Lowongan Kerja Oktober 2025

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya.

Baca selengkapnya

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan Kawasan Industri terpadu untuk pengolahan logam berat yang berlokasi di Desa Lelilef, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.Berdiri pada 30 Agustus 2018. Kawasan Industri Weda Bay mempunyai visi dan misi untuk melakukan kegiatan industri yang berkelanjutan dan mengurangi emisi rumah kaca dengan berpedoman pada prinsip Green Industry to build The Greener Future.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP) merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pada saat ini Dirjen Pajak dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi, beliau mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP).

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto merupakan RSUD kelas B milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Purwokerto dengan jangkauan pelayanan untuk masyarakat di wilayah Jawa Tengah bagian barat-selatan. RSMS mengembangkan pelayanan unggulan yang terdiri dari Pelayanan Bedah Saraf, Jantung, dan Maternal Perinatal. Pelayanan unggulan dikembangkan agar dalam pencapaian Visi dan Misi dapat dilakukan secara bertahap, fokus dan terukur.

Baca selengkapnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Kemendikbud atau Kemdikbud adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Mohammad Nuh. Perubahaan nama Kementerian ini menjadi “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” disetujui oleh DPR pada 18 Oktober 2011. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden SBY, Mendiknas dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.

Baca selengkapnya

PT Wijaya Karya Beton atau yang disebut PT WIKA Beton merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang juga bagian dari pengembangan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam industri beton Pracetak. WIKA mulai berkonsentrasi pada industri beton pra-cast pada tahun 1977 dengan mengembangkan pra-cor beton panel untuk proyek-proyek perumahan yang rendah. Sejak itu, WIKA bertekad untuk terus mengembangkan produk-produk mereka untuk mengantisipasi rencana pengembangan dan muncul proyek infrastruktur. Pengembangan produk perusahaan telah menciptakan hasil tersebut: pra-menekankan tiang-tiang beton untuk jalur distribusi daya dan PC tumpukan, kemudian diikuti oleh produk lain, untuk contoh, saluran terbuka beton, beton kereta api tidur, jembatan Girder.

Baca selengkapnya

Kementerian agama atau Kemenag merupakan salah satu kementerian di republik Indonesia yang membidangi urusan Agama di negara Indonesia, dalam pembentukaannya kementerian ini diawali karena bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama. Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945.

Baca selengkapnya

PAL atau PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri perkapalan, perusahaan ini bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment (ME) dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.

Baca selengkapnya

Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan. Jaksa Agung (Jakgung) merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Indonesia.

Baca selengkapnya

PT PP Urban adalah anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk, yang bergerak di bidang pengembangan hunian terjangkau yang berkualitas, jasa konstruksi dan pengelolaan gedung, serta produksi beton pracetak.

Baca selengkapnya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya