Lowongan Kerja September 2025

PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau disingkat PT. SPJT merupakan salah satu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 serta akte pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SPJT bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian dan pertambangan. Pada awal tahun 2009 PT SPJT memulai membangun proyek tol semarang – solo, Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT. SPJT bekerjasama dengan PT. Jasa Marga, dimana pada tgl. 7 Juli 2007 telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama PT. Trans Marga Jateng (TMJ), dengan porsi kepemilikan saham PT. SPJT (40%) dan PT. Jasa Marga (60%).

Baca selengkapnya

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPETEN bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAPETEN didirikan pada tanggal 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 1999. Perundang-undangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah memberikan kewenangan bagi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan tenaga nuklir, yang meliputi pembuatan peraturan, penyelenggaraan perizinan, dan pelaksanaan inspeksi. UU Ketenaganukliran juga mensyaratkan pemisahan antara badan pengawas (BAPETEN) dan badan pelaksana (BATAN). Baca selengkapnya

Dinas Kesehatan adalah suatu instansi pemerintah dalam unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah naungan Walikota/Bupati serta bertanggung jawab langsung pada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) merupakan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang/Jasa.

Baca selengkapnya

Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan.

Baca selengkapnya

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA RI dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise. Pada tahun 2017 ini kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat masih tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dalam kegiatan tersebut, Kemen PPPA mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, upaya penerapan perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui gerakan PATBM. Baca selengkapnya

PT Tracon Industri adalah anak perusahaan dari PT Rekayasa Industri yang merupakan salah satu perusahaan BUMN terbesar yang bergerak dibidang Industri seperti EPC (Engineering Procurement Construction). Saat ini Tracon memiliki berbagai macam proyek besar, dimana sebagai konsutan enjinering yang memberikan servis dan solusi khusus dibidang Industri sebagai berikut : Oil & Gas, Petrochemical, Power Plant, Mining, Refinery, Steel dan lain-lain.

Baca selengkapnya

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian, perumusan, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik.

Baca selengkapnya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Baca selengkapnya

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Baca selengkapnya

Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai salah satu perangkat Daerah Kota Depok yang diresmikan melalui penetapan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 18 Mei 1999 serta seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Depok yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1999, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan.

Baca selengkapnya