PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau disingkat BKI adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengkelaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.
Baca selengkapnyaPT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (struktur kepemilikan: Pemprov DKI Jakarta 99.98%, PD Pasar Jaya 0.02%). PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan (operation and maintenance/O&M) prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.
Baca selengkapnya
Indonesia Global Talent Internship (IGTI) adalah sebuah program yang memberikan kesempatan bagi para pelajar Indonesia aktif dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3, atau lulusan S2 di Mancanegara yang belum bekerja untuk merasakan kesempatan magang kerja di BUMN serta berkontribusi secara proaktif dalam implementasi proyek strategis BUMN. Program dilakukan secara online/offline selama kurun waktu 3 (tiga) bulan. IGTI merupakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), menjadi bagian dari transformasi dan inisiatif strategis BUMN untuk menjawab tantangan dari Bapak Joko Widodo, Presiden RI 2019-2024 yaitu pengembangan SDM menuju era teknologi dan informasi serta turut mendorong pencapaian visi BUMN menjadi perusahaan yang berdaya saing global.
Baca selengkapnya
PT Tiki JNE atau Tiki Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kepabeanan atau pengiriman, perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 November tahun 1990 oleh beliau Soeprapto Suparno. Pada awal mula berdirinya perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TiKi) untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia.
Baca selengkapnya
PT PANN Pembiayaan Maritim adalah lembaga pembiayaan yang dikhususkan untuk sektor maritim. PT PANN Pembiayaan Maritim memberikan layanan pembiayaan yang lebih fleksibel dan fokus dibanding dengan pembiayaan dari lembaga keuangan bank.
Baca selengkapnya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), dahulu Departemen Luar Negeri, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Retno Marsudi bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenanapabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan Baca selengkapnya
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia disingkat Kemenhub adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Masalah transportasi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perhubungan, permasalahan yang muncul berkaitan dengan transportasi seperti kemacetan, kesemerawutan hingga dampak lanjutan seperti pemborosan BBM. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, membeberkan, masalah pertama adalah belum efisien dan efektif. Permasalahan ini terutama banyak terjadi di daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T), egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya, mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas).
Baca selengkapnya
PT. Bridgestone Tire Indonesia merupakan perusahaan patungan swasta Nasional Indonesia dengan swasta Jepang. Perusahaan ini didirikan berdasarkan UU Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Landasan hukumnya adalah surat izin Presiden No. B-84/PRES/1973 tanggal 11 Agustus 1973 dan surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/MSK/8/1973 tanggal 11 Agustus 1973. Pemegang saham adalah PT Sinar Bersama Makmur (43%) Bridgestone Corporation (51%) dan Mitsui & Co.Ltd (6%)
Baca selengkapnya
Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya). Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan di Magelang.
Baca selengkapnya
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat
Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Airlangga Hartarto. Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia. Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Baca selengkapnyaIKEA merupakan salah satu perusahaan ritel perabot untuk rumah tangga dari Swedia. Pada musim dingin 2004, terdapat 364 toko IKEA di 46 negara di berbagai belahan dunia. Katalog IKEA yang berisi info produk IKEA diperkirakan adalah buku yang pendistribusiannya kedua terluas setelah Alkitab dan biasanya diperbaharui tiap Agustus. Pada tanggal 15 Oktober 2014, Hero Supermarket, pemegang lisensi IKEA di Indonesia telah membuka gerai pertama IKEA di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Indonesia. IKEA Alam Sutera merupakan toko ke-364 dan yang paling baru dari 46 negara di dunia, gerai ini merupakan satu-satunya gerai IKEA di Indonesia.
Baca selengkapnya
Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Secara resmi keberadaanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi-instansi Pemerintah Provinsi DIY, melalui lembaga yang disebut Kantor Urusan Pegawai (KUP).
Baca selengkapnya