Lowongan Kerja Agustus 2025

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina ( BUMN ) yang didirikan pada tahun 1997, dan terdaftar dengan nama “PT ELNUSA HARAPAN”. Kemudian pada tahun 2004, didirikanlah PT PATRA NIAGA sebagai perusahaan yang khusus bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas (MIGAS). Pada tahun 2011, satu per satu logo anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang Pemasaran dan Niaga mulai dibenahi, termasuk logo dan nama perusahaan PT Patra Niaga yang berubah menjadi PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan logo mencerminkan kemauan yang kuat dari seluruh insan Patra Niaga untuk terus tumbuh dan berkembang serta menjadi yang terunggul. Nama Pertamina Patra Niaga sendiri kombinasi dari nama Pertamina dan Patra Niaga.

Baca selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah indonesia yang menyelenggarakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Baca selengkapnya

PT PGN adalah sebuah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak dalam industri gas milik pemerintah yang dibangun untuk majukan ekonomi nasional didasari oleh mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. Perihal mengoperasikan tugasnya tersebut, perusahaan merintis pengembangan jaringan pipa gas bumi sejak 1974. Tidaklah mudah merintis konversi energi di saat Indonesia masih mengalami kejayaan produksi minyak bumi. Namun perjuangan PT PGN membuahkan hasilnya saat ini, di mana dengan 6.000 kilometer pipa transmisi dan distribusi yang berhasil dibangunnya, perusahaan berhasil menyalurkan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik setara dengan 23 juta liter per hari. PT PGN menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran.

Baca selengkapnya

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Fungsi BPOM diantaranya, Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan., Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM, Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Baca selengkapnya

Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.

Baca selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP (dahulu bernama Departemen Eksplorasi Laut (26 Oktober-1 Desember 1999) disingkat DEL; Departemen Eksplorasi Lautdan Perikanan (1 Desember 1999-23 Nopember 2000) disingkat DELP; dan Departemen Kelautan dan Perikanan (23 Nopember 2000-3 November 2009), disingkat DKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Susi Pudjiasturi.

Baca selengkapnya

Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.

Baca selengkapnya

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk selanjutnya disebut PT Pelindo III (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perusahaan ini adalah mengelola Pelabuhan Umum pada tujuh wilayah provinsi Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. PT Pelindo III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan UU tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Umum, PT Pelindo III (Persero) bertanggung jawab atas Keselamatan Pelayaran.

Baca selengkapnya

PT Latinusa Tbk atau yang biasa disebut dengan PT Pelat Timah Nusantara adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi tinplate berkualitas tinggi dengan standar internasional. PT Pelat Timah Nusantara didirikan pada 19 Agustus 1982 berdasarkan Akta Perseroan No.45 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, dan pemegang saham mayoritas saat ini adalah Konsorsium Jepang yang terdiri dari Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Mitsui Co. Ltd., Nippon Steel Trading Co., dan Metal One. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation juga merupakan penyedia bahan baku utama perusahaan, sehingga ketersediaan bahan baku PT Pelat Timah Nusantara senantiasa terjamin.

Baca selengkapnya

PT Wika Gedung merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pendirian perusahaan ini dipelopori oleh dua stakeholder, PT Wijaya Karya (perusahaan induk) dan Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya (WIKA Koperasi Karyawan). Landasan perusahaan adalah sebagai unit bisnis yang terpisah dan bertujuan untuk mengembangkan perusahaan untuk menjadi spesialis terkemuka di industri konstruksi. Didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan terlatih perusahaan berkomitmen membangun nilai, inovasi, keseimbangan, keunggulan, kerja tim dan integritas, PT Wika Gedung telah berubah menjadi salah satu yang diakui baik sebagai perusahaan konstruksi di Indonesia. Kemudian memperluas bisnis secara Internasional dengan penanganan proyek di luar negeri. Dalam rangka untuk memenuhi harapan klien kami, perusahaan selalu berkomitmen untuk menerapkan teknologi inovatif up-to-date dalam semua aspek pekerjaan konstruksi.

Baca selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disingkat KESDM (dahulu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten dikenal dengan nama Dinas Pertambangan dan Energi) adalah Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Jero Wacik yang membawahi beberapa Badan dan Direktorat Jenderal. Tahun 1966 : Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi.

Baca selengkapnya

Badan Koordinasi Keamanan Laut atau BAKORKAMLA merupakan lembaga nergara yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Wilayah laut NKRI diperkirakan, mencapai 5,8 juta km² atau kurang lebih 75 % dari total luas wilayah.

Baca selengkapnya