Lowongan Kerja Juni 2026

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP, Disperakim, atau Disperkim. Singkatan ini merujuk pada instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan, sarana prasarana, dan kawasan pemukiman, seperti DPRKP DKI Jakarta atau Disperakim Jateng. Tujuannya untuk membantu kepala daerah (Bupati/Wali Kota/Gubernur) dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan urusan pemerintahan terkait penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan tempat tinggal layak huni serta infrastruktur pendukungnya.

Baca selengkapnya

PT Shell Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas (Migas) yang merupakan cabang perusahaan Shell asal belanda, PT Shell secara serius berkembang dalam bidang eksplorasi minyak dan gas dan berencana untuk dapat secara signifikan bekerja di sektor hulu dalam industri Migas. Perusahaan mencatat tonggak sejarah baru dengan diresmikannya SPBU Shell pertama di kota Tangerang. Shell merupakan perusahaan minyak internasional pertama dalam bisnis ritel BBM di Indonesia setelah 40 tahun. SPBU berkelas internasional dengan fasilitas lengkap ini merupakan perwujudan komitmen Shell untuk memberikan produk dengan kualitas teruji, kuantitas yang akurat dan layanan terbaik . Shell memiliki aspirasi untuk meningkatkan jumlah SPBU di Jakarta dan di wilayah lain di Indonesia. Melalui berbagai program investasi sosial, PT Shell Indonesia memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Baca selengkapnya

PT J Resources Asia Pasifik Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak terutama dalam industri pertambangan emas. Perusahaan menginvestasikan dan mengelola usaha pertambangan emas beserta usaha logam mulia lainnya di kawasan Australia. Beberapa tambang aktif berproduksi sedangkan yang lainnya bergerak dalam fase pengembangan dan eksplorasi. Perusahaan ini memiliki produksi pertambangan emas, yang terletak di Penjom, Malaysia dan Lanut di Sulawesi Utara, Indonesia. Proyek eksplorasi Perusahaan terletak di Bulagidun, Bolangitang, dan Tembaga di Sulawesi Utara, Indonesia. Perusahaan juga bergerak dalam bidang pengadaan layanan katering, serta perdagangan umum, usaha transportasi dan perumahan. Baca selengkapnya

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Baca selengkapnya

PT Sucofindo (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan lima persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (“SGS”). Perusahaan ini berdiri pada 22 Oktober 1956. Bisnis utama PT Sucofindo bermula dari kegiatan perdagangan terutama komoditas pertanian, dan kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. PT Sucofindo juga mengembangkan jasanya di bidang usaha sertifikasi, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya pada sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, perikanan, pemerintahan, Transportasi, Sistem Informatikan dan energi terbarukan.

Baca selengkapnya

Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.

Baca selengkapnya

Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Baca selengkapnya

PT Mandiri Sekuritas adalah anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang sekuritas. Mandiri Sekuritas didirikan tahun 2000 sebagai perusahaan efek yang menghadirkan solusi keuangan pasar modal yang komprehensif dan memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Mandiri Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-12/ PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang dan 21 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Dian Abadi Perkasa merupakan anak usaha atau bagian dari grup Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, yang bergerak di bidang distribusi semen dan agregat, serta Perusahaan ini berfungsi sebagai distributor resmi produk semen Indocement dan berperan strategis dalam akuisisi perusahaan seperti PT Semen Grobogan.

Baca selengkapnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil. Di era kabinet kerja, Presiden Jokowi menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial.

Baca selengkapnya

PT. Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) berdiri sebagai perusahaan jasa penyedia dan pengelola tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi di bidang Aviasi. Saat ini GDPS bertansformasi menjadi perusahaan Business Processing Outsourcing berbasis teknologi 4.0 yang tidak hanya melayani kebutuhan aviasi namun juga merambah ke bisnis lain. Karena GDPS lahir dan merupakan bagian dari Industri Aviasi, sehingga produk dan jasa inovatif yang kami tawarkan berbasis 3 aspek utama yaitu Kompetensi dan Teknologi serta memperhatikan aspek HSSE. PT. GDPS berdiri dengan kepemilikan saham mayoritas dari PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (Anak Perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk) dan kepemilikan saham minoritas dari koperasi Karyawan GMF.

Baca selengkapnya