2013, perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional.

Baca selengkapnya

PT Berdikari (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis ayam yang dimulai dengan melakukan impor GPS (Grand Parent Stock). Sampai saat ini, PT Berdikari (Persero) masih fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi, berdiri sejak 1966 dengan nama PT Pilot Proyek Berdikari berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia. kemudian pada tanggal 7 April 2000, PT Pilot Proyek Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero).

Baca selengkapnya

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Fungsi BPOM diantaranya, Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara VII atau sering dikenal PTPN VII adalah bekas Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 dengan berkantor pusat di Bandar Lampung, PTPN VII bergerak di dalam bidang Perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan teh. Memiliki wilayah beroprasi di Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. PT Perkebunan Nusantara VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

Baca selengkapnya

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan jalan raya udara serta bisnis bandar udara di Indonesia yang mengutamakan service pada lokasi Indonesia sisi tengah serta lokasi Indonesia sisi timur. Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 21 th. 1965 Pemerintah merubah nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran jadi Perusahaan Negara Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di lokasi Indonesia. Dalam rencana pembagian lokasi pengelolaan bandar udara, berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 25 th. 1987 tanggal 19 Mei 1987 nama Perusahan Umum Angkasa Pura dirubah jadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Perihal seperti yang telah dijelaskan diatas dengan searah dengan dibuatnya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang dengan cara spesial di beri pekerjaan untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP) merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pada saat ini Dirjen Pajak dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi, beliau mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP).

Baca selengkapnya

PAL atau PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri perkapalan, perusahaan ini bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment (ME) dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.

Baca selengkapnya

Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan. Jaksa Agung (Jakgung) merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Indonesia.

Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Baca selengkapnya