Lowongan Kerja Mei 2026

PT Mandiri Sekuritas adalah anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang sekuritas. Mandiri Sekuritas didirikan tahun 2000 sebagai perusahaan efek yang menghadirkan solusi keuangan pasar modal yang komprehensif dan memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Mandiri Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-12/ PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang dan 21 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil. Di era kabinet kerja, Presiden Jokowi menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial.

Baca selengkapnya

PT. Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) berdiri sebagai perusahaan jasa penyedia dan pengelola tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi di bidang Aviasi. Saat ini GDPS bertansformasi menjadi perusahaan Business Processing Outsourcing berbasis teknologi 4.0 yang tidak hanya melayani kebutuhan aviasi namun juga merambah ke bisnis lain. Karena GDPS lahir dan merupakan bagian dari Industri Aviasi, sehingga produk dan jasa inovatif yang kami tawarkan berbasis 3 aspek utama yaitu Kompetensi dan Teknologi serta memperhatikan aspek HSSE. PT. GDPS berdiri dengan kepemilikan saham mayoritas dari PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (Anak Perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk) dan kepemilikan saham minoritas dari koperasi Karyawan GMF.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

Baca selengkapnya

PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan perusahaan milik pemda DKI Jakarta yang menangani proyek pembangunan Taman Impian Ancol, daerah ini sudah ditujukan sebagai sebuah kawasan wisata terpadu oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemda DKI menunjuk PT Pembangunan Jaya sebagai Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perekonomian nasional serta daya beli masyarakat. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat di tahun 1992 status Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol diubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan akta perubahan No. 33 tanggal 10 Juli 1992 sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan prosentase kepemilikan saham, yakni 20% dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 80% dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta.

Baca selengkapnya

PT Pamapersada Nusantara sebuah perseroan, yang lebih dikenal dengan sebutan PAMA, merupakan anak perusahaan dari PT United Tractors Tbk. Pamapersada Nusantara merupakan distributor kendaraan kontruksi berat Komatsu di Indonesia. Sementara itu induk perusahaan dari Pamapersada Nusantara yaitu PT United Tractors ialah anak perusahaan dari PT Astra Internasional Tbk, dan PT Astra Internasional Tbk adalah salah satu perusahaan yang ternama dan mempunyai reputasi yang tinggi di Indonesia. Pamapersada Nusantara berdiri tidak terlepas dari divisi rental PT United Tractors Tbk, di mana ketika itu diawali pada tahun 1974, PT United Tractors Tbk mengerjakan proyek-proyek pertambangan dan minyak, proyek-proyek konstruksi.

Baca selengkapnya

PT Reska Multi Usaha merupakan salah satu anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang berdiri pada 2003, fokus bisnis perusahaan ini adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia (persero) selaku perusahaan induk khususnya usaha restoran kereta api serta usaha lainnya. Bidang usaha pelayanan diatas kereta api meliputi, service on train (SOT), perparkiran, restorasi, Loko Cafe, Loko Kiosk, dan Cathering. Awal mula hadirnya PT Reska Multi Usaha, dimulai dari perjalanan sang induk PT Kereta Api Indonesia (persero) mengalami berbagai perubahan dan perbaikan baik dalam status perusahaan maupun kegiatan operasional selama 67 tahun keberadaannya di Indonesia.

Baca selengkapnya

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) yang bertugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Balai P3KP juga bertanggung jawab atas koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Wilayah Kerja: Balai P3KP memiliki wilayah kerja yang biasanya mencakup beberapa provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan penugasan dari Kementerian PUPR. Misalnya, ada Balai P3KP Jawa II, Balai P3KP Sumatera III, dan lain-lain.

Baca selengkapnya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, provinsi Jawa Tengah dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI. Sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya berupa dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

Perum Peruri atau dapat disebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk mencetakan kertas berharga non uang dan logam non uang. Awal mula Perum Peruri didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PN. Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.

Baca selengkapnya