Lowongan Kerja Februari 2026

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia atau biasa disingkat Dewan KEK RI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus. Baca selengkapnya

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau disingkat BKI adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengkelaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Baca selengkapnya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau seing disingkat KemenPAN & RB adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua. Asman Abnur telah menetapkan sejumlah quick wins atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya untuk masa mendatang. Quick wins yang pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya merupakan e-performance base budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting.  Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) adalah anak usaha PTPN III yang bergerak di bidang perkebunan dengan fokus khusus pada budidaya kelapa sawit. Berlokasi di Kalimantan PTPN XIII mengelola kebun inti kelapa sawit seluas 55.440,49 ha (48,91%), dan plasma seluas 57.908,60 ha (51,09%), dengan didukung oleh 9 Pabrik Minyak Sawit (PMS) berkapasitas 440 Ton Tbs/Jam dan 2 Unit Pengolahan Biodiesel (UPB) berkapasitas 6.000 liter per hari. PTPN XIII juga mengelola kebun inti karet seluas 14.487,46 ha (32,86%), dan plasma seluas 29.595,04 ha (67,14%), dengan didukung oleh 2 Pabrik Pengolahan Karet (PKR) berkapasitas 63 ton/KK/hari, dan 1 Pabrik Karet Sheet berkapasitas 10 ton/KK/hari. PT Perkebunan Nusantara XIII mengawali perjalanannya pada tahun 1996. Perusahaan yang merupakan satu-satunya BUMN perkebunan di wilayah Kalimantan ini adalah hasil penggabungan dari Proyek Pengembangan 8 (delapan) PTP yaitu: PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX.

Baca selengkapnya

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Baca selengkapnya

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten terbentuk setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Jabatan Kepala Balai Nomor 133/KPTS/M/2019 pada 11 Februari 2019. Progam SPAM Perdesaan merupakan salah satu program padat karya dari Kementerian PUPR dalam bidang pembangunan infrastruktur air minum untuk menyediakan sarana air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman.

Baca selengkapnya

Hotel Indonesia Group atau HIG merupakan BUMN yang bergerak di bidang management jaringan hotel milik pemerintah. Saat ini Hotel Indonesia telah mengelola 20 hotel, di antaranya adalah Inaya Putri Bali, Grand Inna Kuta, Grand Inna Padang, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Tunjungan, Grand Inna Samudra Beach, Grand Inna Medan, Grand Inna Bali Beach, Inna Bali Beach Resort, Inna Bali Beach Garden, Inna Tretes, Inna Parapat, Inna Sindhu Beach,Inna Bali Heritage, Grand Inna Daira Palembang, Inaya Bay Komodo, Inna Ombilin Heritage, Jatiluhur Valley Resort, Wanasekar, dan Saka Tanjung Enim.

Baca selengkapnya

Balai Pengelola Kereta Api dibawah naungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelola Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

• Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan
• Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan
• Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan
• Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan
• Penyusunan rencana program dan anggaran
• Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Baca selengkapnya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

Universitas Padjadjaran atau Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Pemilihan nama “Padjadjaran” yang digunakan diambil dari nama ibukota Kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat Sunda, karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda pada masa itu. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.

Baca selengkapnya

PT Pertamina International Shipping (PIS) merupakan perusahaan subholding Pertamina. PT Pertamina International Shipping bergerak dalam bidang pelayaran nasional bertaraf internasional, PIS menangkap peluang dengan memberikan keuntungan berupa pengelolaan bisnis pelayaran secara profesional, sesuai praktik pelayaran Indonesia dan memberikan keuntungan finansial dengan adanya insentif pajak, sehingga PIS akan mampu memberikan harga yang lebih kompetitif, tentunya dengan komitmen pelayanan yang baik. PIS memasok kebutuhan energi ke berbagai tempat di tanah air. Terutama dengan adanya Tol Laut sebagai program Pemerintah Indonesia, kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok Indonesia juga turut menjadi kontribusi PIS, di mana tentunya dapat berdampak positif pada pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia.

Baca selengkapnya