Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta adalah Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet sebagai Wakil Sekretaris. Sekretariat Kebijakan Satu Peta berperan memberikan dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral, Menteri Pekerjaaan umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan implementasi kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP.
Baca selengkapnya
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi air tanah, energi, ketenagalistrikan, dan pertambangan. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi dan penguatan infrastruktur guna memperkuat kehidupan perekonomian rakyat.
Baca selengkapnya
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Baca selengkapnya
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas sahamnya (80,65%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) – bagian dari Semen Indonesia Group, produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total kapasitas produksi 45 juta ton semen per tahun. Sebelumnya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bernama PT Holcim Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari LafargeHolcim Group yang beroperasi di lebih dari 90 negara di seluruh dunia dengan pengalaman lebih dari 180 tahun. Holcim Indonesia sendiri merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia, memiliki 4 pabrik semen masing-masing di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban di Jawa Timur dan Lhoknga, Aceh dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahun dan 30 fasilitas
ready-mix. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat serta mempekerjakan lebih dari 2.500 orang.
Baca selengkapnya
PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (PERTAMEDIKA IHC) adalah salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang Jasa Layanan Kesehatan yang saat ini memiliki 17 Rumah Sakit yang biasa dikenal dengan nama RS Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah Sakit Pertamina didirikan pada tahun 1967 atas gagasan Dr. Ibnu Soetowo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Rumah Sakit tersebut kemudian diresmikan pada tahun 1972 oleh Presiden RI saat itu yaitu Jenderal Soeharto. Pada tahun 1997 Rumah Sakit Pertamina kemudian menjadi Anak Perusahaan Pertamina dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT RSPP. PT RSPP dinyatakan operasional pada tanggal 1 April 1999 dan tidak lagi hanya melayani perawatan dan pengobatan kesehatan pekerja Pertamina dan keluarganya, tetapi juga melayani masyarakat umum. PT RSPP beroperasi saat itu dengan 6 unit usaha, yaitu RSPP, RSP Jaya, RSP Balikpapan, RSP Cirebon, RSP Tanjung, dan RSP Prabumulih. Selain itu, PT RSPP juga memiliki Akademi Keperawatan (Akper).
Baca selengkapnyaPT. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa, perusahaan ini menyediakan beragam solusi produk asuransi jiwa kumpulan dan individu, yang memiliki manfaat proteksi jiwa, perencanaan masa depan dan hari tua, dana pendidikan serta asuransi penyakit kritis. PT Asuransi Jiwa Taspen berdiri sejak tanggal 26 Februari 2014, dengan memperoleh izin usaha melalui Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Taspen Life telah berhasil meraih beragam apresiasi publik di antaranya Best Life Insurance dari Media Asuransi.
Baca selengkapnya
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Satra, serta Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Di samping itu, Badan Bahasa memiliki 17 balai bahasa dan 13 kantor bahasa di 30 provinsi.
Baca selengkapnya
PT Indonesia Ferry Property (PT IFPRO) merupakan joint venture dari dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk . PT IFPRO bergerak dalam bidang penyediaan jasa, ritel, perdagangan, dan pengelolaan properti, untuk mendukung bisnis usaha kedua perusahaan induk. Saat ini PT IFPRO membangun dan mengelola pelabuhan komersial, pelabuhan marina, hotel bintang 5 dan pengembangan dermaga (area komersial), baik secara langsung maupun dengan kerjasama operasi.
Baca selengkapnya
PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) merupakan salah sartu BUMN yang bergerak dalam bidang perkebunan, perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Maret 1996, perusahaan ini merupakan peleburan dari PT Perkebunan XV-XVI dan PT Perkebunan XVIII. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan Holding BUMN Perkebunan yang beranggotakan PTPN I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dengan PTPN III sebagai induk Holding BUMN Perkebunan. Dengan Resmi terbentuknya Holding Perkebunan, PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara IX. PT Perkebunan Nusantara IX juga memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir berupa teh kemasan, teh celup, serta gula pasir dan kopi bubuk dalam kemasan.
Baca selengkapnya
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard Ryacudu. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenanapabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Baca selengkapnyaDinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.
Baca selengkapnya
PT Supreme Energy merupakan perusahaan Swasta yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terletak di Rantau Dedap, Sumatera Selatan. PT Supreme Energy memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu :
Baca selengkapnya
