Lowongan Kerja Juli 2025

PT Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), dan saat ini memiliki kapasitas produksi Urea 2,98 juta ton per tahun, Amoniak sebanyak 1,85 juta ton per tahun dan NPK 350 ribu ton per tahun. Pupuk Kaltim juga memproduksi pupuk organik dengan kapasitas 45 ribu ton per tahun. Perusahaan ini resmi berdiri pada 7 Desember 1977 dan berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Pupuk Kaltim memenuhi kebutuhan pupuk domestik, baik untuk sektor tanaman pangan melalui distribusi pupuk bersubsidi, maupun untuk sektor perkebunan dan industri. Wilayah pemasaran Pupuk Kaltim untuk pupuk bersubsidi meliputi seluruh Kawasan Timur Indonesia, sedangkan produk nonsubsidi tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Infomedia Nusantara adalah salah satu anak perusahaan Telkom Group yang mengkhususkan diri di bidang media penerbitan dan iklan sebagai jembatan komunikasi antar pelaku bisnis dan juga saluran informasi bagi pelanggan telepon Telkom. Perusahaan yang mulai berdiri sejak 1975 ini sahamnya dimiliki Telkom sendiri sebanyak 51% sedangkan sisanya dimiliki oleh anak perusahaan Telkom yaitu Multimedia Nusantara. Perusahaan ini adalah perusahaan yang telah menerbitkan Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages bersamaan dengan kerjasamanya dengan subdivisi Elnusa GTDI dari anak perusahaan Pertamina.

Baca selengkapnya

PT Perusahaan Industri Ceres merupakan salah satu bagian perusahaan milik Delfi Group, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Perusahaan ini bermarkas di Jakarta, Indonesia. Sejak awal berdirinya, Ceres Delfi Group telah menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri ini dan terus berkembang dan bertumbuh hingga saat ini. Perusahaan ini memiliki berbagai merek terkenal dan produk berkualitas tinggi yang dikenal dan diakui oleh konsumen di seluruh dunia. Ceres Delfi Group memprioritaskan kualitas dan keamanan produk, serta memastikan bahwa setiap produk yang dipasarkan memenuhi standar internasional.

Baca selengkapnya

Bank BTPN atau Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958 dan dilakukan perubahan namanya oleh Manajemen menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1986. Bank BTPN lahir dari ide 7 orang pegawai pensiunan di Bandung tentang sebuah usaha akan membantu para anggotanya dalam mengatur simpanan keuangan dan memberikan pinjaman. Berkat Kerja keras dan dukungan tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, maka Bapemil pun dirubah menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1986 dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Baca selengkapnya

Perubahan logo pada sebuah website seringkali dilakukan untuk memperbarui atau meningkatkan identitas visual sebuah brand. Logo memainkan peran penting dalam memberikan identitas dan membedakan sebuah website dari yang lain. Oleh karena itu, perubahan logo pada sebuah website bisa menjadi hal yang signifikan bagi kesuksesan dan perkembangan sebuah brand. Oleh karena itu website Bursakerja Depnaker membuat logo baru agar menciptakan semangat baru demi para pencari kerja di Indonesia.

Baca selengkapnya

Dinas pemadam kebakaran dan/atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue/(Penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Baca selengkapnya

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari dinas daerah dan menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Baca selengkapnya

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya

PT Indofarma (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berada dibawah kendali Kementerian Kesehatan, perusahaan ini berdiri pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai pada zaman kolonial Belanda dengan kegiatan pembuatan salep dan pemotongan kain kasa pembalut dengan lokasi terpisah-pisah yang sekarang merupakan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Pada tahun 1931 perusahaan ini berkembang dengan jenis produk yang bertambah yaitu obat suntik dan tablet. Sedangkan lokasi pabrik dipindahkan ke Jln. Tambak No. 2 Manggarai, Jakarta.

Baca selengkapnya

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah perusahaan layanan logistik milik Pemerintah Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 7 Mei 1947 dengan nama Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok. VTP diubah lagi bentuk badan hukumnya menjadi “Persero” yaitu P.T. Varuna Tirta Prakasya.

Baca selengkapnya

PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) adalah anak perusahaan PERTAMINA yang memiliki ruang lingkup bisnis meliputi EPC, Commissioning & Startup, Operation & Maintenance, Plant Services and Training Services. PBAS didukung oleh sumber daya dan fasilitas Pertamina, Badak LNG, Arun LNG, dan jaringan lainnya dalam bisnis energi di Indonesia dan dunia.

Baca selengkapnya

Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta adalah Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet sebagai Wakil Sekretaris. Sekretariat Kebijakan Satu Peta berperan memberikan dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral, Menteri Pekerjaaan umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan implementasi kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP.

Baca selengkapnya