Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1959 di Jawa Barat yang mengemban misi pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan Indonesia. Lahir dalam suasana penuh dinamika yang dilandasi dengan semangat perjuangan Proklamasi Kemerdekaan, ITB hadir untuk mengoptimalkan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat. Tugas Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021, Institut Teknologi Bandung mempunyai tugas: “Memajukan, menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan tridharma.”
Baca selengkapnya
Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.
Baca selengkapnya
PT Yodya Karya ( Persero ) adalah bagian dari jajaran perusahaan milik negara atau BUMN yang memfokuskan diri pada bidang konsultan perusahaan ini adalah perusahaan konsultan perencana badan usaha milik negara (BUMN), hasil dari nasionalisasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan bangunan gedung. PT Yodya Karya (Persero) terus berkembang dengan tetap berpegang pada inti bisnis perusahaannya, yaitu Jasa Konsultansi untuk pekerjaan mulai Survei, Perancangan dan Perencanaan, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi, Pengawasan pada Bidang Engineering maupun Bidang Non Engineering.
Baca selengkapnya
PT Berkah Industri Mesin Angkat atau PT BIMA adalah salah satu anak perusahaan PT BJTI PORT yang tergabung dalam PT Pelindo III Group yang berdiri pada tahun 2015. PT BIMA berperan sebagai perusahaan pemeliharaan yang tersebar di wilayah Pelindo III group, dengan core bisnis repair dan maintenance peralatan pelabuhan yang professional, termasuk didalamnya adalah layanan general Overhaul, pabrikasi spare part dan layanan terkait,. PT BIMA juga memberikan solusi terbaik seperti : pembersihan alat bongkar muat dan pemeliharan di kapal pandu dan kapal tunda . PT BIMA sudah beroperasi di 17 wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia antara lain : Kalimantan, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Baca selengkapnyaPT Angkasa Pura Solusi, sebelumnya dikenal dengan nama PT Angkasa Pura Schipol adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan pada tanggal 8 April 1996. PT Angkasa Pura Solusi merupakan usaha bersama dengan kepemilikan saham 50/50 antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Schipol Management Services BV. Tahun 2012 dapat disebut sebagai awal yang baru bagi PT Angkasa Pura Solusi. Sejak November 2011, kepemilikan saham PT Angkasa Pura Solusi telah beralih sepenuhnya kepada PT Angkasa Pura II (Persero) dan berganti nama dari PT Angkasa Pura Schipol. Usaha bisnis yang semula terbatas pada Konsultasi Bandara, IT dan Saphire kemudian meningkat ke berbagai bisnis lainnya, di antaranya TIK, lounge, periklanan, layanan penanganan kargo, car-park, manajemen property, pelatihan dan dukungan dan penerbangan keamanan. Baca selengkapnya
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara di suatu negara.
Baca selengkapnya
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk (IDX: SIDO) adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin mutakhir. PT SidoMuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahkmat Sulistio di Yogyakarta, dan dibantu oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis (serbuk), seiring dengan kepindahan beliau ke Semarang , maka pada tahun 1951 didirikan perusahan sederhana dengan nama SidoMuncul yang berarti “Impian yang terwujud” dengan lokasi di Jl. Mlaten Trenggulun.
Baca selengkapnyaPT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.
Baca selengkapnya
UMKM Level Up adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan fasilitas kepada UMKM agar naik kelas dari sisi adopsi digital. Dilaksanakannya program ini dalam rangka mendukung para UMKM memperluas akses pemasaran digital, mampu meningkatkan penjualan, efisiensi bisnis serta meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. tujuan pemerintah melaksanakan program pemberdayaan UMKM adalah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD).
Baca selengkapnya
PT. Lintas Samudra Borneo Line pada awal mulanya berdiri sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi laut di daerah kalimantan dan luar kalimantan. PT. Lintas Samudra Borneo Line sendiri berdiri pada tahun 2008. PT. Lintas Samudra Borneo Line juga bergerak dibidang pencharteran kapal-kapal yang bekerja sama antara lain dengan PT. Pertamina dan SHEEL. PT. Lintas Samudra Borneo Line memiliki 8 armada kapal tanker yang aktif beroprasi didalam kalimantan maupun luar kalimantan dengan DWT 2000 sampai DWT 4000. PT. Lintas Samudra Borneo Line juga memiliki armada kapal tug boat yang menarik tonkang minyak untuk ikut menunjang roda permintaan minyak yang semakin banyak di Indonesia.
Baca selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat
BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memiliki slogan dua anak lebih baik. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan dua anak cukup. Optimalisasi program KB masih terdapat banyak kendala, yakni sulitnya mencapai sinergisitas dan kemitraan antara pusat dan daerah untuk mensosialisasikan KB di daerah-daerah pasca adanya desentralisasi.
Baca selengkapnyaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
Baca selengkapnya